Bag-1. Sejarah Padang Sidempuan: 'Kampong Baroe, Kampung Lama, Suatu Koeria di Tengah Kota dan Asal Usul Nama Padang Sidempuan'


*Suatu sketsa Kota Padang Sidempuan

Ini adalah suatu sketsa (analisis tidak mendalam) berdasarkan fakta-fakta sejarah. Mungkin tidak ada yang menyadari bahkan para keluarga mereka sekalipun, bahwa di tengah Kota Padang Sidempuan masa kini, ternyata di jaman doeloe terdapat satu koeria. Koeria apa itu? Mari kita lacak!


Misteri Koeria Kampong Baroe

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Staatsblad No. 141 tahun 1862) yang mana Residentie Tapanoeli (Kresidenan Tapanuli) terdiri dari enam afdeeling. Salah satu afdeelingnya disebut Afdeeling Mandheling en Ankola. Salah satu lanskap (kemudian disebut onderafdeeling) adalah Ankola en Sipirok. Di lanskap atau onder afdeeling Ankola en Sipirok ini terdapat sebanyak 14 koeria (yang dikepalai koeriahoofd), yakni:

1.      Kampong-baroe
2.      Si Mapil-Apil
3.      Saboengan Djai
4.      Batoe-nadoea
5.      Oeta Rimbaroe
6.      Si Pirok
7.      Bringin
8.      Praoe Sorat
9.      Soeroemantigi
10.  Pintoe Padang
11.  Si Galangan
12.  Moeara Thais
13.  Pitjar Koeleng
14.  Si Ondop

Pada tahun 1864 ada suatu kejadian pembunuhan sebagaimana dilaporkan di dalam Koran yang mana para kepala-kepala koeria tersebut menjadi anggota rapat (pengadilan lokal). Mereka telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan sipil di Ankola en Sipirok. Berdasarkan staatsblads yang dikutip koran Bataviaasch handelsblad, 10-06-1871, semua koeria tersebut diberi tunjangan sebesar f 960 per koeria per tahun (f=GDN).

Bag-2. Sejarah Tapanuli: ‘Pembentukan Tata Kelola Pemerintahan dan Asisten Residen Dipindahkan dari Panyabungan ke Padang Sidempuan’

Sibogha, ibukota Residentie Tapanoeli, 1867 (KITLV)

Pada tahun 1845, status provinsi Sumatra’s Westkust masih civiel en militair dan karenanya Gubernur Michiels yang berpangkat Mayor Jenderal masih dipertahankan. Sementara itu, di Sumatra’s Westkust tiga kresidenan dirigkas hanya menjadi dua kresidenan saja, yakni: Kresidenan Padangsche Bovenlanden berkedudukan di Fort de Kock dan Kresidenan Tapanoeli berkedudukan di Sibolga. Ini terkait dengan peralihan asisten residen Mandheling en Ankola dimasukkan ke Residentie Tapanoeli.  Sementara status kresidenan Aijer Bangies diturunkan menjadi asisten residen. Sedangkan Residentie Tapanoeli sendiri ditingkatkan statusnya dari sebelumnya Asisten Residen menjadi Residen yang berkedudukan di Sibolga.

Yang menarik, ketika status asisten Residen Tapanoeli ditingkatkan menjadi pangkat Residen, justru yang menjadi residen adalah seorang militer (belum pernah sebelumnya). Residen pertama adalah Majoor A. van der Harr. Ini seakan berulang, ketika tahun 1931 Residen Sumatra’ Westkust yang sebelumnya dijabat sipil digantikan seorang militer yakni Luitenane Kolonel  C.P.J. Elout. Ketika terjadi peningkatan eskalasi perang di Bonjol, Elout yang berpangkat Letkol harus digantikan yang berpangkat Kolonel, yakni A.V. Michiels. Maka, pada tahun 1845 Michiels yang sudah pension dari militer justru pangkatnya dinaikkan menjadi Generaal Majoor Titulair. Sementara di Tapanoeli, pada tahun 1846 pangkat A. van der Harr dinaikkan dari major menjadi  Luitenane Kolonel. Ada apa?

Bag-1. Sejarah Tapanuli: ‘Prakondisi Berawal di Natal dan Menjadi Kresidenan yang Berkedudukan di Sibolga’

Peta Tapanoeli, 1830 (KITLV)

Setelah Jawa, wilayah ekspansi berikutnya pemerintahan kolonial Belanda adalah Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Pada tahun 1815, pemerintah kolonial Belanda menempatkan seorang Residen di Palembang en Banca. Sedangkan dua pulau yang lainnya baru setingkat asisten residen. Dalam perkembangannya di Sumatra, daerah koloni Belanda merangsek ke wilayah barat yang disebut Sumatra’s Westkus. Singkat cerita, pada tahun 1829 pejabat tertinggi di Sumatra’s Westkus adalah seorang Residen berkedudukan di Padang. Dengan kata lain struktur pemerintahan  di Sumatra’s Westkust baru berpangkat Resident dengan dibantu tiga asisten residen masing-masing di Padang, Zuidelijke afdeeling dan Benkoelen yang berkedudukan di Padang. Ini berarti wilayah Benkoelen masuk Sumatra’s Westkust dan wilayah Tapanuli yang sekarang, belum disebut sebagai bagian dalam sistem pemerintahan Belanda di Sumatra’s Weskust sejauh ini..

Namun tahun berikutnya, pada tahun 1830, di satu sisi wilayah Benkoelen dipisahkan dari Sumatra’s Westkust, tetapi di sisi lain administrasi Sumatra’s Westkust diperluas ke utara. Struktur pemerintahan tetap menjadi Residen dengan dibantu satu asisten residen di lanskap Padang dan satu lagi asisten residen di lanskap Padangsche Bovenlanden. Nama asisten residen anonym sebelumnya Zuidelijke afdeeling menjadi midelijke afdeeling.  Dalam wilayah kerja Residen Sumatra’s Westkust ini ada empat lanskap baru, yakni: Nattal dan Tappanoeli masing-masing dengan menempatkan seorang posthouder en ontvanger der regten; Aijer Bangies dengan menempatkan seorang civiel kommandant; dan Poelo Batoe dengan menempatkan seorang posthouder. Diantara empat lanskap baru ini baru Aijer Bangies yang sudah melakukan sivilisasi.

Abdul Hakim (Harahap), Gubernur Sumatra Utara dan Menteri Pertahanan: Anak Kedua Mangaradja Gading di Padang Sidempuan


Foto,  1953

Karim gelar Mangaradja Gading adalah seorang pemuda belia, anak Padang Sidempuan yang baru saja lulus Kweekschool Padang Sidempuan masih berpikir apakah di masa depan akan menjadi guru. Sebagaimana umumnya, lulusan Kweekschool Padang Sidempuan, ada yang menjadi guru dan ada yang menjadi pegawai pemerintah. Mangaradja Gading melakukan ‘kebulatan tekad’ untuk melamar sebagai pegawai pemerintah. Setelah diterima, Mangaradja Gading ditempatkan di kantor residen Tapanoeli di Sibolga.

Setelah beberapa tahun Mangaradja Gading ditunjuk untuk menjadi pengawas di Jambi. Dari Sibolga, Mangaradja Gading, istri dan seorang anak berangkat ke wilayah baru yang belum mereka kenal, melalui Padang lalu menuju Sarolangun, Jambi. Setelah setahun bertugas di Sarolangun, istri Mangaradja Gading melahirkan anak kedua tanggal 15 Juli 1905 yang diberi nama Abdul Hakim.

Dari Sarolangun selanjutnya, Mangaradja Gading dipindahkan ke Kota Jambi. Di kota ini, Mangaradja Gading memasukkan Abdul Hakim di sekolah ELS untuk mengikuti abangnya yang sudah lebih dahulu bersekolah. Namun karena sudah cukup lama bertugas di Jambi, Mangaradja Gading minta dipindahkan ke Sibolga. Abdul Hakim tidak selesai mengikuti sekolah ELS.

Pada tanggal 19 Juli 1916 Mangaradja Gading pulang kampong dengan menumpang kapal s.s. van Hogendorp trayek Medan-Batavia berangkat dari Jambi (kapal ini singgah di beberapa kota penting seperti Pekanbaru, Jambi dan Palembang).
Mangaradja Gading dari Djambi pulang kampung di Tapanoeli

Di dalam manifest, disebutkan Mangaradja Gading bersama istri dan enam orang anak (lihat Bataviaasch nieuwsblad, 21-07-1916). Selain keluarga Mangaradja Gading, yang berangkat dari Jambi adalah Baginda Aloan Soripada bersama istri dan dua orang anak. Hanya dua keluarga ini yang naik dari Jambi. Dua keluarga asal Tapanuli Selatan ini kemudian transit di Batavia untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang dan kemudian diteruskan ke Sibolga. [Di kemudian hari 1920, Baginda Aloan Soripada berdinas di Medan dan 1927 mendapat bintang emas untuk loyalitas dan jasa diberikan kepada sebagai demang di Sibolga].

***
Di Sibolga, Mangaradja Gading berdinas kembali di kantor lama dengan pangkat yang lebih tinggi. Abdul Hakim yang tidak sempat menyelesaikan sekolah dasarnya di Jambi, dimasukkan ke sekolah ELS yang ada di Sibolga1 (hanya satu buah ELS di Tapanoeli). Setelah lulus ELS, Mangaradja Gading menyekolahkan Abdul Hakim ke MULO (sekolah menengah pertama) di Padang. Selanjutnya Mangaradja Gading menyekolahkan Abdul Hakim ke Batavia di sekolah Prins Hendrikschool (sekolah menengah atas, bidang ekonomi). Di luar sekolah, Abdul Hakim di Batavia aktif dalam organisasi pemuda seperti Jong Islamieten Bond, Jong Batak dan Jong Sumatra Bond.

Setelah lulus di Prins Hendrikschool, Abdul Hakim mengikuti kursus untuk layanan bea dan cukai. Abdul Hakim lalu ditempatkan di bea dan cukai di Medan 1927. Di kota ini, Abdul Hakim menikah dengan boru Tapanoeli, Mariana br. Loebis, seorang gadis yang pernah dikenalnya dulu ketika Abdul Hakim bersekolah di MULO Padang sementara Mariana masih di sekolah dasar.

Setelah cukup mengenal Medan dan aktivitasnya yang bergerak di bidang pabean memungkinkannya untuk membangun networking dan kemudian Abdul Hakim menjadi lebih dikenal secara luas. Lantas dia maju dalam pemilihan anggota dewan kota (gementeeraads). Abdul Hakim menjelaskan pada waktu itu minat yang besar dalam Medan untuk masalah ekonomi, keuangan dan sosial, Selama di Medan, tujuh tahun terakhir dari sepuluh tahun di Medan Abdul Hakim menjadi anggota dewan kota. Kegiatan yang dilakukan Abdul Hakim selain anggota dewan adalah aktif sebagai guru privat bahasa Inggris dan bahasa Perancis (yang super langka kala itu). Prestasi Abdul Hakim selama di dewan, Abdul Hakim telah berkontribusi besar terhadap pembangunan kota Medan utamanya Pasar Central dan Rumah Sakit Urnurn.

***
Abdul Hakim, 1937

Pada tahun 1937, Abdul Hakim pindah ke Batavia. Ia bekerja sebagai pejabat di Departemen Keuangan (divisi Akuntan dan Statistik Keuangan). Di Batavia, Abdul Hakim bertemu kembali dengan kawan-kawan lama yang dulu menjadi aktivis Jong Batak Bond. Sepeninggal hidupnya pernah di kota Medan, mungkin ia merasa Keresidenan Tapanoeli mulai tertinggal dibandingkan Keresidenan Oost Sumatra, karena orang-orang terpelajar Tapanoeli lebih memilih meniti karir di Medan dan Batavia. Kebetulan pada tahun 1938 di Batavia sudah kerap dilangsungkan pembangunan di Tapanoeli. Tentu ini klop dengan pemahamannya dan karenanya Abdul Hakim ikut melibatkan diri.

Komite pembangunan Tapanoeli ini awalnya digagas oleh Sanusi Pane, anak Sipirok kelahiran Palembang. Komite ini memiliki tujuan untuk mengajukan desain rencana reformasi wilayah administrasi (keresidenan) Tapanoeli. Istilah masa kini Rencana Jangka Panjang. Dewan Komite terdiri sebagai berikut (disalin sesuai yang tertulis dalam Bataviaasch nieuwsblad, 01-03-1938): Presiden: Sanusi Pane (editor majalah Kebangoenan, Wakil Ketua: J.K. Panggabean, Sekretaris dan Bendahara: Napitoepoeloe. Anggota terdiri dari: Parada Harahap (editor Tjaja Tijmoer’, Hakim Harahap (mantan anggota dewan kota Medan, A.L. Tobing, H. Pane, T. Dalimoente, Panangian Harahap. Sebagai penasehat komite ini adalah Mangaradja Soangkoepon, dr. Abdul Rashid, Dr. S. G. Moelia  (ketiganya anggota Volksraad), dan Mr. Amir Sjarifoeddin.
.
Abdul Hakim beberapa kali pindah sebelum akhirnya pada tahun 1941 Abdul Hakim dipindahkan ke Makassar.

De Sumatra post, 21-10-1941, Abdul Hakim di Departemen Keuangan (Dept. van Financien), ditunjuk sebagai yang dipersepsikan untuk jabatan Administrator Keuangan kelas-3 di kantor pusat (Centraalkantoör) untuk akun Macassar. Abdul Hakim sebelumnya adalah seorang pejabat di kantor Gubernur Jawa Barat yang saat ini diperbantukan ke kantor Pontianak untuk tugas-tugas yang sama.

Selama pendudukan Jepang, Abdul Hakim di Makassar menjabat sebagai representatif kepala kantor pusat di wilayah Sulawesi. Belum lama di Makassar, tiba-tiba ada kabar pendudukan Jepang sudah mulai berlangsung di Batam. Pada bulan Februari, kapal-kapal Jepang akhirnya mendarat di pelabuhan Makassar. Abdul Hakim diperintahkan oleh pimpinannya di Batavia untuk menghentikan kegiatan kantornya. Abdul Hakim dan keluarga lalu mengungsi. Namun dalam perkembangannya dari pihak Jepang melalui pegawanya diminta untuk bekerja kembali di kantor. Menurut riwayatnya Jepang cukup memercayai Abdul Hakim karena kerjanya dianggap bagus dan memiliki pengetahuan yang luas apalagi Abdul Hakim menguasai tiga bahasa asing (Belanda, Prancis dan Inggris).

***
Pada tahun 1943 di dalam tugas-tugasnya yang super sibuk dan ketat di Makassar dibawah pengawasan militer Jepang, Abdul Hakim mendapat kabar duka, ayahnya Karim Harahap gelar Mangaradja Gading telah meninggal dunia di huta. Abdul Hakim ingin segera ke kampong sebagaimana adatnya, tetapi tidak mudah untuk dilakukan kala itu. Kisah perjalanan pulang kampung ini diceritakan oleh anak Abdul Hakim yang bernama Januar Hakim kepada cucunya.

Awalnya permintaan Abdul Hakim sempat tidak diizinkan pulang oleh gubernur Jepang, karena terlalu bahaya, tetapi ketika terus didesak, akhirnya gubernur menyediakan kapal perang Jepang. Sampai di Surabaya, Abdul Hakim dan keluarga melewati jalur darat ke Jakarta dan berhenti selama sekitar dua minggu lebih untuk bertemu keluarga dan juga karena adiknya juga ingin ikut ke Sumatera. Abdul Hakim berhenti di Pulau Jawa sekitar kira-kira satu bulan. Setelah itu Abdul Hakim dan keluarga menyeberang ke Sumatera menaiki perahu. Pada suatu malam sudah mendekati Sumatera, perahu yang digunakan bocor karena terkena batu karang. Akhirnya nakhoda memutuskan untuk berlabuh di pantai yang tak dikenal. Di kampung itu penduduknya sangat membantu, ternyata tempat itu diketahui sebagai pantai di Kalianda. Abdul Hakim dan keluarga ditampung di suatu bangunan yang kebetulan sebuah SD untuk sementara pada waktu itu sekolah tengah libur. Akhirnya Abdul Hakim dan keluarga melanjutkan perjalanan dengan bus ke Tanjung Karang dan menginap selama satu minggu untuk menjemur pakaian yang terkena air laut. Dari Tanjung Karang perjalanan darat dilanjutkan ke Tapanuli dengan memakan waktu dua minggu.

Setelah segala sesuatunya ditunaikan secara adat di kampong halaman, Abdul Hakim tidak pernah berpikir kembali ke Makassar. Di Tapanuli sendiri, militer Jepang ingin menanamkan image baik di hadapan rakyat Indonesia, lantas Jepang membentuk dewan perwakilan rakyat di eks Kresidenan Tapanuli. Abdul Hakim yang diidentifikasi ‘berkelakuan baik’ oleh Jepang lalu dipanggil ke Tarutung (ibukota Tapanuli yang baru, menggantikan Sibolga) untuk menjabat sebagai sekertaris tetap dewan.

***
Setelah Jepang takluk terhadap sekutu dan tidak berdaya, dewan Tapanuli vakum, Pada tahun 1945 Abdul Hakim bergabung dengan Masyumi di Tapanuli. Tokoh Masyumi di Medan kala itu yang terpenting adalah Burhanoeddin Harahap. Aliansi masyumi di dua kresidenan di Noord Sumatra ingin saling sinergi. Ketika sekutu menunjukkan tanda-tanda agresinya di Sumatra khususnya di Medan dan sekitarnya, dari pusat di Jakarta, Abdul Hakim mendapat perintah dari Amir Sjarifoedin (Menteri Pertahanan RI) untuk membentuk BKR di eks Kresidenan Tapanoeli, untuk menciptakan dasar untuk pembentukan Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Tapanuli. Setelah proklamasi Republik Indonesia pada bulan Agustus 1945, ia ditunjuk menjadi Wakil Residen Tapanuli dan kemudian menjadi penasehat Residen Tapanuli. Singkat cerita, September-November 1948, Abdul Hakim telah memberikan banyak dukungan kepada Residen Tapanuli, Gubernur Sumatera dan komandan Sumatera hingga kedatangan Wakil Presiden M. Hatta di Sibolga. Ketika Sumatra Timur sudah dikuasai, Belanda merangsek dan tekanan semakin kuat di Tapanuli. Dalam situasi ini, lantas Abdul Hakim diangkat menjadi wakil komandan militer di wilayah Tapanuli [Gubernur Militer Noord Sumatra kala itu adalah Mayjen dr. Gindo Siregar].

Het nieuwsblad voor Sumatra, 02-03-1949: ‘Setelah kedatangan pasukan Belanda, seperti yang kita baca dalam "Mestika" hari ini di Padang Sidempuan, tokoh-tokoh penting Indonesia yang tengah berada di Padang Sidempuan membentuk komite untuk mempelajari status masa depan Tapanuli. Dalam pertemuan komite dadakan ini dihadiri oleh A.S. Soripada, Mr. Abas dan Abdul Hakim. Setelah beberapa diskusi berlangsung, kemudian pada tanggal 20 Februari, pertemuan dilakukan kembali dimana sangat banyak tokoh terkemuka dari Tapanuli Selatan hadir di samping anggota Komite yang sudah ada. Pada pertemuan ini mereka datang untuk mengekspresikan bulat keinginan bahwa Tapanuli harus mendapat otonomi sebagai daerah istimewa, dan diakui sebagai seperti Vorenigde Serikat Indonesia. Selain itu, bagaimanapun, oleh sejumlah peserta mengungkapkan keinginan menjadi Daerah Otonom dimaksudkan untuk membatasi daerah sendiri, hak-hak istimewa otonom juga dapat diberikan lagi. Panitia kerja secara khusus lalu dibentuk untuk memeriksa kelayakannya.

Sementara itu, juga telah dilakukan sama di Tapanuli Utara, khususnya di Tarutung, pertemuan tokoh penting Indonesia dari daerah ini, di mana juga adalah status Tapanuli dibahas. Perdebatan sengit disini dilakukan, tapi akhirnya datang bagian dari pertemuan untuk mengekspresikan keinginan bahwa Tapanuli akan dimasukkan sebagai negara terpisah di VSI dan sebagian yang lain untuk menghubungkan Tapanuli dengan Negara Sumatera Timura. Akhirnya, ada yang hadir, yang berpendapat bahwa untuk Tapanuli tetap ‘republik’, jika negara tidak berubah. Ketika mereka akan lebih ingin mengubah negara masih mempertimbangkan dua kemungkinan disebutkan: untuk membentuk negara sendiri atau bergabung bersama dengan Negara Sumatera Timur’.

Masih pada tahun 1949 Abdul Hakim kemudian menjadi anggota dewan Keresidenan Tapanoeli dalam kapasitasnya sebagai anggota Parlemen dari Sumatera dan Sumatera Utara. Dia kemudian menjadi anggota dari CUT (pendahulu parlemen) Gubernur Sumatera Utara dan anggota dari perwakilan dewan untuk Sumatera Utara di pengasingan. Abdul Hakim sempat ditunjuk sebagai penasihat delegasi Republik yang akan pergi ke KMB di Den Haag bersama Gubernur Republik Sumatera Utara, Mr. SM Amin (Nasoetion). Ketika di Den Haag, Abdul Hakim berpartisipasi sebagai penasihat umum dari delegasi Indonesia. Lalu kemudian, pada tahun 1950 Abdul Hakim diangkat menjadi duta besar (ambassadeur) di Pakistan. Selanjutnya dalam Kabinet Halim (1950) Abdul Hakim menjadi Wakil Perdana Menteri (mewakili Masyumi). Abdul Hakim adalah bagian dari kabinet terakhir Djokja R.I

***
Mariana Loebis, 1951

Pada tanggal 25 Januari 1951 Abdul Hakim diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Abdul Hakim langsung ‘blusukan’. Pada Februari 1951 Gubernur Abdul Hakim mengunjungi Tapanuli. Di Sibolga, sebelum perjalanan ke Aceh, Abdul Hakim memimpin rapat dan berdiskusi F.L.Tobing, mantan Residen Tapanuli. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 1953 posisi gubernur Abdul Hakim digantikan yang lain sesuai petunjuk Departemen Dalam Negeri. Abdul Hakim sendiri kemudian pada tahun 1953 juga ditugaskan di Departemen Dalam Negeri sebagai gubernur pemerintah untuk layanan dan inspeksi untuk provinsi Sulawesi dan Maluku. Selama menjabat Gubernur Sumatra Utara, Abdul Hakim Harahap berperan penting dalam mempelopori berdirinya Universitas Sumatra Utara (USU) dan pembangunan stadion Teladan Medan.

Gubernur Abdul Hakim, 1953


Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 09-06-1952: ‘Gubernur Abdul Hakim telah mengambil inisiatif untuk mendirikan sebuah universitas di Medan, dana yang terkumpul sebesar Rp. 1,127,808.07 yang disimpan dalam dana perguruan tinggi Jajasan Universitet Sumatera Utara, yang didirikan dengan akta notaris. Hal ini dimaksudkan untuk membuka sekolah kedokteran pada tanggal 17 Agustus. Tujuan dari Jajasan Universitet Sumatera Utara adalah, selain memberikan pendidikan yang lebih tinggi, untuk mempromosikan kepentingan siswa dalam arti luas. Akan terkait dengan tujuan terakhir ini juga menyediakan perumahan bagi para siswa. Manajemen Jajasan Universitet Sumatera Utara, Dewan Pimpinan terdiri dari: Gubernur Abdul Hakim, Presiden, Tengku Dr Mansur, Wakil Presiden, Dr Sumarsono, Sekretaris bendahara dan anggota Pak Walikota Djaidin Poerba, Ir RS Danunagoro, Sahar, Oh Tjie Lien, Anwar Abubakar, Madong Lubis dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan Dewan Ekonomi Indonesia’.

***
Pada tahun 1955 diadakan pemilu pertama (pemilu bersih yang diakui seluruh dunia) dan Masyumi mendapat suara terbanyak. Abdul Hakim dijadikan menteri negara. Pada masa itu jika belum diberi jabatan oleh perdana menteri, masih bekerja di kantor perdana menteri. Tetapi Abdul Hakim dijadikan menteri pertahanan oleh perdana menteri, letak kantornya di departemen pertahanan. Ia diperintahkan untuk membenahi tentara, memberhentikan panglima angkatan darat (A.H. Nasution) dan kepala intelijen angkatan darat (Zulkifli Lubis). Karena tidak ada komandan, tetapi ada tentara maka dipilih komandan baru. Bambang Utomo (panglima Palembang) diperintahkan untuk menjadi komandan oleh Bung Karno, tetapi tidak ada yang setuju, sedangkan Bambang yang dari Jawa Timur disetujui dengan alasan ia sedang sakit TBC berat. Tidak lama kemudian Bambang dari Jawa Timur meninggal dunia. Kembali dibuat pertemuan antara kolonel-kolonel se Indonesia, Abdul Hakim disuruh memutuskan agar mereka mau bersatu. Calon-calonnya adalah Kolonel Nasution atau Kolonel Lubis. Kolonel Nasution terpilih, setelah Abdul Hakim melapor ke Burhanuddin Harahap, Kolonel Nasution kembali menjadi kepala staf Angkatan Darat. Zulkifli lubis dibebaskan dari tuduhan bahwa ia mau Bung Karno.
***
Pada tahun 1957 dilakukan kembali pertemuan para tokoh-tokoh terkemuka dari Tapanuli di Jakarta dalam rangka membahas situasi saat ini di Sumatera, khususnya di Tapanuli. Tujuannya untuk membangun dan mempercepat pembangunan di Tapanuli. Sekali lagi, ini soal ketimpangan antara barat dan timur. Pertemuan yang di lakukan  hari Minggu dihadiri antara lain oleh Abdul Hakim, Prof. Mr. Dr. Tarip, Todung Gunung Mulia, Sutan Guru Sinomba, Mr. Basjaruddin Nasution, Ir. Harahap, Aminuddin Lubis, Mr. A.M. Tambunan, M. Hutasoit, Mr. Rufinus Lumbantobing, Ir. Debataradja, Mr. Elkana Tobing, S. Pandjaitan, Mayor Jenderal T.B. Simatupang dan Binanga Siregar (anggota dari Konstituante untuk Tapanuli).

***
Abdul Hakim meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1961. Abdul Hakim bin Mangaradja Gading adalah salah satu putra terbaik negeri ini asal Tapanuli Selatan yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Gubernur Sumatra Utara dan Wakil Residen Tapanuli. Salah satu anak Abdul Hakim adalah Ir. Januar Hakim, alumni ITB 1950 (sekarang Direktur Utama PT. Cipta Strada di Jakarta. Januar Hakim adalah orang yang banyak tahu sosok dan kiprah ayahnya, Abdul Hakim yang diceritakannya ketika cucunya bertanya siapa itu 'tulang tobang' Abdul Hakim.[tulang tobang = engkong = buyut = ayah dari kakek].
___

*Sumber dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe. Sumber pendukung lihat http://satulabsky.blogspot.com.
1 Het nieuwsblad voor Sumatra, 26-01-1951