Zainul Arifin Pohan (5): Mantan Panglima Hisbullah; Wakil Perdana Menteri, Secara de Facto Sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Zainul Arifin Pohan dalam blog ini Klik Disini

Presiden Soekarno sangat tenang jika berada di sisi Zainul Arifin Pohan. Selama adanya pemberontakan di daerah, Soekarno hanya berani berkunjung ke tiga daerah: Sumatera Utaral; Lampung dan Maluku Utara. Di Sumatera Utara, Soekarno dan Zainul Arifin Pohan disambut oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim Harahap; di Lampung Soekarno dan Zainul Arifin disambut oleh Residen Lampung Mr. Gele Harun Nasution.. Ketika berkunjung ke Meluku Utara. Presiden Soekarno harus didampingi oleh sebuah kapal perang dan tiga korvet. Pengawalan ini tidak ada ketika berkunjung ke Sumatera Utara dan Lampung.

Zainul Arifin Pohan Secara Defacto adalah Panglima

Zainul Arifin Pohan telah berjuang keras selama perang dengan Belanda (agresi militer) untuk mengusir Belanda (yang akhirnya pengakuan kedaulatan RI). Demikian juga Zainul Arifin Pohan telah berusaha keras untuk mempertahankan NKRI. Pemberontakan di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara dan masalah pembebasan Irian Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian Zainul Arifin Pohan. Meski berat, semuanya telah mendatangkan hasil: normalisasi keamaan terwujud dan NKRI tetap terjaga.

Pada masa ini jabatan panglima dihapus dan diambilalih Soekarno. Panglima terakhir adalah TB Simatupang (berakhir 4 November 1953). Panglima baru diangkat Soekarno pada tanggal 21 Juni 1962 yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Ini artinya, sejak pemberontakan Aceh (yang dimulai September 1953) Indonesia tidak memiliki panglima. Secara dejure panglima di tangan Presiden, tetapi secara defacto fungsi panglima berada di tangan Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Dengan kata lain, selama masa-masa genting fungsi panglima RI berada di tangan putra-putra asal Tapanuli: TB Simatupang (Tapanuli Utara), Zainul Arifin Pohan (Tapanuli Tengah) dan Abdul Haris Nasution (Tapanuli Selatan).   

Pendelegasian dan superioritas fungsi panglima kepada Zainul Arifin Pohan seakan mengindikasikan tingkat kepercayaan Soekarno terhadap NU sangat tinggi (bahkan melebihi partainya Soekarmo sendiri: PNI). Zainul Arifin Pohan, putra Tapanuli, mantan Panglima Hisbullah di era agresi militer Belanda adalah pemimpin politik tertinggi dari kalangan NU.

Sebaliknya, kepercayaan NU kepada putra Tapanuli, Zainul Arifin Pohan mengingatkan kita ketika tahun 1938 para pemimpin local di Surabaya mempercayakan pimpinan politik kepada Dr. Radjamin Nasution, mewakili pribumi untuk pemimpin politik penduduk di dewan kota (gementeeraad) Surabaya. Padahal saat itu di Surabaya masih ada tokoh lokal berpengaruh (seperti Dr. Soetomo, teman sekelas Dr. Radjamin di STOVIA dulu). Dr. Radjamin Nasution pada era pendudukan Jepang diangkat sebagai walikota Surabaya yang juga terjun memimpin rakyat berjuang selama agresi militer Belanda. Pada pasca pengakuan kedaulatan Soekarno mempercayakan dan mengangkat Dr. Radjamin Nasution sebagai walikota. Dr. Radjamin Nasution adalah walikota pribumi pertama Surabaya (selama tiga era: Jepang, Belanda dan Republik Indonesia).

Zainul Arifin Pohan dan Sukarno meski berbeda partai, namun keduanya sudah seakan sahabat karib. Presiden Sukarno sangat beruntung memiliki teman pemberani dan dapat dipercaya, Zainul Arifin Pohan. Karenanya, untuk wilayah-wilayah yang rawan pemberontakan Soekarno tidak berani mendatanginya, yang dikirim adalah Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan. Intensitas kunjungan Soekarno berada di wilayah Jawa dan kunjungan terakhir ke luar Jawa adalah di Medan (pembukaan PON III). Kini, Presiden Soekarno berkunjung ke luar Jawa di Lampung.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 04-05-1954: ‘Pres. Soekarno berkinjung ke Tandjung Karang. Presiden Sukarno kemarin mengunjungi setengah hari di Tanjong Karang di Lampongse untuk menghadiri upacara di mana 11.000 anggota Korps Nasional dari masyarakat. Soekarno masih menunda kunjungan Maluku, Kepulauan Sunda (Nusantara) serta Makassar,  Rabu pagi, ia membuat waktu untuk berbicara dengan mantan pejuang tentara kemerdekaan Indonesia. Sukarno didampingi oleh Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin, Menteri Informasi FL. Tobing Menteri Pendidikan, Kepala Staf Angkatan Darat, Walikota Jakarta dan Direktur Kantor Presiden. Di Tandjong Karang, Soekarno disambut Menteri Pertahanan yang lalu ikut bergabung dan sejumlah pejabat daerah, seperti Gubernur Sumatera Selatan, Komandan Teritorial dan Residen Lampung: Mr. Gele Harun Nasution’.

Wilayah Lampung adalah wilayah yang tergolong aman. Entah kebetulan karena Residen Lampung adalah Mr. Gele Harun, pemimpin para pejuang di Lampung selama masa agresi militer Belanda. Mr. Gele Harun Nasution meski alumni sekolah hukum di Leiden tetapi sangat anti Belanda. Sebagaimana diketahui Residen Pertama Lampung (pasca proklamasi kemerdekaan RI, 1945) adalah Mr. Abdul Abbas Siregar (kelahiran Medan, anggota PPPKI). Namun karena Lampung telah dikuasai Belanda (agresi militer) Mr. Abdul Abbas Siregar ditarik ke Jogjakarta sebelum dipindahkan menjadi Residen Sumatera Timur di pengungsian (Pematang Siantar). Setelah pengakuan kedaulatan RI 1949) pemerintah RI mengangkat Mr. Gele Harun Nasution sebagai Residen Lampung.

Gele Harun Nasution lahir di Sibolga. Ayahnya adalah seorang dokter yang pada saat Gele Harun masih bayi, keluarga Dr. Harun Al Rasjid Nasution pindah ke Lampung untuk membuka klinik kesehatan di Tanjung Karang dan Bandar Lampung. Ibu Gele Harun bernama Alimatoe Saadiah br. Harahap (kelahiran Padang Sidempuan) adalah anak dari Saleh Harahap gelar Dja Endar Moeda (Radja Persuratkabaran di Padang, Sibolga, Aceh dan Medan). Alimatoe Saadiah di Padang adalah pribumi pertama yang memiliki pendidikan Eropa. Boru Panggoaran Dr. Harun Nasution dan Alimatoe Saadiah (kakak sulung Gele Harun) bernama Ida Loemongga kelahiran Padang 1904 adalah dokter perempuan pertama Indonesia bergelar doctor (PhD) di Belanda tahun 1931. Dr. Ida Loemongga, Ph.D adalah satu dari lima orang Indonesia pertama bergelar doctor (Phd).

Tentu saja Presiden Soekarno akan nyaman dan tenang di Lampung, sebagaimana sebelumnya Soekarno tenang saat berkunjung di Medan. Ketika kunjunan Soekarno tahun 1953 ke Medan, gubernur Sumatera Utara adalah Abdul Hakim Harahap (mantan Residen Tapanuli yang menggantikan posisi Dr. FL Tobing yang kini menjadi Menteri Informasi). Selain itu, di Medan, jabatan Residen Sumatera Timur dipegang oleh Muda Siregar (tokoh NU di Medan).

*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.