Zainul Arifin Pohan (7): Ali Sastroamidjojo Mundur Jelang Pemilu 1955; Burhanuddin Harahap Dilantik Menjadi Perdana Menteri

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Kasak kusuk tentang pemerintahan Ali Sastroamidjojo mulai merebak. Kasak kusuk itu semakin kencang sejak ditemukan ada indikasi penyelundupan yang dilakukan tentara di Jawa Barat dan Sulawesi (Het nieuwsblad voor Sumatra, 16-10-1954). Komandan Teritorial Sulawesi telah dipanggil Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan ke Jakarta. Moral tentara yang ikut teracuni menambah daftar kegagalan kabinet Ali Sastroamidjojo. Isu kegagalan pemerintah dijadikan Partai PIR untuk mulai menyerang pemerintah. Wakil Perdana Menteri I, Wongsonegoro mundur, Menteri Dalam Negeri, Hazairin ditarik partainya. Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin (NU) harus diserahi tugas-tugas Wongsonegoro dan Hazairin ketika pemilu semakin dekat. Tidak hanya disitu: Menteri Pertahanan lalu dicopot. Kabinet Ali-Arifin makin lama makin lemah karena karena hilangan mayoritas di parlemen. Perdana Menteri Ali Satroamidjojo akhirnya mundur. Zainul Arifin Pohan lantas menjadi The Last Mochican (dan juga turut mundur). Kabinet Ali tamat jelang pemilu. Partai PIR yang mengincar Perdana Menteri, kenyataannya yang menjadi Perdana Menteri adalah Burhanuddin Harahap (dari Masyumi). NU dibawah pemimpin politiknya, Zainul Arifin Pohan mati langkah (NU beberapa tahun sebelumnya telah keluar dari Masyumi). NU lantas konsentrasi untuk memenangkan pemilu.

Kabinet Ali Mulai Digoyang

Adalah Partai PIR yang memulai serangan terhadap Kabinet Ali (PNI). Sejak Kongres PIR tanggal 17 Oktober Kabinet Ali mulai mendapat tekanan, meski di dalam kabinet terdapat Prof. Hazirin (Menteri Dalam Negeri) dan Ir. Rooseno (Menteri PU). PIR terang-terangan menuntut agar pemerintah (Ali) mengundurkan diri. Namun diantara PIR sendiri terbagi karena Wakil Perdana Menteri I, Wongsonegoro adalah juga PIR. Ada usulan agar Wongsonegoro mulai menyiapkan kabinet tandingan. Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 21-10-1954 menurunkan analisis dari berbagai surat kabar nasional tentang gonjang-ganjing politik pada akhir-akhir ini

Dari berbagai analisis (di surat kabar) PIR akan menemui kesulitan sendiri, karena sifatnya yang kekiri-kirian akan dimanfaatkan penuh oleh kalangan PKI. Ini sangat berbahaya bagi keamanan Negara menurut sejumlah sumber. Sejauh ini bahkan dunia barat tidak percaya bahwa ada yang menentang kabinet Ali. Keputusan partai PIR dengan cara kekakuan dan kemutlakan dipandang sebagai suatu yang mengejutkan. Untuk itu, menurut analisis komposisi baru harus terdiri dari politisi dan ahli yang berkaliber. Banyak yang bertanya-tanya mengapa PIR. yang permintaannya telah membuat begitu tajam. Satu sumber menyebutkan ini adalah permaian dari PIR, padahal dalam Kongres PIR diakui kebijakan yang telah dijalankan oleh Wongsongeoro.

Zainul Arifin Pohan (6): Tokoh Penting Penyelenggaraan Pemilu 1955; Bersih, Aman dan NU Masuk Tiga Besar

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955 adalah pemilu kali pertama diselenggarakan di Indonesia. Sebagai pemilu pertama, tentu saja tidak mudah untuk melaksanakannya. Berbagai hal dipersoalkan, mulai dari persyaratan pemilih hingga penentuan lambang partai. Meski Indonesia untuk pertama kali dan tidak memiliki pengalaman, ternyata penyelenggaraannya terbilang berhasil. Zainul Arifin Pohan berada di balik suksesnya penyelenggaraaan Pemilu 1955. Apa rahasianya?

Lambang Partai

Belum diketahui secara pasti berapa jumlah partai yang ikut Pemilu 1955, namun yang jelas partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah sangat siap. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mulai bekerja. Satu hal yang tengah diperbicangkan publik adalah soal lambang Partai PKI yakni palu-arit. Ada yang mengatakan lambang Partai PKI telah melanggar Undang-Undang Pemilihan. Wakil Perdana Menteri Zainal Arifin akan meneliti kebenaran daripadanya

Sumber: internet

De nieuwsgier, 12-06-1954: Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin, anggota dari Nahdlatul Ulama, atas permintaan, mengatakan kepada pers bahwa para menteri NU dari partai mereka bermaksud untuk menyelidiki apakah simbol palu dan arit dan teks yang digunakan untuk tujuan ini oleh PKI dalam pemilu tidak melanggar undang-undang pemilihan. Jika hasil penyelidikan, bahwa ini adalah bertentangan dengan undang-undang pemilihan, para menteri NU akan mengangkat isu ini di dalam Kabinet. Ketika ditanya apa pendapatnya mengenai laporan beberapa anggota Komisi Pemilihan Umum Indonesia pusat, bahwa penggunaan simbol palu dan arit untuk PKI tidak bertentangan dengan UU Pemilu, wakil perdana menteri menyatakan, bahwa hanya dengan melihat pasal yang relevan dari UU pemilu’.

Tidak hanya soal lambang, hal lain yang diperdebatkan adalah soal kriteria calon pemilih. Untuk pemilih tidak hanya dari sisi umur tetapi juga dari status kawin (meski umur belum memenuhi).

Zainul Arifin Pohan (5): Mantan Panglima Hisbullah; Wakil Perdana Menteri, Secara de Facto Sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Presiden Soekarno sangat tenang jika berada di sisi Zainul Arifin Pohan. Selama adanya pemberontakan di daerah, Soekarno hanya berani berkunjung ke tiga daerah: Sumatera Utaral; Lampung dan Maluku Utara. Di Sumatera Utara, Soekarno dan Zainul Arifin Pohan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim Harahap; di Lampung Soekarno dan Zainul Arifin disambut oleh Residen Lampung Mr. Gele Harun Nasution.. Ketika berkunjung ke Meluku Utara. Presiden Soekarno harus didampingi oleh sebuah kapal perang dan tiga korvet. Pengawalan ini tidak ada ketika berkunjung ke Sumatera Utara dan Lampung.

Zainul Arifin Pohan Secara Defacto adalah Panglima

Zainul Arifin Pohan telah berjuang keras selama perang dengan Belanda (agresi militer) untuk mengusir Belanda (yang akhirnya pengakuan kedaulatan RI). Demikian juga Zainul Arifin Pohan telah berusaha keras untuk mempertahankan NKRI. Pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara dan masalah pembebasan Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian Zainul Arifin Pohan. Meski berat, semuanya telah mendatangkan hasil: normalisasi keamaan terwujud dan NKRI tetap terjaga.

Pada masa ini jabatan panglima dihapus dan diambilalih Soekarno. Panglima terakhir adalah TB Simatupang (berakhir 4 November 1953). Panglima baru diangkat Soekarno pada tanggal 21 Juni 1962 yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini artinya, sejak pemberontakan Aceh (yang dimulai September 1953) Indonesia tidak memiliki panglima. Secara dejure panglima di tangan Presiden, tetapi secara defacto fungsi panglima berada di tangan Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Dengan kata lain, selama masa-masa genting fungsi panglima RI berada di tangan putra-putra asal Tapanuli: TB Simatupang (Tapanuli Utara), Zainul Arifin Pohan (Tapanuli Tengah) dan Abdul Haris Nasution (Tapanuli Selatan).   

Pendelegasian dan superioritas fungsi panglima kepada Zainul Arifin Pohan seakan mengindikasikan tingkat kepercayaan Soekarno terhadap NU sangat tinggi (bahkan melebihi partainya Soekarmo sendiri: PNI). Zainul Arifin Pohan, putra Tapanuli, mantan Panglima Hisbullah di era agresi militer Belanda adalah pemimpin politik tertinggi dari kalangan NU.

Sebaliknya, kepercayaan NU kepada putra Tapanuli, Zainul Arifin Pohan mengingatkan kita ketika tahun 1938 para pemimpin local di Surabaya mempercayakan pimpinan politik kepada Dr. Radjamin Nasution, mewakili pribumi untuk pemimpin politik penduduk di dewan kota (gementeeraad) Surabaya. Padahal saat itu di Surabaya masih ada tokoh lokal berpengaruh (seperti Dr. Soetomo, teman sekelas Dr. Radjamin di STOVIA dulu). Dr. Radjamin Nasution pada era pendudukan Jepang diangkat sebagai walikota Surabaya yang juga terjun memimpin rakyat berjuang selama agresi militer Belanda. Pada pasca pengakuan kedaulatan Soekarno mempercayakan dan mengangkat Dr. Radjamin Nasution sebagai walikota. Dr. Radjamin Nasution adalah walikota pribumi pertama Surabaya (selama tiga era: Jepang, Belanda dan Republik Indonesia).

Zainul Arifin Pohan dan Sukarno meski berbeda partai, namun keduanya sudah seakan sahabat karib. Presiden Sukarno sangat beruntung memiliki teman pemberani dan dapat dipercaya, Zainul Arifin Pohan. Karenanya, untuk wilayah-wilayah yang rawan pemberontakan Soekarno tidak berani mendatanginya, yang dikirim adalah Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Intensitas kunjungan Soekarno berada di wilayah Jawa dan kunjungan terakhir ke luar Jawa adalah di Medan (pembukaan PON III). Kini, Presiden Soekarno berkunjung ke luar Jawa di Lampung.

Zainul Arifin Pohan (4): Penggagas Pembangunan Masjid Istiqlal; Arsiteknya F. Silaban

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Zainul Arifin Pohan adalah figur yang lengkap dan kuat. Mantan Panglima Perang di era perang (masa agresi militer Belanda) yang pintar berdiplomasi dan santu berkomunikasi. Zainul Arifin Pohan yang pernah santri di Pesantren Purba Baru, Kotanopan adalah tokoh yang disenangi di kalangan NU karena mampu mengakomodir keingingan NU di dalam kiprahnya sebagai parlementer. Zainul Arifin Pohan adalah pemimpin politik yang utama di kalangan NU. Zainul Arifin Pohan sebagai tokoh Islam di level pemimpin tinggi Republik Indonesia menggagas dibangunnya masjid besar di Jakarta (yang kelak disebut Masjid Istiqlal). Zainul Arifin Pohan adalah tokoh Islam yang tegas tetapi memiliki toleransi yang tinggi.

Pendirian Akademi Hukum Militer, Pembangunan Masjid Istiqlal dan Awal Mula Pembebasan Irian Barat

Dari kasus pemberontakan di Aceh dan peran militer dalam menumpas gerakan, untuk mengantisipasi ke depan, dipandang perlu untuk membentuk Akademi Hukum Militer. Pengurus dan dosen akademi tersebut telah ditetapkan (De nieuwsgier, 30-10-1953). Dalam pembentukan akademi ini hadir Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Juga hadir Kepala Staf AD Jenderal Simatupang. Direktur akademi ini ditetapkan Mr. Basaruddin Nasution.

Sebagai tokoh Islam dan pemimpin politik NU, peran Zainul Arifin Pohan sangat menentukan didirikannya masjid besar di Jakarta yang beralamat Wilhelmina. De nieuwsgier, 30-11-1953 melaporkan Jumat telah diadakan pertemuan dan dibentuk komite pembangunan masjid besar di Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir tokoh Isalam dan dan perwakilan organisasi. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Prof. Hazairin. Susunan komite pembangunan masjid besar Jakarta ini adalah Anwar Tjokroaminota (ketua) dan anggota Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat dan KH Taufiquarrahman.

Zainul Arifin Pohan (3): Terjun Langsung Ketika Terjadi Pemberontakan di Aceh; Gubernur Abdul Hakim Harahap Digantikan SM Amin Nasution

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini\
 

Pada awal pengakuan kedaulatan RI, sejumlah daerah resah dan melakukan pemberontakan. Di Aceh, timbulnya pemberontakan karena janji M. Hatta tidak ditepati. Orang Aceh telah banyak membantu Pemerintah Republik. RI berutang kepada orang Aceh. Sementara orang Aceh berutang kepada orang Tapanuli, karena sejak era Belanda banyak guru-guru dan dokter-dokter sari Tapanuli Selatan yang dikirim ke Aceh (termasuk ayah dari SM Amin Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang pertama). Ketika terjadi pemberontakan di Aceh, Soekarno dan Hatta tidak berani datang. Yang dikirim adalah Zainul Arifin Pohan (Wakil Perdana Menteri II). Untuk lebih memulihkan keamanan di Aceh, Zainul Arifin Pohan mengusulkan agar SM Amin diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk menggantikan Abdul Hakim Harahap. Keutamaan SM Amin Nasution karena dianggap lebih memahami social budaya Aceh, selain bisa berbahasa Aceh juga SM Amion Nasution adalah kelahiran Aceh. .

***

Pada saat mulai kerja Zainul Arifin, riak-riak munculnya isu federalism juga muncul, terutama dari Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Negara kesatuan menurut Zainul Arifin adalah harga mati. Namun begitu, majelis konstituante harus menetapkan kesatuan atau federal. Zainul Arifin akan merawat dengan baik kelopok-kelompok yang ada agar tetap tercipta kesatuan, Jika tidak dilakukan perawatan justru akan menjadi ancaman. Untuk mengakomodir mungkin sudah waktunya dilakukan pemilihan umum. Dengan begitu, meski ada kelompok yang berbeda tetap satu kesatuan: een unitaris! (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 11-08-1953).

Wakil Perdana Menteri I focus pada program nasional pemerintah, Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri II akan focus pada rekonstruksi nasional (Het nieuwsblad voor Sumatra, 13-08-1953).

Ini mengindikasikan bahwa Zainul Arifin akan mendapat tugas berat. Karena setelah perang (revolusi fisik) tatanan Indonesia telah hancur dan nyaris tidak berbentuk. Zainul Arifin (sebagai tuan rumah) harus menjadi mencuci piring sendiri ketika pesta Belanda (tamu yang tidak diundang) telah usai.

Zainul Arifin juga menghadapi tantangan yang justru datang dari kalangan internalnya. Presiden Soekarno menginginkan pembukaan duta besar di Moskow, tetapi mantan partainya, Masyumi melihat dari sudut pandang politik sah-sah saja tetapi dari sudut pandang agama ada masalah. Zainul Arifin seakan terjepit. Namun Zainul Arifin tahu apa yang harus dilakukan dengan menawarkan jalan keluar (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 15-08-1953).

Zainul Arifin Pohan (2): Membawa NU Keluar dari Masyumi dan Menjadi Wakil Perdana Menteri

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Zainul Arifin Pohan, mantan Panglima Hisbullah terjun ke dunia politik bukan saja kehendaknya sendiri tetapi juga kehendak dari kalangan NU. Amanat itu sejauh ini dapat ditunaikan Zainul Arifin Pohan dengan baik. Namun dalam perkembangannya, NU mengharapkan hasil yang lebih baik dengan cara keluar secara baik-baik dari Masyumi dan NU lalu membentuk partai sendiri: Partai NU.

NU Keluar dari Masyumi

Secara resmi NU menarik diri dari Masyumi pada 31 Juli 1952. Pada sidang parlemen 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi. Di antaranya Wahab Chasbullah, Idham Chalid, Zainul Arifin.

Zainul Arifin Pohan (1); Tokoh NU dari Tapanuli, Parlementer yang Menjadi Wakil Perdana Menteri; Tertembak Disamping Presiden Soekarno

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Tokoh ulama yang sangat popular namanya di kalangan NU di Jawa bukan berasal dari Aceh atau Sumatera Barat, tetapi berasal dari Tapanuli. Namanya Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan. Ketika masih muda, Zainul Arifin Pohan adalah Panglima Hisboelah di Jawa. Sebelum merantau ke Jawa, Zainul Arifin Pohan mendapat pendidikan agama di Pesantren Purba Baru di Kotanopan, Afdeeling Padang Sidempuan. Pasukan Zainul Arifin Pohan adalah sayap militan terkuat Jenderal Sudirman selama perang kemerdekaan (agresi militer Belanda). Setelah pengakuan kedaulatan RI, Zainul Arifin Pohan terjun dalam lapangan politik dan menjadi pemimpin politik bagi umat NU. Zainul Arifin Pohan begitu dekat dengan Presiden Soekarno yang menjadi penyeimbang antara partai berhaluan nasionalis dengan partai yang berhaluan agama. Ketika satu kelompok ingin membunuh Soekarno, yang tertembak adalah Zainul Arifin Pohan yang berada di sisi Soekarno ketika melakukan sholat. Kiai Hadji Zainul Arifin Pohan (ayah dari Baros dan ibu dari Kotanopan) ditabalkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 1960.

Zainul Arifin Pohan Merantau ke Jawa

Zainul Arifin Pohan tidak terdeteksi namanya di bangku sekolah di era Belanda. Het nieuwsblad voor Sumatra, 06-08-1953 mencatat Zainul Arifin Pohan lahir di Baros pada tahun 1909. Ayah Zainul Arifin bermarga Pohan (dari Baros) dan ibu bermarga Nasution (Kotanopan). Ketika masih kecil bersama orangtunya pindah ke Kotanopan dan kemudian pindah lagi ke Kerintji, Djambi. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar (HIS) dan sekolah guru (Normaal School), Zainul Arifin Pohan merantau ke Batavia.

Pada masa itu di Djambi, cukup banyak orang-orang dari afdeeling Padang Sidempuan (Tapanoli) yang ditugaskan sebagai pegawai atau pejabat pemerintah. Dua yang terkenal adalah ayah dari Abdul Hakim Harahap dan ayah dari Mochtar Lubis. Abdul Hakim Harahap lahir di Soengai Penuh dan kelak menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebelum ke Djambi, ayah Abdul Hakim Harahap bertugas di Sibolga. Ayah Mochtar Lubis sebelum dipindah ke Djambi menjadi pagawai pemerintah di Medan.

Panglima Hizboellah

Nama Zainul Arifin Pohan baru muncul pada tahun 1947. Ketika dibentuk Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang pada tanggal 31 Desember 1946 oleh BPRI, Barisan Banteng, Laskar Rakjat, Hizboellah, Sabillilah, Laskar Soenda Ketjil dan lainnya, nama Zainul Arifin Pohan muncul. Zainul Arifin adalah pimpinan Hizboellah. Dewan Kelaskaran Poesat dan Seberang oposisi terhadap agresi militer Belanda. Pertemuan Dewan ini sepakat untuk menunjuk Jenderal Soedirman sebagai panglima. Pada tanggal 7 Januari untuk memprotes agresi Belanda dilakukan pertemuan Dewan yang dipimpin Djokosoejono. Untuk urusan detail akan dibahas oleh Generaal Soedirman, Soetomo, Dr. Moewardi, Zainoel Arifin Pohan dan Bakar (lihat Nieuwe courant, 02-01-1947).