*Untuk melihat semua artikel Sejarah Padang Sidempuan dalam blog ini Klik Disini
Nama jalan yang ada sekarang di Kota Padang Sidempuan merupakan revisi nama jalan yang dibuat pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Padang Sidempuan. Dari 228 nama jalan sesuai perda tersebut sebagian diantaranya merupakan nama baru. Nama-nama jalan tersebut merupakan nama-nama tokoh nasional dan tokoh daerah.
Nama jalan yang ada sekarang di Kota Padang Sidempuan merupakan revisi nama jalan yang dibuat pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Jalan di Kota Padang Sidempuan. Dari 228 nama jalan sesuai perda tersebut sebagian diantaranya merupakan nama baru. Nama-nama jalan tersebut merupakan nama-nama tokoh nasional dan tokoh daerah.
Peta Kota Padang Sidempuan, 1883 |
Pepatah mengatakan ‘tak kenal maka tak sayang’.
Untuk mendekatkan nama-nama tokoh daerah Padang Sidempuan kepada warga Kota
Padang Sidempuan perlu nama-nama tokoh tersebut disosialisasikan. Lantas, siapa
tokoh-tokoh Padang Sidempuan tersebut yang namanya menjadi nama jalan tersebut.
Pertanyaan ini tentu saja masih menarik pada masa kini. Artikel ini
mendeskripsikan riwayat singkat mereka. Mari kita telusuri kisah mereka satu
per satu.
Baginda Raja Sojuangon
Baginda Raja Sojuangon diangkat pemerintah
tahun 1924 sebagai sebagai pencatat (Griffier) di rapat (pengadilan
pra-Landraad) di Padang Sidempoean (De Preanger-bode, 20-07-1924). Hasan gelar
Baginda Radja Sodjoeangon dipindah ke Medan sebagai Adjuct Griffier di Landraad
Medan (De Sumatra post, 09-11-1927). Terhitung sejak 8 Juni 1928 Hasan gelar
Banginda Radja Sodjoeangon diangkat sebagai Griffier kelas-3 di Landraad
Bindjei (De Sumatra post, 27-06-1928). Baginda Sodjoeangon menjadi kandidat
dewan kota (gemeenteraad) Medan (De Sumatra post, 17-06-1930).
Dari lima anggota dewan kota Medan yang terpilih dua
orang berasal dari Padang Sidempoean yakni Baginda Radja Sodjoeangon dan Abdul
Hakim Harahap. Kelak, pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Abdul
Hakim Harahap diangkat sebagai Gubernur Sumatra Utara pertama (1951-1953).
Tunggu deskripsi lengkapnya
*Dikompilasi oleh Akhir
Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber utama yang
digunakan lebih pada ‘sumber primer’ seperti surat kabar sejaman, foto dan
peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena
saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber
primer. Dalam setiap penulisan artikel tidak semua sumber disebutkan lagi
karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang
disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan
kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar