31/10/16

Sejarah Kota Medan (42): Kongres Bahasa Indonesia Kedua di Medan (1954); Orang Padang Sidempuan yang Memperkenalkan Bahasa Melayu dalam Pers Belanda (1874)



Orang Padang Sidempuan tidak hanya pionir menjadi guru di Medan (1888), tetapi juga orang Padang Sidempuan pionir dalam pers berbahasa Melayu di Medan (1902). Untuk sekadar diketahui, tatabahasa Melayu justru awal pertama kali disusun di Padang Sidempuan (1883). Untuk sekadar diketahui juga editor pribumi pertama pada surat kabar berbahasa Melayu adalah orang Padang Sidempuan (1897). Uniknya pengajaran bahasa Melayu pertama kali dilakukan di Leiden dan salah satu pengajarnya adalah orang Padang Sidempuan (1910). Uniknya lagi, orang-orang Padang Sidempuan yang mentransformasikan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia (1934). Dalam Kongres Bahasa di Medan tahun 1954 ahli bahasa Indonesia paling senior adalah ahli bahasa Indonesia yang berasal dari Padang Sidempuan.

***
Bahasa Melayu sudah lama dikenal. Bahasa Melayu adalah lingua franca. Bahasa Melayu umumnya ditulis dalam aksara Arab. Ketika orang Eropa memperkenalkan aksara Latin, penduduk di Mandailing en Angkola mengadopsinya dan lalu menulis bahasa Melayu dalam aksara Latin. Aksara Latin yang ditulis dari kiri ke kanan lebih sesuai dengan aksara Batak yang bisa ditulis dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Oleh karenanya di Mandailing dan Angkola menjadi lebih biasa dengan aksara Latin dan aksara Batak. Aksara Latin tidak hanya digunakan dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu dan juga mulai digunakan dalam bahasa Batak.

Ketika di Minangkabau masih umum aksara Arab dalam bahasa Melayu (juga bahasa Minangkabau), di Mandailing dan Angkola sudah umum menggunakan aksara Latin dalam berbahasa: Belanda, Melayu dan Batak. Adopsi aksara Latin ini lebih awal di Mandailing en Angkola karena semakin sering mereka berpegian ke Padang sebagai ibukota provinsi (kala itu Residentie Tapanuli masih bagian dari Province Sumatra’s Westkust yang beribukota di Padang). Di Padang sendiri bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu dan bahasa Belanda.

Sementara itu di Padang belum ada surat kabar berbahasa Melayu, yang ada hanya surat kabar berbahasa Belanda. Orang-orang terpelejar Mandailing dan Angkola yang bisa menggunakan tiga bahasa: Melayu, Belanda dan Batak. Sejak terbit surat kabar berbahasa Belanda, Sumatra Courant di Padang orang-orang Mandailing en Angkola hanya berlaganan surat kabar Sumatra Courant, karena surat kabar berbahasa Melayu belum ada. Surat kabar ini oleh penduduk Mandailing dan Angkola tidak hanya dipandang sebgai ruang berita tetapi juga ruang promosi dan ruang menyampaikan pendapat sebagai surat pembaca. Anehhnya, orang Mandailing dan Angkola menulis surat pembaca dan memasang iklan tidak dalam bahasa Belanda tetapi dalam bahasa Melayu. Hal ini karena pembaca yang disasar adalah penduduk pribumi yang berlangganan Sumatra Courant. Ternyata redaksi mengabulkannnya. Inilah awal perkenalan bahasa Melayu di dalam pers Belanda.

Sumatra-courant, 08-04-1874
Para pedagang Tapanuli di Padang Sidempoean memasang iklan (awal 1870an) di surat kabar berbahasa Belanda Sumatra Courant yang terbit di Padang. Uniknya iklan-iklan yang di pasang para pedagang asal Tapanuli ini dibuat dalam bahasa Melayu. Tentu saja iklan itu ditujukan untuk para pedagang pribumi atau para pedagang Tionghoa. Pemasang iklan yang dimaksud tersebut berdomisili di Padang Sidempuan. Paket-paket yang diperdagangkan sangat beragam, seperti hasil peternakan (sapi, kerbau, kuda, dan kambing), hasil hutan (kulit manis, rotan), hasil budidaya pertanian seperti beras, kopi, gula aren serta hasil industry kerajinan (lihat Sumatra-courant, 08-04-1874).

23/10/16

Sejarah Kota Medan (41): Pemilu di Era Belanda; Radja Goenoeng, Pribumi Pertama Anggota Dewan Kota Medan



Pemilihan umum (Pemilu) di era masa kini berbeda dengan di era pemerintahan colonial Belanda. Pada masa ini setiap warga negara berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah memiliki hak pilih satu suara (one man, one vote). Di era Belanda, prinsip ini hanya berlaku untuk orang-orang Eropa/Belanda. Untuk orang pribumi/timur asing aturannya dibuat terpisah yang mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak pilih satu suara. Kriteria calon pemilih ini didasarkan pada minimum tingkat pendapatan tertentu.

Di Kota Medan Pemilu untuk memilih anggota dewan kota (gemeeteraad) dimulai pada tahun 1912. Untuk anggota dewan kota yang berasal dari pribumi/timur asing baru disertakan pada tahun 1918. Jumlah kursi untuk pribumi/timur asing hanya ada tiga kursi. Pada Pemilu 1918 pribumi yang terpilih adalah Kajamoedin gelar Radja Goenoeng. Ini berarti Radja Goenoeng adalah orang pribumi pertama yang menjadi anggota dewan kota (gemeeteraad) Medan.

De Preanger-bode, 01-02-1921
Radja Goenoeng pada saat terpilih menjadi anggota dewan kota, menjabat sebagai penilik sekolah di Medan dan Sumatra’s Oostkust (Sumatera Timur). Kajamoedin Harahap gelar Radja Goenoeng, kelahiran Hoetarimbaroe, Padang Sidempoean lulus dari sekolah guru (kweekschool) di Fort de Kock (Bukitting) pada tahun 1897. Setelah cukup lama mengajar di Padang Sidempuan dan berbagai tempat di Residentie Tapanoeli diangkat menjadi penilik sekolah dan ditempatkan di Medan (1915). Dalam karirnya sebagai guru maupun penilik sekolah Radja Goenoeng telah banyak menulis buku pelajaran sekolah dan diterbitkan.

Jumlah kursi di dewan dari waktu ke waktu bisa berubah (bertambah atau berkurang).

Onde-afdeeling Angkola en Sipirok

Pada masa ini jumlah dewan pada level terendah di Indonesia sesuai dengan banyaknya kabupaten/kota. Di era pemerintahan colonial Belanda, di seluruh Hindia Belanda jumlah dewan tidaklah banyak. Pada tahun 1921 jumlah dewan hanya sebanyak 53 dewan (lihat De Preanger-bode, 01-02-1921). Uniknya, hanya satu dewan yang berada di level onder-afdeeling (kecamatan), yakni Angkola en Sipirok (kini Padang Sidempuan). Sementara di level afdeeling juga hanya terdapat satu yakni di Minahasa (lihat Tabel-1). Selebihnya terbagi ke dalam sejumlah kota (gemeete) dan sejumlah kabupaten (beberapa afdeeling).

19/10/16

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (4): Analisis yang Keliru dan Hasil Analisis yang Seharusnya; Sukarno dan Hatta Menghormati Parada Harahap

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Parada Harahap (duduk paling kanan)
Putusan Kongres dari Kongres Pemuda (1928) dan Hari Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda (1953) adalah dua fakta yang berbeda waktu tetapi berkaitan. Sukarno dan Hatta tidak terlibat dalam dua kongres tersebut. Tokoh utama di latar belakang kedua kongres tersebut adalah Parada Harahap baik dalam Kongres Pemuda 1928 maupun dalam Kongres Pemuda 1953. Parada Harahap memfasilitasi Sukarno dan Hatta untuk membuka jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui pembentukan PPPKI (Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia). PPPKI membuka ruang untuk diselenggarakannya Kongres Pemuda (1928). PPPKI juga membentuk ruang dalam penyelenggaraan Kongres Indonesia Raya (1833) yang menjadi wadah Sukarno dan Hatta untuk menjadi calon pemimpin Indonesia dalam terwujudnya kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan Parada Harahap mendukung Sukarno dan Hatta. Ketika dwitunggal Sukarno dan Hatta retak (1956), Parada Harahap tidak bisa berbuat. Parada Harahap menganggap Sukarno dan Hatta sama pentingnya. Parada Harahap tidak memihak (abstain) dalam soal retaknya dwitunggal: Sukarno-Hatta. Parada Harahap meninggal dunia tahun 1959. Sejak itu tidak ada lagi orang Indonesia yang kompetetn untuk pemersatu.

Analisis yang Keliru dan Hasil Analisis yang Seharusnya

Sinar Merdeka di Padang Sidempuan (1919); Parada Harahap
Tiga tokoh paling penting (yang selalu muncul) dalam perjalanan kebangkitan bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan RI hingga mempertahankannya adalah Parada Harahap, Sukarno dan Hatta. Parada Harahap adalah senior, sedangkan Sukarno dan Hatta adalah junior. Parada Harahap adalah mentor politik Sukarno dan Hatta. Parada Harahap memahami sepenuhnya realitas, sedangkan Sukarno dan Hatta memahami sepenuhnya teoritis. Kombinasi realitas dan teoritis ini menjadi powerful dalam kebangkitan bangsa. Lantas kombinasi tiga tokoh paling revoluioner ini (Parada Harahap, Sukarno dan Hatta) menjadi powerful dalam proses (percepatan) mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Parada Harahap (berdasarkan perjalanan dirinya melawan kolonialisme sejak 1916) mengembangkan gagasan dan memunculkan ide mempersatukan semua organisasi kebangsaan dan mempelopori terbentuknya Permoefakatan Perhimpoenan-Perhimpoenan Kebangsaan Indonesia (PPPKI) sebagai wadah bersama (semacam perahu) bagi semua orang Indonesia baik yang berasal dari organisasi kebangsaan bersifat kedaerahan (seperti Boedi Oetomo, Sumatranen Bond) maupun organisasi (politik) bersifat nasional (seperti PSI dan termasuk PNI).

17/10/16

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (3): Parada Harahap Turun Tangan Lagi; Putusan Kongres (1928) Diperbarui dan Diperingati Sebagai Hari Sumpah Pemuda (1953)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Parada Harahap bukanlah politisi, juga bukan birokrat (petugas pemerintah Belanda maupun pemerintahan militer Jepang). Parada Harahap murni seorang jurnalis. Meski begitu, untuk soal kebangkitan bangsa dan perjuangan mewujudkan kemerdekaan, tingkat revolusionernya tidak ada yang menandingi (bahkan sekaliber Sukarno pun tidak). Parada Harahap bekerja dengan penanya. Pena yang sangat tajam.

Mochtar Lubis pimpin demosntrasi kebebasan pers (1953)
Parada Harahap memulai karir jurnalistik sebagai editor surat kabar Benih Merdeka tahun 1918 di Medan, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan surat kabar Sinar Merdeka 1919 di Padang Sidempuan (kampong halamannya). Top performance Parada Harahap sebagai pemilik portofolio tertinggi dari tokoh nasional terlihat sejak mendirikan surat kabar Bintang Timoer di Batavia (1926). Jelang berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia, Parada Harahap mendirikan surat kabar Tjaja Timoer (1938). Pada masa pendudukan Jepang, Parada Harahap mendirikan surat kabar Sinar Baroe di Semarang. Sejak kembali Belanda (agresi militer Belanda) Parada Harahap memimpin pers republik di Jakarta dan kemudian mengasuh surat kabar Detik di Bukittinggi (ibukota RI di pengungsian). Pada tahun 1951, Parada Harahap mengakuisisi surat kabar legendaris berbahasa Belanda (sejak 1850an), Java Bode. Di surat kabar ini pada tahun 1925, Parada Harahap mengirim tulisan-tulisannya tentang kebangsaan (tanah air warisan nenek moyang) ketika berpolemik dengan pers asing/Belanda. Sambil mengasuh Java Bode, Parada Harahap tahun 1952 mendirikan perguruan tinggi Akademi Wartawan Indonesia di Jakarta. Parada Harahap yang kini (sejak 1951) menjadi sekretaris Kadin Nasional (pada tahun 1927 mendirikan Kadin pribumi di Batavia), sejak tahun 1953, Parada Harahap adalah Ketua Kopertis (Perhimpuan Perguruan Tinggi Swasta).

Pasca pengakuan kedaulatan RI, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden M. Hatta tidak melupakan Parada Harahap, senior mereka. Sukarno dan Hatta meminta Parada Harahap untuk memimpin misi ekonomi Indonesia untuk studi banding ke 14 negara di Eropa (1954). Laporannya yang dibukukan dan didistribusikan ke publik dijadikan sebagai buku dengan judul Rencana Lima Tahun Pembangunan Ekonomi Indonesia (buku repelita pertama!). Misi ekonomi yang dipimpin Parada Harahap ini (di era republik) seakan menjadi misi ekonomi Indonesia kedua. Pada tahun 1933, Parada Harahap memimpin misi ekonomi Indonesia ke Jepang di era kolonial Belanda (termasuk di dalamnya, M. Hatta sebagai anggota rombongan yang baru lulus sarjana ekonomi di Belanda).

14/10/16

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (2): Parada Harahap, Mentor Politik Sukarno, Hatta dan Amir; Bersama Memperjuangkan Kemerdekaan (1928-1945)

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Pejuang Revolusioner: Adik dan Abang
Parada Harahap dan Sukarno adalah dua sosok pemuda revolusioner di jamannya. Keduanya secara demografis tidak terlalu beda usia (Parada Harahap lahir di Padang Sidempuan tahun 1899 dan Sukarno lahir si Surabaya tahun 1901), tetapi secara politis Parada Harahap lebih senior dan lebih berpengalaman. Parada Harahap bermain politik pada usia 16 tahun pada tahun 1917 di Medan, sedangkan Sukarno pada usia 25 tahun (setelah sarjana) pada tahun 1926 di Bandung. Pada saat Sukarno mulai tekun menulis dan mengirimkannya ke surat kabar tahun (1926), Parada Harahap sudah memiliki percetakan dan surat kabar bertiras paling tinggi di Batavia. Oleh karena itu, secara sosial-politik antara Parada Harahap dan Sukarno dapat dibedakan sebagai dua generasi yang berbeda.

Parada Harahap dan Sukarno

Parada Harahap telah menggagas dibentuknya PPPKI (di rumah Husein Djajadiningrat lalu diangkat sebagai sekretaris; ketua diangkat MH Tamrin).  Pada Konferensi PPPKI di Bandung diputuskan diadakan Kongres PPPKI di Batavia tanggal 28 Oktober 1928 yang mana ketua panitia kongres adalah Dr. Soetomo.

Dalam Kongres PPPKI, beberapa orang berbicara termasuk Sukarno. Kesimpulan pidato Sukarno dalam kongres ini adalah Satu nusa, Satu bendera dan Satu bangsa (Een land. Een vlag, Een volk). Ini berbeda dengan rumusan dari Putusan Kongres dari Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu: Satu nusa, Satu bangsa dan Satu bahasa.

Dalam pembentukan PPPKI tidak termasuk PNI. Yang hadir dalam pembentukan PPPKI ini adalah Budi Utomo, Pasundan, Kaoern Betawi, Sumatranenbond, Persatoean Minahasa, Sarekat Amboncher dan NIB. Parada Harahap mewakili Sumatranen Bond.

06/10/16

Simpang Siur Sumpah Pemuda, Ini Faktanya (1): Asal Usul Kongres Pemuda 1928; Peran Sentral Parada Harahap

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Sumpah Pemuda dalam blog ini Klik Disin

Putusan Kongres, Kongres Pemuda 1928
Sumpah Pemuda dipersoalkan! Sumpah Pemuda direkayasa oleh Presiden Sukarno. Putusan Kongres (1928) menjadi Sumpah Pemuda dianggap pembelokan sejarah dan menciptakan pembohongan kepada publik khususnya generasi muda penerus bangsa. Itulah hasil analisis dan pendapat ahli sejarah. Kenyataannya tidak demikian. Faktanya: Kongres Pemuda 1928 menghasilkan Putusan Kongres, dan pada tahun 1953 diadakan lagi Kongres Pemuda, yang mana kongres ini membuat keputusan baru, yakni memperbarui kesetiaan pemuda kepada bangsa dan tanah air. Dalam pertemuan (kongres) tersebut, diputuskan (esoknya tanggal 28 Oktober 1953) untuk mengikrarkan Hari Sumpah Pemuda, yang mana sumpah setia pemuda merujuk pada keputusan yang diambil pada Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Dari sinilah (judul) teks Putusan Kongres diperbaiki (diganti) menjadi (judul) teks Sumpah Pemuda seperti yang dibacakan sekarag ini.

Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1953
Putusan Kongres dan Sumpah Pemuda adalah hasil dari dua kongres pemuda yang berbeda, berbeda waktu dan berbeda semangat serta tentu saja berbeda isi putusan (Putusan Kongres vs Sumpah Pemuda). Meski begitu, kedua hasil kongres tetap berkaitan dan materinya sama: satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Oleh karena itu tidak ada pembelokan sejarah, tidak ada pembohongan publik. Yang juga penting diperhatikan bahwa tidak ada peran Sukarno di dalam dua kongres tersebut. Dengan demikian tidak ada rekayasa Sukarno, itu murni hasil keputusan pemuda. Meski begitu, ada satu tokoh utama di belakang kedua kongres tersebut. Sumpah setia pemuda (1953) yakni Sumpah Pemuda adalah produk kongres jaman yang telah berubah untuk merespon situasi dan kondisi saat itu (awal 1950an). Sejak sumpah kesetiaan pemuda itu peringatan hari sumpah pemuda dimulai (sejak 1953). Kronologis itulah yang ditafsirkan oleh beberapa ahli sejarah sebagai pembohongan publik, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Di era IT ini semua informasi transparan, kronologisnya berubah secara alamiah dan informasinya juga masih dapat ditelusuri. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti hasil pelacakan dan pembuktiannya!

Asal Usul Kongres Pemuda 1928

Kongres Pemuda jelas tidak berdiri sendiri. Kongres Pemuda hanya sebuah titik dalam garis continuum terbentuknya bangsa Indonesia. Kongres Pemuda adalah salah satu satu level dari kongres-kongres yang lainnya. Pemuda merujuk kepada senior dan senior memayungi para junior (pemuda). Para pemuda pada etafe berikutnya akan menggantikan peran para senior. Terbentuknya organisasi pemuda mengacu pada terbentuknya organisasi senior. Organisasi senior memancarkan ‘energi kebangkitan kebangsaan’ dalam terbentuknya organisasi junior (pemuda) yang menyelenggarakan Kongres Pemuda.

Sejarah Stadion Gelora Bung Karno, Ini Faktanya (3): PON III di Medan; Gubernur Abdul Hakim Harahap Berinisiatif Membangun Stadion Teladan

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) dalam blog ini Klik Disin


PORI (kini KONI) merekomendasikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pasca pengakuan kedaulatan RI akan diadakan di Jakarta (1951) dan Medan (1953). Setelah PON III di Medan penyelenggaraannnya diadakan setiap empat tahun. Penunjukan Jakarta dan Medan dalam hal ini sangat special, karena Indonesia baru terbebas dari penjajahan. Ada tiga tokoh penting yang harus dihargai oleh Sukarno yakni tiga pemimpin Republik Indonesia, yakni Mr. Assaat (Presiden RI), Dr. Abdul Halim (Perdana Menteri RI) dan Mr. Abdul Hakim Harahap (Wakil Perdana Menteri RI).  

Republik Indonesia (merah)
Indonesia pernah jadi dua Negara. Dua presiden, dua Perdana Menteri dan dua Wakil Perdana Menteri. Suatu kekeliruan yang harus direhabilitasi. Ketika dibentuk RIS (Republik Indonesia Serikat) yang beribukota di Jakarta, Sukarno dan Hatta ‘mengingkari’ Republik Indonesia (beribukota Jogjakarta) dan lebih memilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta (RIS). Sementara di Jogjakarta, ibukota Republik Indonesia (RI) di pengungsian tidak mau bergabung dengan (RIS) dan tetap Republik Indonesia (sejati). Sementara Sukarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden RIS di Jakarta, di Jogjakarta tetap berdiri RI yang mana Presiden adalah Mr. Assaat, untuk jabatan Perdana Menteri adalah Dr. Abdul Halim dan jabatan Wakil Perdana Menteri adalah Mr. Abdul Hakim Harahap. Ketika Sukarno dan Hatta menyadari telah terjadi ‘pengingkaran’ kemudian berbalik arah lalu membubarkan RIS yang baru berusia seumur jagung. Sukarno dan Hatta ‘pulang kandang’ dan Sukarno dan Hatta kembali menjadi Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia (RI). Pemerintah RI di Jogjakarta lalu membubarkan diri. Ini berarti Mr. Assaat, Dr. Abdul Halim dan Mr. Abdul Hakim Harahap adalah pemimpin Republik Indonesia yang terakhir di Jogjakarta.  

Tiga pemimpin terakhir RI di Jogjakarta ini lalu diapresiasi oleh Presiden Sukarno dengan mengangkat Mr. Abdul Hakim Harahap sebagai Gubernur Sumatera Utara (pertama setelah pengakuan kedaulatan RI), Sementara Dr. Halim ditunjuk menjadi ketua komite (yayasan) pembangunan stadion nasional. Sedangkan Mr. Assaat yang telah berhasil mempelopori taman makam pahlawan dan masjid Suhada di Jogjakarta diberi tugas khusus untuk menjadi ketua komite (yayasan) pembangunan masjid nasional di Jakarta (yang kemudian diberi nama Masjid Istiqlal).

05/10/16

Sejarah Stadion Gelora Bung Karno, Ini Faktanya (2): PON II di Jakarta, Pembangunan Stadion IKADA Didahulukan, Stadion Besar Sukarno Ditunda

*Untuk melihat semua artikel Sejarah Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) dalam blog ini Klik Disin

Ketika di dalam pikiran Sukarno yang ada adalah ingin membangun stadion besar, Kementerian Pendidikan membutuhkan stadion untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jakarta.  PON yang akan dilaksanakan di Jakarta 21-28 Oktober 1951 dianggap sebagai PON II. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Penerangan tampaknya coba meralat ide Sukarno untuk membangun stadion besar. Keinginan Sukarno membangun stadion senilai sepuluh juta dianggap tidak berdasar (De nieuwsgier, 10-03-1951). Stadion besar yang diimpikan Sukarno seakan dipinggirkan.

  

Boleh jadi Presiden Sukarno tidak pernah mengetahui bahwa pernah dilangsungkan pekan olahraga di Solo tahun 1948 (9-12 September 1948). Sukarno terlalu sibuk dengan urusan yang lebih besar: kemerdekaan RI. Setelah serangan Maret 1948 (Sukarno menyerah dan ditangkap), lalu diasingkan akhir Desember 1948 ke Berastagi, kemudian ke Parapat (sejak 1 Januri 1949).

 

Persiapan Pembangunan Stadion IKADA

 

Penjelasan Kementerian Pendidikan tentang penyelenggaraan PON II (yang sifatnya mendesak) dan memerlukan stadion, menyebabkan Sukarno mengurungkan niatnya dan menyetujui rencana Kementerian Pendidikan untuk membangunan stadion paling banyak menelan biaya lima juta rupiah (separuh dari keinginan Sukarno). Sebagaimana dilaporkan De nieuwsgier edisi 10-03-1951, Kementerian Pendidikan senang dengan persetujuan Presiden tersebut (tapi kita tidak tahu apakah Sukarno sendiri senang).

04/10/16

Sejarah Stadion Gelora Bung Karno, Ini Faktanya (1): Idenya Muncul Saat Tim Olimpiade Indonesia vs Tim Cina Malaysia


*Untuk melihat semua artikel Sejarah Stadion Gelora Bung Karno (SGBK) dalam blog ini Klik Disin

Dari lapangan sepakbola mengilhami Sukarno untuk membangun stadion besar. Inilah awal Sukarno berhasrat bangun stadion besar, tidak hanya untuk sepakbola, tetapi juga untuk kegunaan publik yang lebih luas, dan tentu saja untuk ambisinya sendiri: membangun kebanggaan bangsa di mata dunia dan untuk panggungnya sendiri untuk berpidato. Karenanya, stadion adalah panggung yang diiinginkan oleh Sukarno dimanapun dia berada, di pelosok-pelosok negeri maupun di kota-kota besar di Eropa dan Asia. Sukarno sangat menikmati permainan sepakbola, Sukarno juga sangat menikmati jika berpidato di dalam stadion yang besar.

 

Sukarno juga menginginkan segalanya dibuat besar, monumental meski Negara sesungguhmya belum mampu menyediakannya. Masjid, stadion, hotel, pusat perbelanjaan, patung dan sebagainya dibuat sebagai simbol-simbol, bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, lebih besar dari bangsa-bangsa penjajah. Simbol-simbol itu juga menjadi pesan bagi negara sahabat bahwa bangsa Indonesia akan memimpin perjuangan kontra Negara-negara imperialis.

 

Ini bermula ketika Indonesia baru mulai menata negeri setelah perang kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan RI. Pemerintah Indonesia melalui PORI akan mengirimkan tim sepakbola ke Asian Games pertama di India (yang akan di selenggarakan di New Delhi 4-11 Maret 1951. Untuk menguji kekuatan tim sepakbola Indonesia diadakan pertandingan persahabatan dengan mendatangkan tim sepakbola Cina Malaysia di Jakarta.