Sejarah Benteng Huraba (11): Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);Tapanuli Selatan

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Benteng Huraba di blog ini Klik Disini

Pengakuan kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) diberlakukan sejak 27 Desember 1949. Serikat maksudnya terdiri dari negara-negara sendiri dan negara Republik Indonesia sebagai satu negara sendiri (yang misalnya dibedakan dengan Negara Madura dan Negara Sumatra Timur). Atas kesadaran sendiri atau atas tekanan, negara-negara federal bentukan Belanda membubarkan diri atau dibubarkan. Tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu mengapa kemudian muncul Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 yang menjadi dasar terbentuknya kabupaten Tapanuli Selatan? 

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956, Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Tapanuli Selatan (Kabupaten) dengan batas-batas yang meliputi wilayah afdeling Padang Sidempuan sesuai Staatsblad tahun 1937 No.563). Satuan wilayah ini tetap dianggap sebagai kesatuan budaya, sosial, dan ekonomi hingga sekarang. Yang berubah adalah konfigurasi pemerintahan, yang dulu satu kesatuan pemerintahan di bawah nama kabupaten Tapanuli Selatan, kini tengah mengalami perubahan yang dinamis menjadi sejumlah kabupaten kota, sejumlah kecamatan dan sejumlah desa kelurahan. Sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan (dengan ibukota Padang Sidempuan) terdiri dari 18 kecamatan: 1. Dolok 2. Barumun 3. Barumun Tengah 4. Batang Angkola 5. Batang Natal 6. Batang Toru 7. Kotanopan 8. Muarasipongi 9. Natal 10. Padang Bolak 11. Padang Sidempuan 12. Panyabungan 13. Saipar Dolok Hole 14. Simangambat 15. Siabu 16. Sipirok 17. Sosa 18. Sosopan. 

Lantas bagaimana sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Seperti disebut di atas RIS bentukan Belanda dibubarkan dan kembali ke bentuk NKRI. Dalam hal ini mengapa Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 dibuat. Lalu bagaimana sejarah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Seperti kata ahli sejarah tempo doeloe, semuanya ada permulaan. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan sejarah nasional, mari kita telusuri sumber-sumber tempo doeloe.

Sejarah seharusnya memiliki permulaan. Jika sejarawan gagal memberikan bukti catatan tertulis, setiap orang bahkan oleh penduduknya sendiri akan menciptakan imajinasi sendiri. Untuk menghindari hal itu terjadi, sumber utama yang digunakan dalam artikel ini adalah ‘sumber primer’ seperti surat kabar dan majalah sejaman, foto dan peta-peta. Sumber buku hanya digunakan sebagai pendukung (pembanding), karena saya anggap buku juga merupakan hasil kompilasi (analisis) dari sumber-sumber primer. Dalam penulisan artikel ini tidak semua sumber disebutkan lagi karena sudah disebut di artikel saya yang lain. Hanya sumber-sumber baru yang disebutkan atau sumber yang sudah pernah disebut di artikel lain disebutkan kembali di artikel ini hanya untuk lebih menekankan saja. 

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kabupaten Tapanuli Selatan 

Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesiaa (dalam bentuk RIS). Militer Belanda (KNIL, sebagian lagi masih proses evakuasi ke Belaanda) telah digantikan militer Indonesia. Tentu saja diantara personel militer Indonesia ada yang pro ke Belanda. Namun Presiden RIS berasal dari Republik, demikian juga dengan perdana Menteri dan Menteri pertahanan sama-sama berasal dari Republik. Oleh karena itu dalam struktur baru komando TNI juga terkesan mengindikasikann warna tentara Republik (TNI).

Sehari setelah penyerahan kedaulatan Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1949, Ir Soekarno (presiden terpilih RIS) didampingi Kolonel Zoelkifli Loebis berangkat dari Jogjakarta (ibu kota RI) ke Djakarta (ibu kota RIS). Ir Soekarno dan Kolonel Zoelkifli Loebis disambut oleh Hamengkoeboewono IX dan Kolonel TB Simatoepang di lapangan terbang Kemajoran, Djakarta. Sementara itu, untuk ‘mengisi kekosongan’ di Djokjakarta, pada hari yang sama, Kolonel Abdoel Haris Nasoetion dari Djakarta berangkat ke Djokjakarta. Tentu saja Hamengkoeboewono IX lega ketika Kolonel Abdoel Haris Nasoetion berangkat ke Djokjakarta. Mengapa? Wilayah Jogjakarta sepenuhnya akan aman.

Pada tanggal 3 Januari 1950 rombongan Mohamad Hatta dari Belanda tiba di Djakarta yang disambut di lapangan terbang Kemajoran (oleh Soekarno, Soeltan Djokjakarta, Kolonel TB Simatoepang dan kolonel Zulkifli Loebis). Dalam rombongan Mohamad Hatta juga terdapat Abdoel Hakim Harahap (mantan Wakil Residen Tapanoeli).

De Telegraaf, 04-01-1950: ‘Mantan komandan tentara Republik, menurut AP hari ini (28-12) diangkat menjadi kepala staf angkatan perang RIS. Namun posisi tersebut belum bisa dipenuhi Soedirman karena sedang sakit parah di rumah sakit di Djokjakarta. Soedirman menderita TBC. Dalam pengumuman resmi ini juga disebutkan, posisi kepala staf angkatan perang diisi oleh Kolonel Simatoepang. Sementara Kolonel Nasoetion juga ditunjuk sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Soeriadarma di Angkatan Udara dan Kolonel R Soebijakto di Angkatan Laut. Semuanya memegang posisi yang kira-kira sama di tentara Republik.

Saat permulaan pengakuan kedaulatan Indonesia ini, penyakit Jenderal Soedirman semakin memburuk. Posisinya Jenderal Soedirman sebagai Kepala Staf Angkatan Perang RIS digantikan oleh Kolonel TB Simatoepang. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat telah ditunjuk Kolonel Abdoel Haris Nasoetion dan Kolonel Zulkifli Loebis sejak 1946 sebagai kepala intelijen Republik tetap pada posisinya. Mereka berempat inilah yang berada di ibu kota RI di Jogjakarta sebelum Agresi Militer 19 Desember 1948. RIP: Jenderal Soedirman meninggal dunia tanggal di Magelang 29 Januari 1950.

TB Simatoepang dan Abdoel Haris Nasoetion berlatar belakang Pendidikan/pelatihan militer dari akademi militer KMA di Bandoeng, sementara Soedirman dan Zulkifli Loebis dari Heiho/PETA. Salah satu teman seangkatan TB Simatoepang dan Abdoel Haris Nasoetion di KMA tahun 1941 adalah AE Kawilarang. Pada saat ini AE Kawilarang dengan kainan pangkat dari Overste menjadi Kolonel dipromosikan menjadi panglima di Sumatra Utara. Pada masa perang kemerdekaan Overste AE Kawilarang, sejak akhir tahun 1948 menjadi komanda militer teritorial Tapanoeli/Selatan Sumatra Timur yang berhasil ‘menjinakkan’ Mayor Bedjo, komandan yang ‘kontroversial’, yang kemudian diangkat sebagai komandan sub Tapanuli Selatan/Selatan Sumatra Timur. Overste AE Kawilarang dikirim dari Divisi Siliwangi (di bawah komando Kolonel Abdoel Haris Nasoetion).

Sebelum kehadiran Overste AE Kawilarang di Tapanoeli, antar pasukan (antara pasukan eks Tapanoeli dan pasukam pendatang eks SumatraTimur) bentrok, yang kemudian terjadi revolusi social di Padang Sidempoean pada tanggal 10 Sepetember 1948. Ulah Mayor Bedjo yang tidak bertanggung jawab di Tapanoeli juga menyebabkan panglima Sumatra di Bukittinggi, Mayor Jenderal Soehardjo terpaksa dicopot karena tidak mampu mengatasi di Tapanoeli (digantikan Kolonel Hidayat dari divisi Siliwangi). Saat inilah Overste AE Kawilarang ditunjuk sebagai komandan TNI di Tapanoeli.

Saat agresi militer Belanda 19 Desember 1948, angkatan darat (KNIL) dan angkatan laut Belanda masuk dari pelabuhan Sibolga. Saat ini TNI berada di bawah komando Overste AE Kawilarang. Pasukan Belanda yang masuk ke Tapanoeli terdiri dari beberapa batalyon. Di Padang Sidempoean terjadi kebijakan bumi hangus (seperti di Bandoeng bulan Maret 1946). Pasukan Belanda (KNIL) yang merangsek dari Sibolga ke Padang Sidempoean adalah Batalyon 436 (Brigade H). Pertempuran yang sengit terjadi di Padang Sidempoean, Angkola Dolok (Sipirok dan Arse) dan Angkola Djae (Pidjor Koling dan Huraba). Batalyon di Padang Sidempoean ini sebagian besar terdiri dari orang-orang dari Brabant Barat dan Zeeland harus mengalami hari-hari yang penuh gejolak (lihat Algemeen Handelsblad, 19-03-1951). Disebutkan Di Padang Sidempoean Batalyon 436 mengalami hari-hari yang penuh gejolak.

Pada awal pengakuan kedaulatan Indonesia ini (era RIS) di wilayah teritorial Tapanoeli terdiri dua sub territorial yang dipimpin Mayor M Panggabean (Tapanoeli) dan Mayor Bedjo (Tapanuli Selatan/Selatan Sumatra Timur). Jika Mayor Bedjo adalah komandan kontroversi, lantas mengapa tetap dipertahankan? Yang jelas Mayor Bedjo dan pasukannya telah dijinakkan oleh Kolonel Abdoel Haris Nasoetion melalui peran Overste AE Kawilarang.   

De vrije pers: ochtendbulletin, 28-01-1950: ‘Tindakan pembersihan perusuh di Tapanoeli. Medan, 27 Januari. (Aneta). Menurut pemberitaan surat kabar Indonesia di Medan, pembersihan dilakukan oleh pasukan RIS di bawah komando Mayor Bedjo di Tapanoeli, yang ddikerahkan pada tanggal 7 Januari lalu menunjukan kemajuan yang baik. Sekelompok perusuh sebanyak tiga ratus orang yang dipimpin oleh Sagihras telah melarikan diri ke arah Rantau Prapat. Sebanyak enam belas tersangka politik ditangkap di Tapanoeli selama pembersihan ini, termasuk M Junus Nasution, Jacoeb Siregar dan M Kasim. Sementara itu, menurut keputusan yang diambil pada bulan Januari ini di Djokja, Tapanoeli dijadikan sebagai provinsi Republik Indonesia, sebagaimana juga Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Aceh. Gubernur provinsi Tapanoeli adalah Dr FL Tobirg berkedudukan di Sibolga’.

Sementara itu di Jogjakarta Kabinet Republik Indonesia telah ketua KNIP (semacam MPR/DPR Republik) telah menunjuk tiga orang (Soesanto/PNI. M Natsir/Masjumi dan A Halim/non partai) sebagai formatur untuk membentuk baru RI (lihat Arnhemsche courant, 05-01-1950). Kabinet baru RI yang baru ini terdiri dari pimpinan Dr A Halim sebagai Perdana Menteri dan Abdoel Hakim Harahap dari Masjumi sebagai Wakil Perdana Menteri). Susunan kabinet memiliki total 15 menteri, 8 diantaranya berasal dari partai sayap kanan seperti Masyumi (lihat Nieuwe Apeldoornsche courant, 17-01-1950). Disebutkan lebih lanjut Republik Negara sudah dua puluh hari tanpa kabinet (baca: sejak 27 Desember1949). Seperti disebut diatas, salah satu keputusan pertama cabinet baru ini adalah menetapkan status wilayah Tapanoeli sebagai provinsi.

Kabinet RI di Jogjakarta mulai memainkan politiknya di RIS. A Halim menyatakan bahwa republik ini (RI) tidak mungkin bisa disamakan dengan negara-negara lain seperti Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur dan Negara Madoera yang keberadaannya masih menjadi perdebatan meskipun secara hukum dan formil sama dengan Republik Indonesia. tetap menjadi ibu kota perjuangan rakyat dan menjadi penggerak RIS (lihat Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, 11-01-1950). Menteri Pertahanan RIS Soeltan Hamengkoeboewono telah mengumumkan bahwa pemindahan personel Indonesia dari KNIL. kepada angkatan bersenjata TRIS (Tentara RIS) dimulai hari ini dan akan selesai dalam waktu enam bulan. (lihat Arnhemsche courant, 27-01-1950). Staf KNIL disambut dengan tangan terbuka jika ingin menggunakan keterampilan dan upayanya secara loyal untuk mengabdi pada angkatan bersenjata RIS. Sikap penguasa tentara Belanda, setelah bertahun-tahun menggunakan jasa personel Indonesia di KNIL, hingga kini belum menyerahkan orang-orang tersebut. Saya menganggapnya berbahaya dan asusila. Belanda belum menyerahkan orang-orang ini kepada tentara kita,

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah negara bentukan Belanda, yang terdiri dari Republik Indonesia (RI) dan negara-negara federal. Di negara-negara federal seperti di Negara Sumatra Timur Sebagian besar penduduknya adalah Republiken. Sementara wilayah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini tersebar di wilayah Jawa dan wilayah Sumatra. Wilayah Tapanoeli sepenuhnya adalah wilayah RI. Para Republiken di wilayah negara federal yang kemudian memperjuangkan dari dalam (sementara pemerintah RI dari Jogja dari sisi eksternal).

 

Nieuwe courant, 06-02-1950: ‘Pengembalian wilayah tertentu ke RIS. Setelah berdiskusi di Djakarta tentang bagaimana berbagai daerah dapat dikembalikan ke kekuasaan Negara Republik Indonesia (NRI), Perdana Menteri Partai Republik, Dr. Halim, dan Menteri Dalam Negeri, Mr Susanto Tirtoprodjo, kembali ke Djokja pada Jumat sore. Susanto mengatakan kepada koresponden Aneta bahwa wilayah Jawa Tengah adalah milik NRI. dapat dikembalikan berdasarkan Pasal 139 Konstitusi RIS, yang menyatakan bahwa “pemerintah berwenang, atas wewenang dan tanggung jawabnya sendiri, untuk menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah federal sehubungan dengan keadaan mendesak yang memerlukan ketentuan segera". Pada Jumat malam, kabinet republik dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim. (Perdana Menteri jatuh sakit setelah tiba di Djokja) membahas laporan dari Djakarta. Pada Sabtu pagi, Menteri Penerangan dari Partai Republik berangkat ke Semarang untuk mengetahui perkembangan politik seputar pengembalian wilayah tertentu di Miiden-Jawa ke Negara Republik Indonesia. Juga pada hari Sabtu, para gubernur dari Partai Republik mengadakan konferensi di Djokja di bawah kepemimpinan Susanto’.

 

Tunggu deskripsi lengkapnya

Kabupaten Tapanuli Selatan: Kini Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara 

Tunggu deskripsi lengkapnya

 

 

 

*Akhir Matua Harahap, penulis artikel di blog ini adalah seorang warga Kota Depok sejak 1999 hingga ini hari. Pernah menjadi warga Kota Bogor (1983-1991) dan Jakarta Pusat (1991-1999). Disamping pekerjaan utama sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, saya memiliki hobi berkebun di seputar rumah--agar lingkungan tempat tinggal segar dan hijau. Menulis artikel di blog hanya dilakukan saat menonton sepakbola atau waktu senggang, utamanya jelang tidur. Saya sendiri bukan sejarawan (ahli sejarah), tetapi ekonom yang memerlukan aspek sejarah dalam memahami ekonomi dan bisnis Indonesia. Artikel-artikel sejarah dalam blog ini hanyalah catatan pinggir yang dibuang sayang (publish or perish). Korespondensi: akhirmh@yahoo.com