Zainul Arifin Pohan (1); Tokoh NU dari Tapanuli, Parlementer yang Menjadi Wakil Perdana Menteri; Tertembak Disamping Presiden Soekarno

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Tokoh ulama yang sangat popular namanya di kalangan NU di Jawa bukan berasal dari Aceh atau Sumatera Barat, tetapi berasal dari Tapanuli. Namanya Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan. Ketika masih muda, Zainul Arifin Pohan adalah Panglima Hisboelah di Jawa. Sebelum merantau ke Jawa, Zainul Arifin Pohan mendapat pendidikan agama di Pesantren Purba Baru di Kotanopan, Afdeeling Padang Sidempuan. Pasukan Zainul Arifin Pohan adalah sayap militan terkuat Jenderal Sudirman selama perang kemerdekaan (agresi militer Belanda). Setelah pengakuan kedaulatan RI, Zainul Arifin Pohan terjun dalam lapangan politik dan menjadi pemimpin politik bagi umat NU. Zainul Arifin Pohan begitu dekat dengan Presiden Soekarno yang menjadi penyeimbang antara partai berhaluan nasionalis dengan partai yang berhaluan agama. Ketika satu kelompok ingin membunuh Soekarno, yang tertembak adalah Zainul Arifin Pohan yang berada di sisi Soekarno ketika melakukan sholat. Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan (ayah dari Baros dan ibu dari Kotanopan) ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1960.

Zainul Arifin Pohan Merantau ke Jawa

Zainul Arifin Pohan tidak terdeteksi namanya di bangku sekolah di era Belanda. Het nieuwsblad voor Sumatra, 06-08-1953 mencatat Zainul Arifin Pohan lahir di Baros pada tahun 1909. Ayah Zainul Arifin bermarga Pohan (dari Baros) dan ibu bermarga Nasution (Kotanopan). Ketika masih kecil bersama orangtunya pindah ke Kotanopan dan kemudian pindah lagi ke Kerintji, Djambi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (HIS) dan sekolah guru (Normaal School), Zainul Arifin Pohan merantau ke Batavia.

Pada masa itu di Djambi, cukup banyak orang-orang dari afdeeling Padang Sidempuan (Tapanoli) yang ditugaskan sebagai pegawai atau pejabat pemerintah. Dua yang terkenal adalah ayah dari Abdul Hakim Harahap dan ayah dari Mochtar Lubis. Abdul Hakim Harahap lahir di Soengai Penuh dan kelak menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebelum ke Djambi, ayah Abdul Hakim Harahap bertugas di Sibolga. Ayah Mochtar Lubis sebelum dipindah ke Djambi menjadi pagawai pemerintah di Medan.

Panglima Hizboellah

Nama Zainul Arifin Pohan baru muncul pada tahun 1947. Ketika dibentuk Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang pada tanggal 31 Desember 1946 oleh BPRI, Barisan Banteng, Laskar Rakjat, Hizboellah, Sabillilah, Laskar Soenda Ketjil dan lainnya, nama Zainul Arifin Pohan muncul. Zainul Arifin adalah pimpinan Hizboellah. Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang oposisi terhadap agresi militer Belanda. Pertemuan Dewan ini sepakat untuk menunjuk Jenderal Soedirman sebagai panglima. Pada tanggal 7 Januari untuk memprotes agresi Belanda dilakukan pertemuan Dewan yang dipimpin Djokosoejono. Untuk urusan detail akan dibahas oleh Generaal Soedirman, Soetomo, Dr. Moewardi, Zainoel Arifin Pohan dan Bakar (lihat Nieuwe courant, 02-01-1947).

Setelah dilakukan gencatan senjata dan dimulainya KMB di Den Haag di Jakarta diadakan rapat kerja KNIP.

Nieuwe courant, 26-07-1949: ‘KNIP berada di belakang Republik. Komite yang diketuai oleh Mr. Asaat mengadakan panitia kerja KNIP kemarin pagi dengan sesi publik. Ada delapan speaker yang berbicara (satu diantaranya): Zainul Arifin Pohan dari Masyumi’.

Untuk meredakan ketegangan di Aceh, Menteri Pertahanan RI, Sultan Yogya berangkat ke Aceh dan singgah di Medan. Dalam Rombongan ini termasuk Ketua KNIP Mr. Assat, Menteri Informasi Mr. Syamsudin, dan Zainul Arifin Pohan. Di bandara Polonia Medan, Sultan Yogya dan rombongan disambut petinggi militer Belanda di Medan, pejabat Negara Sumatera Timur dan perwakilan Republik Indonesia: Soegondo dan Ketua Front Medan GB Josua Batubara dan Ketua Front Kaum Republik Indonesia di Sibolga, Moh. Nawi Harahap dan beberapa anggota TNI. Rombongan Indonesia ditandai pita merah putih di kancing dan Sultan Yogya mengenakan seragam Letnan Jenderal TNI (lihat Het nieuwsblad voor Sumatra, 23-09-1949).

Menteri Pertahanan yang pertama dan Menteri Informasi RI yang pertama adalah Amir Sjarifoedin Harahap. Pada cabinet yang keempat, Amir Sjarifoedin Harahap adalah Perdana Menteri RI.

Delegasi RI ke KMB di Den Haag diketuai oleh Mohamad Hatta. Sejumlah penasehat disertakan dalam konferensi ini. Salah satu penasehat ekonomi yang disertakan adalah Abdul Hakim Harahap (mantan Residen Tapanuli).

Abdul Hakim Harahap adalah mantan pejabat ekonomi di era Belanda. Sebelum menjadi pejabat ekonomi, Abdul Hakim selama tujuh tahun menjadi anggota Dewan Kota di Medan (1930-1937). Pos terakhir sebelum pendudukan Jepang adalah Kepala Kantor Ekonomi di Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar. Oleh karena ayahnya meninggal dunia di Padang Sidempuan, Abdul Hakim Harahap pulang kampong dan tidak kembali lagi ke Makassar. Di Padang Sidempuan, militer Jepang merekrut Abdul Hakim Harahap untuk menyiapkan dewan Tapanuli. Keutamaan Abdul Hakim Harahap sebagai penasehat delegasi ke KMB di Den Haag karena Abdul Hakim Harahap menguasai tiga bahasa asing: Belanda, Inggris dan Perancis.

Terjun ke Politik

Dalam Kongres NU yang pertama tahun 1950, Zainul Arifin Pohan berbicara atas nama BPKNI yang membahas isu perjuangan TNI dan DI (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 27-04-1950).

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 27-04-1950: ‘Empat hari kongres Nahdhatoel Ulama. Asosiasi Nahdhatoel Ulama pada tanggal 29 April, mengadakan konferensi empat hari di Jakarta. Selama konferensi, Menteri Agama dari PSI, Kiai Haji Wachid Hasjim memberikan uraian tentang agama dan negara. Zainul Arifin, anggota dari BPKNI Pusat di Yogyakarta tentang pengenalan kurikulum menurut Islam. Hal yang juga dibahas adalah isu perjuangan antara TNI dan DI’.

Pada tahun yang sama di Provinsi Jawa Barat, Masyumi memenangkan parlemen. Masyumi memperoleh 34 kursi dari total 60 kursi yang mewakili 19 kabupaten dan tiga kota. Salah satu adalah Zainul Arifin Pohan (Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 29-11-1950). Di Parlemen, mantan Panglima Hizboellah, Zainul Arifin adalah anggota komisi Pertahanan.

Zainul Arifin (1951)

Pada pemerintah lama (gaya lama) tentara aktif ikut campur dalam politik Negara. Kini parlemen coba mengeliminasi. Zainul Arifin (Masyumi) menyatakan bahwa salah satu harus hadir dalam pembentukan tentara. Tentara itu adalah perangkat negara dan bukan sebaliknya. Adapun koreksi dari Kolonel Nasution adalah Masyumi percaya bahwa ini harus dilakukan sesuai dengan martabat pemerintah dan kepala pejabat yang memegang posisi kepala staf (lihat Het nieuwsblad voor Sumatra, 29-01-1951). Sementara itu menurut De nieuwsgier, 08-03-1951 di Jawa Tengah terjadi kerusuhan tentara. Komandan divisi ketiga Jawa Tengah Kolonel Gatot Subroto. Ketika ditanya oleh Aneta apa penyebab utama dalam pandangannya tentang kerusuhan di wilayah tersebut, Mr Zainul .Arifin menyatakan penyebab utama terletak pada gambar sosial-ekonomi daerah, khususnya sehubungan pertanian. Perbedaan antara "kaya" dan "miskin" begitu besar, bahwa ada ketidakpuasan. Mr Zainul Arifin kesan bahwa gejolak di sini lebih disebabkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memancing di air keruh. Mr Zainul Ariffin menyatakan bahwa tindakan otoritas sipil yang dilakukan dengan kerjasama militer. Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 07-05-1951 melaporkan komisi pertahanan melakukan kunjungan seminggu ke Jawa Barat diantaranya Zainul Arifin. Foto Het nieuwsblad voor Sumatra, 29-01-1951

Dalam kunjungannya ke Belawan, Medan ALRI membawa dua kapal perang, Radjawali dan Banteng. Sebelumnya telah mengunjungi Kepulauan Riau dan setelah Belawan juga Sabang, Sibolga dan Padang. Dalam, rombongan ini terdapat Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Kolonel Subijakto, Kepala Staf Angkatan Darat (AD) Republik Indonesia, Kolonel Nasution, Komandan pasukan territorial Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto, dan dua anggota komisi pertahanan parlemen, Zainul Arifin (Masyumi) dan Soebadio Sastrosatomo (PSI). Ini menunjukkan rsecara resmi pertama kali Angkatan Laut berbendera Republik Indonesia di Sumatera Utara (Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 07-05-1951). Di pelabuhan tokoh-tokoh penting ini disambut Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim Harahap.

 

Inilah untuk kali pertama pula, dua putra terbaik dari Kotanopan (Tapanuli Selatan) dalam satu kapal. Zainul Arifin Pohan lahir di Baros (ayah Baros dan ibu Kotanopan bermarga Nasution) dan Abdul Haris Nasution lahir di Kotanopan (ayah dan ibu dari Kotanopan). Kolonel Abdul Haris Nasution adalah Kepala Staf AD yang kedua (sejak 27 Desember 1949 dan berakhir 18 Desember 1952). Satu lagi anak Kotanopan Kolonel Zulkipli Lubis yang menjadi Kepala Staf AD  (yang keempat dari 8 Mei 1955 hingga 25 Juni 1955).

Peristiwa kedatangan dua kapal perang RI dan merapat di pelabuhan Belawan, mengingatkan bahwa pada satu abad yang lampau tepatnya tahun 1863 dua kapal perang Belanda untuk kali pertama buang jangkar di mulut sungai Deli. Saat itu Residen Riau (mantan Residen Tapanuli) melakukan perang psikologis terhadap dua pemimpin Batak. Residen Riau, Netscher mengundang dua pemimpin Batak ke dalam kapal dan menunjukkan kehebatan persenjataan kapal. Kedua pemimpin Batak maklum (bahwa itu tidak bisa dikalahkan). Kini, dua kapal perang RI di dalamnya terdapat dua putra terbaik Batak dari Tapanuli (Abdul Haris Nasution dan Zainul Arifin Pohan) dan mengundang masuk ke dalam kapal pemimpin Sumatera Utara, Gubernur Abdul Hakim Harahap (mantan Residen Tapanuli). Ketiganya tentu tidak membicarakan perang tetapi sekadar reuni dan bernostalgia tentang kampong halaman masing-masing di Tapanuli di atas kapal perang RI di pelabuhan Belawan.

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.