24/09/16

Mr. Arifin Harahap (3): Dipromosikan Sebagai Menteri Perdagangan; Kompeten Karena Learning by Doing



Memang semua yang dilakukan harus dimulai dari nol. Demikian juga, semua pengetahuan yang terakumulasi juga dimulai dari nol. Apa saja yang harus diketahui dan apa saja yang harus dilakukan di awal pemerintahan RI harus dimulai dari nol. Memang pemerintahan RI adalah kelanjutan dari pemerintahan kolonial, tetapi kenyataannya ketika pemerintahan RI dimulai harus semuanya dimulai dari nol, karena berbeda visi dan misi, berbeda situasi dan kondisi, berbeda tujuan dan idiologinya. Khusus di bidang ekonomi, semua hal berbeda dan semua hal bersifat baru dan semuanya harus dari nol. Mr. Arifin Harahap, seorang ahli hokum, harus mengisi pekerjaan bidang ekonomi yang membutuhkan banyak orang. Mr. Arifin Harahap memulainya dengan learning by doing,

Bagaimana Negara Indonesia yang kita lihat sekarang ini terbentuk dan bagaimana sistem pemerintahan terwujud dan bagaimana sistem ekonomi nasional berjalan seperti sekarang: semuanya dimulai dari nol dengan try and error. Mr. Arifin Harahap juga termasuk di dalamnya. Para pendahulu ini kelihatannya lambat dan tenang tetapi tingkat kesalahannya rendah, berbeda dengan yang sekarang: cepat dan ceroboh tetapi banyak kesalahannya. Itulah pemerintahan RI di masa awal, itulah system ekonomi nasional Indonesia di masa permulaan pemerintahan RI.

Dua bidang pemerintahan (kementerian luar negeri dan kementerian ekonomi urusan perdagangan) sangat kerap bersentuhan dengan asing (internasional), karena itu kedua bidang ini mendapat banyak tantangan. Mr. Arifin Harahap dalam kesehariannya di bidang perdagangan sangat banyak tantangan. Semuanya dapat teratasi dengan learning by doing. Hal ini dimulai dari kebijakan kerjasama pedagangan dengan Negara lain (luar negeri), kebijakan impor (domestic) dan lain sebagainya. Proses pembangunan dan pengembangan ekonomi terus bergerak, kebijakannya juga terus dipikirkan secara matang.

Ekonomi Tertutup vs Ekonomi Terbuka

Di era Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai 11 Agustus 1955 menerapkan ekonomi terbuka. Hal ini dilakukan karena Indonesia kesulitan keuangan, kebutuhan rakyat belum sepenuhya teratasi dari dalam negeri. Situasi dan kondisi saat itu sudah mulai stabil (kecuali masalah Irian Barat yang masih tersisa), pemerintahan sudah mulai berjalan lancar. Kerjasama luar negeri tidak terhindarkan, bahkan keinginan bekerjasama dengan Belanda (di bidang ekonomi).  

De nieuwsgier, 08-12-1955: ‘Zainul Arifin Pohan, pemimpin Nahdlatul Ulama, menyatakan tidak berpartisipasi dalam delegasi untuk negosiasi dengan Belanda, sebagai peringatan kepada pemerintah berarti tidak mengambil langkah-langkah, yang bisa menyulitkan kerja sama dalam pemerintahan berikutnya. Zainul Arifin, Wakil Perdana Menteri di pemerintah sebelumnya, mengatakan bahwa partainya belum memberikan langkah tertentu, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap telah terganggu sikap NU. Dalam upaya  Pemerintah untuk melakukan pembicaraan dengan kerjasama dengan Belanda, menganggap NU sebagai menabur perselisihan’,

Masyumi di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap banyak yang mendukung tetapi ada juga yang menentang. NU dengan pemimpin politiknya Zainul Arifin Pohan menolaknya dan tidak akan ikut berpartisipasi dalam delegasi RI untuk mengirim ke Belanda. Isu ini menjadi salah satu yang menyebabkan Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Akan tetapi penyebab utamanya adalah dukungan terhadap Perdana Menteri Burhanuddin (Masyumi) kalah di parlemen dengan aliansi PNI dan NU (yang gabungan keduanya telah menjadi mayoritas di parlemen). Koalisi (lama) ini memunculkan pembentukan kabinet baru: Kabinet Ali II (PNI dan NU). Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir 3 Maret 1956.

Kinerja ekonomi Kabinet Burhanuddin Harahap tidak buruk, malah lebih baik dari Kabinet Ali I (yang digantikan Kabinet Burhanuddin Harahap). Indeks konsumen terus menerus. Harga tekstil telah turun tajam pada masa pemerintahan Kabinet Boerhanoeddin Harahap, dan masih akan turun. Sebagai contoh pada bulan Agustus 1955, harga poplin Rp 8.56 per meter; pada bulan Februari tahun ini adalah Rp. 5.89 dan pada tanggal 17 April menjadi Rp 5.62. Indeks untuk berbagai jenis kain 100 pada bulan Agustus tahun 1955, pada bulan Februari tahun ini menjadi 61 dan 17 April menjadi 57. Angka-angka ini karena harga sekarang lebih rendah pada saat pengunduran diri Kabinet Boerhanoeddin Harahap (lihat Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 27-04-1956)

Pasang surut cabinet lebih dikarenakan perebutan kekuasaan daripada hal yang disebabkan tinjauan ekonomi. Sementara itu (apa pun kabinetnya), Mr. Arifin Harahap berpacu dengan waktu dalam menyiapkan, studi dan memformulasikan kelompok barang impor. Pengelompokkan ini tidak mudah karena harus dibuat komprehensif yang di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan domestic dan di sisi lain juga untuk melindungi industry domestic baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk sementara Kantor Impor belum bisa mengeluarkan izin impor bagi pengusaha sebelum pengelompokkan barang ini usai. Padahal Negara pemasok sudah antri dan melakukan kontak dengan berbagai perusahaan importir di Indonesia.

Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 13-08-1956: ‘BDP masih ditutup. Sementara itu, kami masih tidak tahu apakah BDP (Kantor handelsviezen) alam melakukan tender lagi. Panitia (komisi) untuk kelompok barang masih mengadakan pertemuan reguler. Seperti kita ketahui, komite ini terdiri dari anggota sebagai berikut: Mr. Arifin Harahap, Sjarkawi, Mr. Moehtar Osman Djajusman dan Amrin. Hal ini diduga bahwa setelah pengumuman kelompok baru item (yang dirancang sesuai dengan Menteri) juga dimaksudkan untuk melindungi industri’.

Pengurus IPKI dan Karir Terus Naik

Di dalam aktivitas politik, Mr. Arifin Harahap mulai intens di Partai IPKI (Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia). Pada kepengurusan baru yang dibentuk pasca Pemilu 1955, Mr. Arifin Harahap duduk sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Sementara untuk urusan ekonomi, Mr. Arifin Harahap mulai membenahi sistem impor di daerah. Setelah dua kota pelabuhan di Jawa, pada gilirannya tiga kota pelabuhan di Sumatra, yakni Medan Padang dan Palembang.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 24-05-1957: ‘Pembukaan kantor perdagangan devisi di Medan, Sumatra Timur. Segera akan menjadi cabang dari BDP (Biro Devisa Perdagangan) di Medan terbuka. Namun, cabang di Medan hanya sebatas untuk mengeluarkan TSPP (Keterangan Pemasukan Pabean). Terkait dengan lisensi untuk mengimpor, tetap di tangan BDP di Jakarta. Tim dari Jakarta, Rabu melakukan pertemuan dengan Dewan Ekonomi Sumatra Utara yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis Indonesia di Medan. Begitu mereka memiliki kekuatan teknis yang diperlukan dan cara mekanis, cabang di Medan akan ditinggikan, yang secara umum dapat diproses semua dokumen yang terkait dengan proses impor di Medan. Pembentukan cabang dari BDP di Medan bertahap kekuasaan untuk mengatur impor. Meskipun kantor di Medan verlopig hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan KPP, ini akan melihat situasi yang karenanya clearance barang impor akan dipercepat, dan juga itu terserah kepada Dewan Moneter untuk memutuskan. Sehubungan dengan itu, impor harus dibatasi barang penting. Mr. Usman tiba Rabu sore oleh GIA di kota Medan bersama Mr. Arifin Harahap dan Amir Atmadja dari Departemen Perdagangan, Mr. M. Kusumaatmadja dari lembaga asing dan Mr. Djajakusuma dari Bank Indonesia-. Setelah Medan akan melakukan perjalanan ha yang sama para pejabat ini ke Padang dan Palembang, karena ada juga mempersiapkan cabang dari BDP.

Mr. Arifin Harahap juga menjadi anggota Dewan Moneter. Komposisi sekarang berbunyi sebagai berikut: Ketua: Profesor Dr Sunardjo, Menteri Perdagangan, Wakil Presiden Pertama:. Ir F. J. Ingkiriwang. industri hias Mini. Wakil Menteri ketua; Chaerul Saleh, Menteri perawatan veteran. Para anggota adalah: dari Departemen Keuangan, Mr Arifin Harahap (Departemen Perdagangan), dari Bank Indonesia, Deviezeninstiluut, Departemen Tenaga Kerja (Het nieuwsblad voor Sumatra, 31-07-1957).

Pada tahun 1952 sebanyak empat orang delegasi perdagangan Indonesia berkunjung ke Australia untuk melakukan negosisi yang mana delgasi itu diantaranya Mr. Arifin Harahap (Het nieuwsblad voor Sumatra, 28-11-1952). Setelah lima tahun dalam gubungan dagang Indonesia-Australia, untuk memperbarui hubungan dagang selama ini kini delegasi Australia yang datang ke Indonesia. Delegasi Australia terdiri dari lima anggota yang dipimpin oleh McLintok. Delegasi Indonesia terdiri dari wakil-wakil dari Direktorat Ekonomi Internasional, perwakilan dari Bank Indonesia, Mr. Arifin Harahap dari Departemen Perdagangan, dari het miniserie van scheepvaart  dan dari het Handelsdevezenbureau (lihat Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 04-09-1957). Dari nama-nama wakil Indonesia ini hanya Mr. Arifin Harahap yang turut dalam delegasi Indonesia ke Australia tahun 1952. Mr. Arifin Harahap yang kini menjadi Kepala Direktorat Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) bersama Menteri Perdagangan meakili Indonesia ke Sidang GATT di Geneva. Indonesia sendiri baru kali ini berpartisipasi.

Het nieuwsblad voor Sumatra, 24-10-1957: ‘Menteri Sunardjo ke GATT Conference. Kemarin pagi, menteri perdagangan, Prof. Sunardjo berangkat ke Jenewa untuk menghadiri sesi kedua belas dari Konferensi GATT. Dia dengan Kepala Direktorat Perdagangan Luar Negeri, Mr. Arifin Harahap berangkat bersama-sama. Ini adalah konferensi khusus dari GATT, karena kali ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh menteri perdagangan tersebut. Negara-negara anggota hadir. Dikatakan, konferensi kehendak membahas masalah pembentukan pasar Eropa umum’.

Dipromosikan Menjadi Menteri Perdagangan RI

Mr. Arifin Harahap tidak hanya bekerja dari awal di Kementerian Ekonomi Urusan Perdagangan (sejak 1949), tetapi karirnya terus meningkat. Dalam Kabinet Kerja I (sejak 10 Juli 1959) yang mana sebagai Perdana Menteri adalah Sekarno dan Menteri Pertama adalah Djuanda Kartawidjaja serta Menteri Keamanan dan Pertahanan/Kepala Staf Angkatan Darat adalah Abdul Haris Nasution, Mr. Arifin Harahap dipromosikan dan diangkat sebagai Menteri (Muda) Perdagangan.

Mr. Arifin Harahap selalu berada di kementerian perdagangan sejak 1949, baik saat adanya posisi menteri maupun pada saat tidak ada posisi menteri setiap kabinet. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-   3 Maret 1956) terdapat posisi Menteri Perdagangan. Pada masa Kebinet Ali II (24 Maret 1956-14 Maret 1957) posisi Menteri Perdagangan ditiadakan dan fungsi perdagangan berada di bawah Kemnterian Ekonomi, Dalam Kabinet Djoeanda (9 April 1957-10 Juli 1959) disediakan lagi posisi Menteri Perdagangan (Prof. Drs. Soenardjo). Selanjutnya, pada Kabinet Kerja I yang menjadi Menteri Perdagangan adalah Mr. Arifin Harahap.

Dari daftar Menteri Perdagangan, hanya Mr. Arifin Harahap yang berkarir di bidang perdagangan. Dengan demikian, Mr. Arifin Harahap satu-satunya Menteri Perdagangan yang sangat menguasai bidangnya. Mr. Arifin Harahap sangat kompeten di bidangnya tentu saja sangat kompoten sebagai Menteri Perdagangan RI. Semua itu, karirnya dibangun dari bawah dengan cara learning by doing.
 
Pada saat Mr. Arifin Harahap menjadi Menteri Perdagangan yang menjadi Perdana Menteri adalah Ir. Soekarno (suatu jabatan yang tidak pernah diperankannya selama ini). Ini berarti Soekarno selain Presiden RI juga merangkap sebagai Perdana Menteri. Ini dengan sendirinya, Mr. Arifin Harahap akan intens bersama Soekarno. Hubungan Soekarno-Arifin Harahap seakan mengingatkan hubungan Soekarno-Amir Sjarifoeddin Harahap. Sebagaimana Soekarno-Amir Sjarifoeddin Harahap mengembangkan karir politik dari bawah (learning by doing), juga Mr. Arifin Harahap mengembangkan karir birokrat dari bawah. Amir Sjarifoeddin Harahap kawan dekat Soekarno sejak era Belanda telah tiada (pada tahun 1948), kini Ir. Soekarno memiliki teman dekat yang baru, Mr. Arifin Harahap yang notabene adik kandung Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap.



Bersambuung:
Mr. Arifin Harahap (4): Mendirikan Akademi Dinas Perdagangan; Dari Menteri Perdagangan Bergeser Menjadi Menteri Urusan Anggaran Negara


*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap dari berbagai sumber tempo doeloe.

Tidak ada komentar: