Sejarah Kota Medan (43): Nama Jalan di Kota Medan; Nama Belanda dan Tionghoa Dihilangkan dan Kini Diperebutkan

*Sejarah Kota Medan artikel 1-56 Klik di Sini. (Artikel 57 selanjutnya Klik di Sana)
.

Tidak ada lagi nama jalan di era Belanda yang masih eksis hingga ini hari di Kota Medan. Semua telah berganti. Nama-nama Belanda telah diganti, nama-nama Tionghoa juga telah digeser bahkan nama-nama yang terkait kesultanan juga telah diubah. Yang ada sekarang umumnya nama-nama pahlawan. Pahlawan lokal diantaranya Abdullah Lubis (editor Pewarta Deli, anggota dewan kota Medan, salah satu pribumi pertama ke Jepang), Madong Lubis (guru, anggota dewan kota, senior ahli bahasa), Muhamad Nawi Harahap (dewan kota Medan, ketua front nasional di Sibolga pada masa agresi militer Belanda), Arif Lubis editor revolusioner di Sibolga, editor Mimbar Umum di Medan) dan lainnya. Pahlawan nasional seperti Sisingamangaraja (pemimpin perang Batak), Zainul Arifin Pohan (komandan Hisbullah di Jawa), Adam Malik Batubara (menteri luar negeri RI, wakil presiden), Abdul Haris Nasution (KASAD RI, Jenderal Besar RI), Masdulhak Nasution (Residen pertama Sumatra Tengah, tokoh pertama RI yang ditangkap di Jogjakarta pada agresi Militer Belanda dan ditembak mati) dan lainnya.

Buka jalan baru di Medan, 1879

Kota Medan adalah sebuah kota metropolitan yang secara dejure pembangunannya dimulai ketika dibentuk onderfadeeling (kecamatan) Medan dengan menempatkan seorang controleur di kampong Medan pada tahun 1875. Sejak itu pembangunan di Medan tidak pernah berhenti hingga ini hari bagaikan deret ukur yang menjadikan kampong Medan terus tumbuh dan berkembang yang kini menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Kota Medan di awal pembangunannya sudah menjadi kota melting pot, para contributor orang-orang Eropa/Belanda, Tionghoa, Kling, keluarga kesultanan dan orang-orang Padang Sidempuan. Diantara ras/etnik di Kota Medan, hanya orang-orang Padang Sidempuan (sudah bermigrasi sejak 1883) yang tergolong berpendidikan dan bergelut di bidang pendidikan (guru), kesehatan (dokter), media (jurnalis), justitie (jaksa dan mantra polisi), dakwah (ulama) dan tentu saja di bidang niaga (pengusaha) dan bisnis (krani). Namun anehnya, hingga tahun 1928 tak satu pun nama-nama yang terkait dengan Padang Sidempuan yang ditabalkan sebagai nama jalan di Kota Medan. Nama-nama yang ditabalkan adalah nama-nama yang terkait dengan Eropa/Belanda, Tionghoa, Kling dan kesultanan. Di luar itu ada beberapa nama yang terkait dengan Pulau Jawa (gunung Sindoro, gunung Salak) dan nama-nama daerah (Bangka, Madura, Seram, Ambon dan lainnya). Tanpa mengurangi rasa hormat, nama Kartini ditabalkan sebagai nama jalan tetapi tidak ada nama Willem Iskander (guru, pribumi pertama studi ke Belanda, 1857). Nama gunung Lubuk Raya dan gunung Sorik Marapi di afdeeling Padang Sidempuan tidak kalah penting (sumber produksi kopi terbaik di pasar dunia) dari nama gunung yang lain. Nama daerah Sipirok, tidak hanya sumber kopi terbaik juga simbol adanya toleransi beragama yang dijadikan para misionaris sebagai tempat/kantor pengembangan misi di Bataklanden. Di afdeeling Padang Sidempuan, banyak yang layak, tapi tidak satu pun yang ditabalkan sebagai nama jalan di Medan. Singkat kata: ada diskriminasi.

Ketika Medan masih kampung, Padang Sidempuan sudah ko

Baru setelah kemerdakaan, khusunya pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda, nama-nama yang terkait dengan afdeeling Padang Sidempuan ditabalkan sebagai nama jalan di Medan, seperti gunung Lubuk Raya, gunung Sorik Marapi dan Willem Iskander. Ironisnya, pada masa kini, di Medan seakan terjadi perebutan nama jalan. Banyak nama jalan, baik yang lama maupun yang baru yang kapabilitasnya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Sjech Ibrahim, Dr. Djabangoen, Radja Goenoeng, Parada Harahap, Dr. Gindo Siregar, Sutan Parlindoengan, Abdul Abbas, SM Amin Nasution dan sebagainya. Bagaimana itu semua terjadi mari kita lacak!

Era Awal Kota Medan: Nama Jalan Sesuai Situs Setempat

Secara teknis lanskap Kota Medan mulai dibangun tahun 1881. Ini terkait pindahnya ibukota afdeeling Deli dari Laboehan (di onderafd. Laboehan) ke Medan (onderafd. Medan) tahun 1879. Pindahnya ibukota, berarti Kantor Asisten Residen Deli juga pindah dari Laboehan ke Medan. Pada tahun 1881 Esplanade (kini Lapangan Merdeka) dibangun sebagai alun-alun kota. Dari alun-alun kota inilah Kota Medan berkembang ke segala arah. Dari alun-alun kota ini pula arah sejumlah jalan yang baru diproyeksikan.

Sejarah Demonstrasi di Indonesia: Kebebasan Pers Awal Mula Berdemokrasi; Demonstrasi Kali Pertama Dilakukan Tahun 1952

Tiga tokoh demonstran: Nasution, Lubis dan Siregar

Di era penjajahan kolonial Belanda tidak pernah ditemukan demonstrasi, yang ada adalah perang. Demonstrasi bukanlah perang yang ingin menghancurkan satu dengan yang lainnya. Di era penjajahan colonial Belanda domonstrasi dianggap penguasa sebagai perang. Di masa damai di era kemerdekaan Republik Indonesia adalah wajar (meski belum diundangkan). Demonstrasi adalah intrumen alternatif di masa damai untuk memberikan koreksi bagi yang satu terhadap yang lainnya. Demonstrasi selalu dikaitkan dengan pengerahan massa, mengambil tempat di ruang terbuka (halaman, jalanan atau lapangan) untuk menyampaikan pendapat atau tuntutan.  Demonstrasi memiliki garis ‘demarkasi’ yang jelas. Melewati garis dapat berpotensi untuk memicu kekacauan dan bahkan timbulnya ‘perang’. Demonstrasi adalah instrumen koreksi dalam bernegara..

Kebebasan Pers 1951

Munculnya demonstrasi selalu dimulai dari adanya masalah, suatu perbedaan penafsiran apa/bagaimana yang yang terjadi dengan apa/bagaimana yang seharusnya (normative). Demonstrasi dilakukan jika protes (tertulis atau lisan) yang mendahuluinya tidak memenuhi harapan. Demonstrasi yang baik adalah menyuarakan pendapat/tuntutan rakyat banyak (bukan segilintir orang yang mengerahkan massa). Demonstrasi yang bernuansa massa dengan arti demonstrasi itu sendiri.

Gejala serupa inilah yang menimbulkan adanya demonstrasi pada tahun 1952, suatu demonstrasi yang kali pertama ada di Indonesia. Situasi saat itu, situasi dan kondisi sosial-ekonomi sangat buruk (ketersediaan pangan kurang) tetapi pemerintah (baca: penguasa) tidak sejalan dengan harapan rakyat banyak. Saat itu yang menjadi presiden adalah Sukarno. Saat itu roda pemerintahan baru mulai berjalan setelah perang. Pasca perang dengan adanya pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, situasi dan kondisi tidak mengalami perbaikan yang signifikan di bidang ekonomi (pangan), politik (munculnya disintegrasi) dan tatacara bernegara yang dipandang sebagian pihak tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Para jurnalis melihat situasi dan kondisi mangalami krisis dan semakin kritis. Mochtar Lubis menyindir Sukarno lewat tulisan di surat kabar Indonesia Raya. Maksud Mochtar Lubis untuk menjaga tidak terulang pada masa pendudukan Jepang dimana rakyat banyak cukup menderita dan bahkan tidak sedikit mati sia-sia untuk kepentingan penguasa (baca: pemerintah militer Jepang). Tulisan Mochtar Lubis tampaknya telah menyinggung perasaan Sukarno. Pemerintah mulai melakukan tindakan represif.

Abdul Abbas dan Gele Harun: Pemimpin Republik yang Tetap Setia Terhadap Penduduk Lampung

Residen Lampung pertama: Abdul Abbas dan Gele Harun

Mr. Abdul Abbas adalah residen pertama Lampung. Mr. Abdul Abbas dikudeta di Lampung ketika masih menjabat sebagai Residen. Mr. Abdul Abbas lalu digantikan oleh Badril Munir. Namun dalam perkembangannya, tokoh-tokoh Lampung mengoreksinya dengan mengangkat Gele Harun sebagai residen baru menggantikan residen yang lama Rukadi Wiryoharjo.

Mr. Abdul Abbas dan Mr. Gele Harun adalah dua ahli hukum, pemimpin republik yang selalu setia terhadap penduduk Lampung. Meski mereka berdua bukan asli Lampung, tetapi kepedulian mereka terhadap penduduk Lampung tidak ada yang menandinginya sekalipun tokoh asli Lampung sendiri. Oleh karenanya penduduk Lampung seharusnya mengapresiasi kedua tokoh ini. Jika keduanya bukan ‘wong kito’ Lampung, lantas siapa kedua ahli hukum ini? Mari kita lacak!.

Mr. Abdul Abbas, Anggota PPKI

Tidak ada orang Lampung yang menjadi anggota BPUPKI, tetapi ada orang Tapanuli yang menjadi anggota PPKI. Mr. Abdul Abbas adalah anggota PPKI yang menyampaikan berita kemerdekaan RI yang kemudian diangkat menjadi Residen Lampung. Orang Lampung sendiri tidak terlalu mengenal siapa Abdul Abbas dan darimana asalnya, orang Lampung sendiri hanya mengenal Abdul Abbas pernah sebagai Ketua Shu Sangi Kai Lampung di jaman penduduk Jepang.

Setelah lulus kuliah rechtshoogeschool (sekolah tinggi hukum), Abdul Abbas tidak pulang kampong tetapi lebih memilih berprofesi sebagai  pengacara dan berkiprah di Tandjoeng Karang (Lampong)

Mr. Gele Harun, Anak Dr. Harun Al Rasjid

Pada tahun 1938, Gele Harun baru pulang studi sekolah hukum di Leiden. Gele Harun membuka kantor pengacara di Tanjung Karang. Mr. Abdul Abbas dan Mr. Gelen Harun adalah dua pengacara pemberani di Lampung di era colonial Belanda.

Mr. Abdul Abbas dan Mr. Gele Harun, Dua Tokoh Republik yang Berjuang Mempertahankan Kemerdekaan

Abdul Abbas dan Gele Harun adalah asal Padang Sidempuan. Abdul Abbas lahir di Medan tahun 1906 dan Gele Harun lahir di Sibolga tahun 1910. Ayah Abdul Abbas, kelahiran Sipirok bernama Mangaradja Siregar yang memulai karir sebagai djaksa di Sibolga lalu dipindahkan ke Medan. Sedangkan ayah Gele Harun, kelahiran Padang Sidempuan, lulusan docter djawa school  (1903) yang memulai karir di Padang, kemudian di Sibolga lalu pindah ke Lampung.

Sejarah Kota Medan (42): Kongres Bahasa Indonesia Kedua di Medan (1954); Orang Padang Sidempuan yang Memperkenalkan Bahasa Melayu dalam Pers Belanda (1874)

Orang Padang Sidempuan tidak hanya pionir menjadi guru di Medan (1888), tetapi juga orang Padang Sidempuan pionir dalam pers berbahasa Melayu di Medan (1902). Untuk sekadar diketahui, tatabahasa Melayu justru awal pertama kali disusun di Padang Sidempuan (1883). Untuk sekadar diketahui juga editor pribumi pertama pada surat kabar berbahasa Melayu adalah orang Padang Sidempuan (1897). Uniknya pengajaran bahasa Melayu pertama kali dilakukan di Leiden dan salah satu pengajarnya adalah orang Padang Sidempuan (1910). Uniknya lagi, orang-orang Padang Sidempuan yang mentransformasikan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia (1934). Dalam Kongres Bahasa di Medan tahun 1954 ahli bahasa Indonesia paling senior adalah ahli bahasa Indonesia yang berasal dari Padang Sidempuan.

***

Bahasa Melayu sudah lama dikenal. Bahasa Melayu adalah lingua franca. Bahasa Melayu umumnya ditulis dalam aksara Arab. Ketika orang Eropa memperkenalkan aksara Latin, penduduk di Mandailing en Angkola mengadopsinya dan lalu menulis bahasa Melayu dalam aksara Latin. Aksara Latin yang ditulis dari kiri ke kanan lebih sesuai dengan aksara Batak yang bisa ditulis dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Oleh karenanya di Mandailing dan Angkola menjadi lebih biasa dengan aksara Latin dan aksara Batak. Aksara Latin tidak hanya digunakan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu dan juga mulai digunakan dalam bahasa Batak.

Ketika di Minangkabau masih umum aksara Arab dalam bahasa Melayu (juga bahasa Minangkabau), di Mandailing dan Angkola sudah umum menggunakan aksara Latin dalam berbahasa: Belanda, Melayu dan Batak. Adopsi aksara Latin ini lebih awal di Mandailing en Angkola karena semakin sering mereka berpegian ke Padang sebagai ibukota provinsi (kala itu Residentie Tapanuli masih bagian dari Province Sumatra’s Westkust yang beribukota di Padang). Di Padang sendiri bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu dan bahasa Belanda.

Sementara itu di Padang belum ada surat kabar berbahasa Melayu, yang ada hanya surat kabar berbahasa Belanda. Orang-orang terpelejar Mandailing dan Angkola yang bisa menggunakan tiga bahasa: Melayu, Belanda dan Batak. Sejak terbit surat kabar berbahasa Belanda, Sumatra Courant di Padang orang-orang Mandailing en Angkola hanya berlaganan surat kabar Sumatra Courant, karena surat kabar berbahasa Melayu belum ada. Surat kabar ini oleh penduduk Mandailing dan Angkola tidak hanya dipandang sebgai ruang berita tetapi juga ruang promosi dan ruang menyampaikan pendapat sebagai surat pembaca. Anehhnya, orang Mandailing dan Angkola menulis surat pembaca dan memasang iklan tidak dalam bahasa Belanda tetapi dalam bahasa Melayu. Hal ini karena pembaca yang disasar adalah penduduk pribumi yang berlangganan Sumatra Courant. Ternyata redaksi mengabulkannnya. Inilah awal perkenalan bahasa Melayu di dalam pers Belanda.

Sumatra-courant, 08-04-1874

Para pedagang Tapanuli di Padang Sidempoean memasang iklan (awal 1870an) di surat kabar berbahasa Belanda Sumatra Courant yang terbit di Padang. Uniknya iklan-iklan yang di pasang para pedagang asal Tapanuli ini dibuat dalam bahasa Melayu. Tentu saja iklan itu ditujukan untuk para pedagang pribumi atau para pedagang Tionghoa. Pemasang iklan yang dimaksud tersebut berdomisili di Padang Sidempuan. Paket-paket yang diperdagangkan sangat beragam, seperti hasil peternakan (sapi, kerbau, kuda, dan kambing), hasil hutan (kulit manis, rotan), hasil budidaya pertanian seperti beras, kopi, gula aren serta hasil industry kerajinan (lihat Sumatra-courant, 08-04-1874).

Sejarah Kota Medan (41): Pemilu di Era Belanda; Radja Goenoeng, Pribumi Pertama Anggota Dewan Kota Medan

Pemilihan umum (Pemilu) di era masa kini berbeda dengan di era pemerintahan colonial Belanda. Pada masa ini setiap warga negara berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah memiliki hak pilih satu suara (one man, one vote). Di era Belanda, prinsip ini hanya berlaku untuk orang-orang Eropa/Belanda. Untuk orang pribumi/timur asing aturannya dibuat terpisah yang mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak pilih satu suara. Kriteria calon pemilih ini didasarkan pada minimum tingkat pendapatan tertentu.

Di Kota Medan Pemilu untuk memilih anggota dewan kota (gemeeteraad) dimulai pada tahun 1912. Untuk anggota dewan kota yang berasal dari pribumi/timur asing baru disertakan pada tahun 1918. Jumlah kursi untuk pribumi/timur asing hanya ada tiga kursi. Pada Pemilu 1918 pribumi yang terpilih adalah Kajamoedin gelar Radja Goenoeng. Ini berarti Radja Goenoeng adalah orang pribumi pertama yang menjadi anggota dewan kota (gemeeteraad) Medan.

De Preanger-bode, 01-02-1921

Radja Goenoeng pada saat terpilih menjadi anggota dewan kota, menjabat sebagai penilik sekolah di Medan dan Sumatra’s Oostkust (Sumatera Timur). Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng, kelahiran Hoetarimbaroe, Padang Sidempoean lulus dari sekolah guru (kweekschool) di Fort de Kock (Bukitting) pada tahun 1897. Setelah cukup lama mengajar di Padang Sidempuan dan berbagai tempat di Residentie Tapanoeli diangkat menjadi penilik sekolah dan ditempatkan di Medan (1915). Dalam karirnya sebagai guru maupun penilik sekolah Radja Goenoeng telah banyak menulis buku pelajaran sekolah dan diterbitkan.

Jumlah kursi di dewan dari waktu ke waktu bisa berubah (bertambah atau berkurang).

Onde-afdeeling Angkola en Sipirok

Pada masa ini jumlah dewan pada level terendah di Indonesia sesuai dengan banyaknya kabupaten/kota. Di era pemerintahan colonial Belanda, di seluruh Hindia Belanda jumlah dewan tidaklah banyak. Pada tahun 1921 jumlah dewan hanya sebanyak 53 dewan (lihat De Preanger-bode, 01-02-1921). Uniknya, hanya satu dewan yang berada di level onder-afdeeling (kecamatan), yakni Angkola en Sipirok (kini Padang Sidempuan). Sementara di level afdeeling juga hanya terdapat satu yakni di Minahasa (lihat Tabel-1). Selebihnya terbagi ke dalam sejumlah kota (gemeete) dan sejumlah kabupaten (beberapa afdeeling).

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (4): Analisis yang Keliru dan Hasil Analisis yang Seharusnya; Sukarno dan Hatta Menghormati Parada Harahap

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Parada Harahap (duduk paling kanan)

Putusan Kongres dari Kongres Pemuda (1928) dan Hari Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda (1953) adalah dua fakta yang berbeda waktu tetapi berkaitan. Sukarno dan Hatta tidak terlibat dalam dua kongres tersebut. Tokoh utama di latar belakang kedua kongres tersebut adalah Parada Harahap baik dalam Kongres Pemuda 1928 maupun dalam Kongres Pemuda 1953. Parada Harahap memfasilitasi Sukarno dan Hatta untuk membuka jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia). PPPKI membuka ruang untuk diselenggarakannya Kongres Pemuda (1928). PPPKI juga membentuk ruang dalam penyelenggaraan Kongres Indonesia Raya (1833) yang menjadi wadah Sukarno dan Hatta untuk menjadi calon pemimpin Indonesia dalam terwujudnya kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Parada Harahap mendukung Sukarno dan Hatta. Ketika dwitunggal Sukarno dan Hatta retak (1956), Parada Harahap tidak bisa berbuat. Parada Harahap menganggap Sukarno dan Hatta sama pentingnya. Parada Harahap tidak memihak (abstain) dalam soal retaknya dwitunggal: Sukarno-Hatta. Parada Harahap meninggal dunia tahun 1959. Sejak itu tidak ada lagi orang Indonesia yang kompetetn untuk pemersatu.

Analisis yang Keliru dan Hasil Analisis yang Seharusnya

Sinar Merdeka di Padang Sidempuan (1919); Parada Harahap

Tiga tokoh paling penting (yang selalu muncul) dalam perjalanan kebangkitan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan RI hingga mempertahankannya adalah Parada Harahap, Sukarno dan Hatta. Parada Harahap adalah senior, sedangkan Sukarno dan Hatta adalah junior. Parada Harahap adalah mentor politik Sukarno dan Hatta. Parada Harahap memahami sepenuhnya realitas, sedangkan Sukarno dan Hatta memahami sepenuhnya teoritis. Kombinasi realitas dan teoritis ini menjadi powerful dalam kebangkitan bangsa. Lantas kombinasi tiga tokoh paling revoluioner ini (Parada Harahap, Sukarno dan Hatta) menjadi powerful dalam proses (percepatan) mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Parada Harahap (berdasarkan perjalanan dirinya melawan kolonialisme sejak 1916) mengembangkan gagasan dan memunculkan ide mempersatukan semua organisasi kebangsaan dan mempelopori terbentuknya Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) sebagai wadah bersama (semacam perahu) bagi semua orang Indonesia baik yang berasal dari organisasi kebangsaan bersifat kedaerahan (seperti Boedi Oetomo, Sumatranen Bond) maupun organisasi (politik) bersifat nasional (seperti PSI dan termasuk PNI).

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (3): Parada Harahap Turun Tangan Lagi; Putusan Kongres (1928) Diperbarui dan Diperingati Sebagai Hari Sumpah Pemuda (1953)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Parada Harahap bukanlah politisi, juga bukan birokrat (petugas pemerintah Belanda maupun pemerintahan militer Jepang). Parada Harahap murni seorang jurnalis. Meski begitu, untuk soal kebangkitan bangsa dan perjuangan mewujudkan kemerdekaan, tingkat revolusionernya tidak ada yang menandingi (bahkan sekaliber Sukarno pun tidak). Parada Harahap bekerja dengan penanya. Pena yang sangat tajam.

Mochtar Lubis pimpin demosntrasi kebebasan pers (1953)

Parada Harahap memulai karir jurnalistik sebagai editor surat kabar Benih Merdeka tahun 1918 di Medan, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan surat kabar Sinar Merdeka 1919 di Padang Sidempuan (kampong halamannya). Top performance Parada Harahap sebagai pemilik portofolio tertinggi dari tokoh nasional terlihat sejak mendirikan surat kabar Bintang Timoer di Batavia (1926). Jelang berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia, Parada Harahap mendirikan surat kabar Tjaja Timoer (1938). Pada masa pendudukan Jepang, Parada Harahap mendirikan surat kabar Sinar Baroe di Semarang. Sejak kembali Belanda (agresi militer Belanda) Parada Harahap memimpin pers republik di Jakarta dan kemudian mengasuh surat kabar Detik di Bukittinggi (ibukota RI di pengungsian). Pada tahun 1951, Parada Harahap mengakuisisi surat kabar legendaris berbahasa Belanda (sejak 1850an), Java Bode. Di surat kabar ini pada tahun 1925, Parada Harahap mengirim tulisan-tulisannya tentang kebangsaan (tanah air warisan nenek moyang) ketika berpolemik dengan pers asing/Belanda. Sambil mengasuh Java Bode, Parada Harahap tahun 1952 mendirikan perguruan tinggi Akademi Wartawan Indonesia di Jakarta. Parada Harahap yang kini (sejak 1951) menjadi sekretaris Kadin Nasional (pada tahun 1927 mendirikan Kadin pribumi di Batavia), sejak tahun 1953, Parada Harahap adalah Ketua Kopertis (Perhimpuan Perguruan Tinggi Swasta).

Pasca pengakuan kedaulatan RI, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden M. Hatta tidak melupakan Parada Harahap, senior mereka. Sukarno dan Hatta meminta Parada Harahap untuk memimpin misi ekonomi Indonesia untuk studi banding ke 14 negara di Eropa (1954). Laporannya yang dibukukan dan didistribusikan ke publik dijadikan sebagai buku dengan judul Rencana Lima Tahun Pembangunan Ekonomi Indonesia (buku repelita pertama!). Misi ekonomi yang dipimpin Parada Harahap ini (di era republik) seakan menjadi misi ekonomi Indonesia kedua. Pada tahun 1933, Parada Harahap memimpin misi ekonomi Indonesia ke Jepang di era kolonial Belanda (termasuk di dalamnya, M. Hatta sebagai anggota rombongan yang baru lulus sarjana ekonomi di Belanda).