09/09/16

Zainul Arifin Pohan (3): Terjun Langsung Ketika Terjadi Pemberontakan di Aceh; Gubernur Abdul Hakim Harahap Digantikan SM Amin Nasution



Pada awal pengakuan kedaulatan RI, sejumlah daerah resah dan melakukan pemberontakan. Di Aceh, timbulnya pemberontakan karena janji M. Hatta tidak ditepati. Orang Aceh telah banyak membantu Pemerintah Republik. RI berutang kepada orang Aceh. Sementara orang Aceh berutang kepada orang Tapanuli, karena sejak era Belanda banyak guru-guru dan dokter-dokter sari Tapanuli Selatan yang dikirim ke Aceh (termasuk ayah dari SM Amin Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang pertama). Ketika terjadi pemberontakan di Aceh, Soekarno dan Hatta tidak berani datang. Yang dikirim adalah Zainul Arifin Pohan (Wakil Perdana Menteri II). Untuk lebih memulihkan keamanan di Aceh, Zainul Arifin Pohan mengusulkan agar SM Amin diangkat menjadi Gubernur Sumatera Utara untuk menggantikan Abdul Hakim Harahap. Keutamaan SM Amin Nasution karena dianggap lebih memahami social budaya Aceh, selain bisa berbahasa Aceh juga SM Amion Nasution adalah kelahiran Aceh. .

***

Pada saat mulai kerja Zainul Arifin, riak-riak munculnya isu federalism juga muncul, terutama dari Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Negara kesatuan menurut Zainul Arifin adalah harga mati. Namun begitu, majelis konstituante harus menetapkan kesatuan atau federal. Zainul Arifin akan merawat dengan baik kelopok-kelompok yang ada agar tetap tercipta kesatuan, Jika tidak dilakukan perawatan justru akan menjadi ancaman. Untuk mengakomodir mungkin sudah waktunya dilakukan pemilihan umum. Dengan begitu, meski ada kelompok yang berbeda tetap satu kesatuan: een unitaris! (lihat Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode, 11-08-1953).

Wakil Perdana Menteri I focus pada program nasional pemerintah, Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri II akan focus pada rekonstruksi nasional (Het nieuwsblad voor Sumatra, 13-08-1953).

Ini mengindikasikan bahwa Zainul Arifin akan mendapat tugas berat. Karena setelah perang (revolusi fisik) tatanan Indonesia telah hancur dan nyaris tidak berbentuk. Zainul Arifin (sebagai tuan rumah) harus menjadi mencuci piring sendiri ketika pesta Belanda (tamu yang tidak diundang) telah usai.

Zainul Arifin juga menghadapi tantangan yang justru datang dari kalangan internalnya. Presiden Soekarno menginginkan pembukaan duta besar di Moskow, tetapi mantan partainya, Masyumi melihat dari sudut pandang politik sah-sah saja tetapi dari sudut pandang agama ada masalah. Zainul Arifin seakan terjepit. Namun Zainul Arifin tahu apa yang harus dilakukan dengan menawarkan jalan keluar (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 15-08-1953).


Duta besar yang dikirim adalah Mononutu dari Manado (Sulawesi). Dalam perkembangannya diketahui bahwa di Moskow diperkenalkan Islam. Pembangunan masjid di Moskow merupakan salah satu wujud pemerintah Moskow mengakomodir kepentingan dari kelompok (Islam) Indonesia di Jakarta. Zainul Arifin telah berperan sebagai penyeimbang dalam gonjang-ganjing politik.

Setelah kabinet kondusif, kunjungan pertama Soekarno ke luar Jakarta adalah ke Medan. Kebetulan di Medan akan dibuka PON III tanggal 19-09-1953 (PON pertama di luar Jawa). Het nieuwsblad voor Sumatra, 19-09-1953 melaporkan Soekarno di Medan hanya kunjungan dua hari. Di bandara Kemayoran, Presiden Soekarno dilepas oleh Wakil Perdana Menteri Zainul Arifin Pohan dan di bandara Medan (yang baru saja diperluas) disambut Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim Harahap.

Sebagaimana diketahui, Abdul Hakim Harahap dan Zainul Arifin Pohan sama-sama ikut membesarkan Masyumi. Dalam perkembangannya, NU keluar dari Masyumi (dan membentuk partai sendiri). Meski begitu kedua partai ini tetap terjalin erat. Saat ini Abdul Hakim Harahap adalah dari partai Masyumi, sedangkan Zainul Arifin Pohan dari Partai NU.

Zainul Arifin Pohan adalah Panglima Hisboelah di Jawa Barat pada angresi militer Belanda pertama, sedangkan Abdul Hakim Harahap sebagai residen Tapanuli di fase agresi militer Belanda kedua. Keduanya sama-sama memegang tampuk pimpinan dalam perang gerilya dengan militer Belanda. Kini kedua tokoh asal Tapanuli ini mengawal Soekarno di Jakarta dan di Medan.

Setelah situasi disintegrasi agak mereda di Sulawesi, tiba-tiba muncul masalah baru di Aceh (Tengku Daud Beureuh) dan telah terjadi pemberontakan di tiga tempat Langsa, Lhoksumawe dan Meulaboh. Adanya gangguan di Aceh tidak menghalangi Soekarno untuk membukan PON III Medan.

Pemerintah pusat agak sedikit khawatir karena tidak mampu mengendalikan (namun Aceh Tengah dan Aceh Selatan masih terkendali). Situasi di Medan juga menjadi terganggu dan menimbulkan ketegangan (lihat Algemeen Handelsblad, 22-09-1953).

Zainul Arifin Pohan berinisiatif untuk langsung berkunjung ke Aceh. Sambil mempersiapkan di pusat, Zainul Arifin Pohan satu lebih awal telah lebih dahulu meminta sobatnya sesama satu komisi dulu di parlemen, yakni komisi pertahanan (yang kebetulan berasal dari Aceh: Zainul Baharudin).

De nieuwsgier, 28-09-1953: ‘Hari Minggu, Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin dan rombongan bertolak dengan pesawat ke Medan. Mereka hanya ke Aceh dan mereka tidak memberi komentar ketika diminta wartawan. Komandan territorial Sumatra Utara (Kol. Simbolon) hari Jumat telah mengumumkan press release tentang kronologi peristiwa di Aceh. Beberapa pelanggaran hokum dari kelompok kecil yang dipimpin oleh Teungku Daud Muhatnmed Beureuh. Dalam pamphlet yang dutemukan di Kota Radja berbunyi dan ditandatangani Gubernur Militer Negara Islam Indonesia di Aceh’.

Kekacauan di Aceh ini telah membawa korban. Tidak hanya di pihak TNI tetapi juga penduduk.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 29-09-1953: ‘Lhoksumawe dan Bireuen sudah diduduki dari laut. Pasukan dan komando teritorial ‘Bukit Barisan’ kemarin sore mengeluarkan komunike perkembangan di Aceh. Dalam hal ini, Batalion 103 dari Resimen Infantri Ketiga dibawah Kapten A. Manap Lubis yang diperkuat dengan peleton lapius baja dikerahkan. Batalion ini telah berhasil ke garis pertahanan pemberontak di Bajeuen, Peureula, Idi dan Lho "Sukon seperti yang diharapkan. Sementara itu, Batalyon 118 oleh ALRI dimasukkan ke darat di Lhoksumawe. Pasukan ini telah berhasil mendapatkan Seumawe, seluruh kota Lhoksumawe di bawah control. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk melindungi pasukan yang diserang oleh pemberontak dan penduduk yang telah mengungsi dibawah perlindungan tentara. Hingga hari Minggu kerugian tentara tiga tewas dan 14 luka-luka. Sedangkan gerombolan menyerang ratusan orang penduduk tewas dan ratusan luka-luka.

Dalam kunjungan ke Aceh, berbagai fakta telah dikumpulkan. Pejabat-pejabat berangsur-angsur pulang ke Jakarta. Dalam rapat cabinet semua aspek telah dibahas. Hasil pertemuan kemudian diumumkan bahwa pemberontakan telah menyebar di Aceh dan pemerintah mengambil tindakan untuk melindungi penduduk yang terjebak di antara para pemberontak.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 29-09-1953: ‘Menteri Pertahanan, Mr Iwa Kusuma Sumantri, yang tiba Sabtu di Medan, kembali kemarin ke Jakarta. Selama tinggal di sini, Menteri telah mengumpulkan data yang diperlukan kabinet, yang hari ini akan menyerahkan. Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin, dan Menteri Agama, KH. Masjkur akan kembali besok ke Jakarta. Menteri Masjukur malam ini akan focus dengan berbicara di radio kepada umat Islam’.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 01-10-1953: ‘Dalam pertemuan Kabinet malam terakhir yang juga dihadiri Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin, dan Menteri Agama, Kiai Hadji Masjkur, Setelah akhir pertemuan, Wakil Perdana Menteri I, Mr. Wongsonegoro, mengatakan kepada pers bahwa pelaku oposisi telah tersebar di Aceh, yang mereka katakan tidak hanya melawan merah-putih, tapi juga palu-arit. Menteri Informasi, Dr. FL. Tobing, menjelaskan bahwa pemerintah sekarang menaruh perhatian kepada penduduk, yang terjebak di antara para pemberontak’.

Aceh mulai berangsur-angsur terkendali. Presiden Soekarno dan para anggota Kabinet mulai agak lega. Soekarno terus berdiam di Jakarta selama pemulihan keamanan di Aceh. Soekarno terakhir keluar Jakarta ketika ke Medan membuka PON III. Di Aceh sendiri penerbangan GIA ke Banda Aceh dinormalkan kembali. Kini Soekarno malakukan kunjungan ke Sulawesi. Di bandara Kemajoran, Zainul Arifin Pohan mengantar kepergian Soekarno ke wilayah Indonesia Timur.

De nieuwsgier, 08-10-1953: ‘Kemarin pagi di 10:30, Presiden Soekarno dengan pesawat Rajawali dari Kemajoran berangkat untuk perjalanan ke Sulawesi. Di bandara presiden diantara oleh sejumlah pejabat tinggi Negara, antara laian: Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan dan Menteri Informasi Dr. F. Lumban Tobing, (berita lain) Setelah rapat kabinet, Menteri Informasi Dr. F. L. Tobing kepada pers bahwa link udara GIA dengan Kutaraja mulai dibuka Rabu setelah beberapa waktu telah terhenti karena pemberontakan di Aceh’.

Peristiwa Aceh juga menjadi perhatian parlemen. Sebagai Negara yang baru lepas dari perang (agresi militer Belanda dan pengakuan kedaulatan RI, Desember 1949), untuk mengantisipasi seperti gangguan domestic di Aceh pemerintah segera membutuhkan undang-undang pertahanan disamping begitu banyaknya hal-hal yang perlu diselesaikan oleh parlemen.

De nieuwsgier, 13-10-1953: ‘Parlemen bersidang kembali. Ada 121 anggota yang hadir. Pidato Mr. Sartono dimulai pada pukul 10.00. Pemerintah yang hadir Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dan Wakil Perdana Menteri II, Zainul Arifin Pohan dan para menterinya. Sartono mengatakan dalam sambutannya bahwa dalam beberapa waktu terakhir parlemen banyak pekerjaan di bidang legislasi tertunda. Banyak isu lain yang menjadi perhatian parlemen. Dalam hubungan ini, kata Mr Sartono adalah proposal mengenai hukum dasar untuk pertahanan, yang akan digunakan pemerintah dalam jangka pendek. Selanjutnya, kata Mr Sartono masih memulihkan keamanan, mencapai daerah-otonomi, masalah Aceh, konteks persatuan Indonesia-Belanda dan  perjanjian bilateral dengan Jepang’.

Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 20-10-1953: ‘Mustafa Pane dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Provinsi Jawa Barat (sebelumnya sebagai Wakil Kepala). (Berita lainnya): Kepala Staf Teritoruial VII Let. Kol. Warouw mengultimatum agar pengikut Kahar Muzakkat melaporkan diri ke pos terdekat aparatur negara 20 Oktober s/d 1 November 1953. Berita lainnya: Gerangan, yang baru-baru ini melakukan kunjungan ke Wakil Perdana Menteri I, Mr. Wongsonegoro meminta izin untuk agar Kartosmrtrjo diberikan kembali hidup normal atau dapat dibebaskan’.

Sementara itu, pemberontakan di Aceh telah membawa korban tidak langsung di Medan. Setelah rapat kabinet, pemerintah pusat memanggil SM Amin Nasution yang sudah pension untuk menjalankan tugas (Negara) pasca pemberontakan di Aceh. SM Amin Nasution adalah mantan Gubernur Sumatera Utara yang pertama: pasca proklamasi 1945 dan selama fase agresi militer Belanda pertama. Keutamaan SM Amin Nasution adalah, kelahiran Krueng, Banda Aceh yang selain berbahasa Mandailing/ Angkola juga fasih berbahasa Aceh.

Algemeen Indisch dagblad: de Preangerbode, 20-10-1953: ‘Masalah Aceh, Amin dengan kebebasan besar untuk mengendalikan Sumatera Utara…… terus. Akan hadir Mr S. M.

De nieuwsgier, 22-10-1953 Gubernur Amin ke Medan. Gubernur baru dari Sumatera Utara Mr. SM. Amin Nasution Krungraba, kemarin sore tiba dengan pesawat GIA dari Jakarta ke Medan. Mr Amin dijempuat di bandara oleh, Residen Binanga Siregar dan lainnya.

Gubernur Abdul Hakim Harahap pada tanggal 23 Oktober 1953 diserahterimakan kepada penggantinya, SM Amin Nasution. Abdul Hakim Harahap dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara pertama pasca pengakuan kedaulatan RI pada tanggal 25 Januari 1951. Abdul Hakim Harahap sangat memahami pergantian mendadak ini.


*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.

Tidak ada komentar: