08/03/16

Bag-3. Sejarah PADANG LAWAS: Pembentukan Pemerintahan di Padang Lawas, Tertunda Karena Kondisi Internal dan Perubahan Situasi Regional



Kantor Controleur Afdeeling Padang Lawas di Goenoengtoea
Pembentukan pemerintahan di Padang Lawas sesungguhnya baru dimulai tahun 1879. Padahal sudah sejak tahun 1838 lanskap (afdeeling) Padang Lawas harus memulai babak baru dalam pembentukan pemerintahan sipil (sebagaimana yang terjadi di Afdeeling Mandheling en Ankola). Ketika lanskap-lanskap di Sumatra’s Oostkut mulai berbenah (1862), lanskap Padang Lawas malah tetap dibiarkan begitu saja. Akibatnya kemajuan yang pesat di barat dan di timur, justru Padang Lawas semakin terisolasi dan makin terbelakang. Ini semua karena program coast to coast tidak dijalankan oleh pemerintah kolonial. Mengapa demikian? Mari kita lacak!

***
Peta militer pembebasan Padang Lawas (pusat di Portibie)
Portibie dibebaskan. Ketika detasemen melakukan konsolidasi kekuatan di Pertibie (untuk mengepung Tambusei), Oeristak, Simangambat, Kotabaroe dan Lantasan menyerah. Kekuatan Tambusai hanya tinggal Daloe-Daloe (yang menjadi ibukota). Setelah Oeristak diduduki, Kota Pinang telah menyerah, pimpinan Panei diancam, maka segera detasemen menduduki Panei dan Bila. Dengan demikian, sungai Baroemoen yang dapat dilayari dijadikan sebagai lalulintas perdagangan yang penting dan akan mampu meningkatkan kas Negara (melalui bea impor dan ekspor).

Lalu setelah Daloe-Daloe berhasil dilumpuhkan (Tambusai telah melarikan diri (ke pulau), maka situasi dan kondisi keamanan menjadi terkendali. Pemerintah Belanda melihat pencapaian itu tidak sekadar hanya melumpuhkan Tambusai tetapi juga (sekali mendayung tiga pulau terlampaui): 1. Telah membuka pantai timur (coast to coast) melalui muara sungai Baroemoen; 2. Riaou yang masih independent dianggap dengan sendirinya melemah, karena sumber ekonomi utama juga dari daerah Batak (kamper, benzoin) dan Minangkabau (lada); 3. Sumatra’s Oostkust terpecah, hubungan Siak dan lanskap-lanskap di utara (utamanya Deli) ‘terputus’ dan posisi Riaou terjepit setelah sebelumnya Jambi di bawah colonial.

Dengan situasi dan kondisi baru ini di satu pihak, pengaruh Inggris atas lanskap-lanskap Sumatra’s Oostkut akan drastis menyusut setelah perjanjian tukar guling antara Malaka (Belanda) dengan Bengkulu (Inggris) pada tahun 1824. Sedangkan di pihak lain, Belanda melihat Riaou akan segera menyerah dan juga Batoebara dan Deli yang sudah jelas tidak akan mengeluarkan biaya yang besar (sebagaimana di Bonjol dan Padang Lawas).

Benar apa yang diperkirakan, mantan Resident Tapanoeli, Netscher yang kini menjadi Resident Riau dan berkedudukan di Pulau Bintan melakukan perjanjian dengan Sultan Siak tahun 1855. Pada tahun 1858 perjanjian diperbaiki dan semua lanskap-lanskap Sumatra’s Ooskust yang sebelumnya di bawah supremasi Siak menjadi kesatuan wilayah dimana Asisten Residen berkedudukan di Siak Indrapoera, sementara di Bengkalis, Laboehan Batoe, Asahan, Batoebara dan Deli masing-masing ditempatkan seorang controleur pada tahun 1862.

Pada tahun 1862, Willem Iskander membuka sekolah guru (kweekschool) di Tanobato, setahun setelah kedatangannya dari Belanda. Sati (Nasoetion) gelar Sutan Iskander berangkat studi ke Belanda untuk mendapatkan akte guru tahun 1857. Di Belanda namanya berubah menjadi Willem Iskander. Pada tahun 1870 ibukota Afdeeling Mandheling en Ankola dipindahkan dari Panyabungan ke Padang Sidempuan. Oleh karena tahun 1879 akan dibuka kweekschool yang lebih besar di Padang Sidempuan, maka sekolah asuhan Willem Iskander di Tanobato ditutup dan tahun 1875 Willem Iskander diminta studi lagi untuk mendapatkan akte kepala sekolah di Belanda agar menjadi direktur Kweekschool Padang Sidempuan. Namun disayangkan Willem Iskander meninggal dunia di Belanda tahun 1876. Kweekschool Padang Sidempuan tahun 1879 tetap dibuka sesuai yang direncanakan.

Sementara Sumatra’s Ooskust terus berkembang, perkembangan yang terjadi khususnya di Deli malah sangat pesat, lebih cepat dari semua lanskap-lanskap yang ada di Nederlandsch Indie. Akibatnya, Siak dan Bengkalis mulai tertinggal dibanding rekan-rekannya di sebelah utara. Pada tahun 1870 Siak dipisah lalu Residentie Sumatra’s Oostkust dibentuk dengan ibukota di Bengkalis. Lalu kemudian tahun 1879 ibukota Residentie Sumatra’s Oostkust dipindahkan ke Medan (Afdeeling Deli) dan afdeeling Bengkalis dikeluarkan dan kembali masuk Residentie Riaou.

Di Residentie Tapanoeli sendiri tingkat perkembangannya sangat berbeda-beda. Hal ini karena masing-masing lanskap (afdeeling) memiliki karakteristik wilayah yang beragam dan situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda-beda. Pembangunan di Afdeeling Natal dan Afdeeling Mandheling en Ankola sudah dimulai sejak 1841. Pembangunan berikutnya terjadi di afdeeling Sibolga, lalu disusul afdeeling Baros dan pada berikutnya afdeeling Singkel. Di Afdeeling Silindoeng en Toba (khususnya di lembah Silindoeng) sudah dimulai tahun 1875 namun masih terkendala karena adanya perlawanan dari Sisingamangaradja. Sebaliknya, di Afdeeling Padang Lawas tetap tidak ada perubahan yang berarti hingga pada akhirnya pemerintah colonial mulai membentuk pemerintahan tahun 1879.

Akses menuju Padang Lawas, suatu dilemma


Di masa lampau, Padang Bolak (kemudian menjadi Padang Lawas) merupakan satu-satunya wilayah di Tanah Batak yang paling mudah diakses dari luar. Keberadaan sungai Panai (kemudian Baroemoen) masih dimungkinkan dilayari hingga ke Gunung Tua dan Batang Onang. Moda transportasi seiring dengan peradaban biaro (candi), tetapi pada saat invasi Belanda (setelah beberapa abad kemudian) situasi dan kondisi yang ada telah berubah. Meski masih bisa dilayari dengan sampan-sampan hingga ke muara Batang Pane di Sungai Baroemoen namun moda transportasi sudah lebih praktis dengan menggunakan kuda.



Sebuah perkampungan di Padang Lawas 1867
Ketika militer Belanda membebaskan penduduk Padang Bolak (atas tekanan padri), akses yang digunakan adalah melalui jalan akses melalui Kotanopan, Siabu dan Pijorkoling (karena Belanda memulai invasi di Tanah Batak dari Natal melalui afdeeling Mandheling en Ankola). Akses ini tidak mudah, bahkan jika dengan kuda sekalipun masih terlalu tinggi risiko. Bukit-bukit yang curam, berliku-liku menembus hutan belantara menjadi faktor pembatas antara Padang Lawas dengan Angkola dan Mandailing. Kondisi inilah yang menghalangi kedekatan geografis Padang Lawas dengan Mandailing dan Angkola selama ini di dalam situasi perkembangan baru (perkembangan social dan ekonomi di era Belanda). Sementara jalur dari Natal, Mandailing, Angkola berlanjut ke Sipirok hingga Silindoeng terus mengalami perkembangan.


Pada tahun 1860 adanya pembangunan jalan dan jembatan telah menghubungkan Muara Sipongi, Kotanopan, Natal, Panyabungan, Padang Sidempuan. Lalu diikuti jalur ke Batangtoru hingga Sibolga di sebelah barat dan ke Sipirok di sebelah utara. Ke arah timur (di Padang Lawas) tetap tidak memiliki akses. Perkembangan yang pesat di Sipirok telah menyebabkan terjadinya pembentukan pemerintahan di Sipirok (pemekaran dari onderafdeeling Angkola en Sipirok). Alibat pemekaran ini, Sipirok menjadi lebih dekat dengan Padang Lawas. Controleur Sipirok secara defacto juga menjadi perwakilan pemerintah (Asisten Residen di Padang Sidempuan). Meski demikian, faktor akses tetap menjadi kendala. Satu-satunya moda transportasi yang dapat digunakan hanya dengan kuda. Suatu tempat (yang kini menjadi Huta Tabusira) merupakan jalur lalu lintas (check point) dari Padang Sidempuan dan Huta Goenoeng Manoengkap (Tiangaras belum ada) merupakan jalur dari Sipirok. Lalu lambat laun jalur lama (Goenoengmanoengkap dan 'Tabusira') bergeser dari Pargaroetan melalui Kotta (Huta) Morang menuju Saroematinggi (kini Pasar Matanggor). Di Saroematinggi ke arah utara via Siunggam ke Padang Bolak Djoeloe dan ke arah timur ke Binanga dan DAS Baroemoen.
Nama-nama tempat di Angkola dan Padang Lawas, cukup banyak yang epistomologi dikaitkan dengan kehadiran orang-orang Ceilon dan India (Ankola, Orissa, dan sebagainya). Nama-nama tersebut antara lain: sungai Batang Pane (Panai), sungai Beroemoen, Siunggam, Portibi, Binanga, Oristak, Sosa, Saroematinggi dan sebagainya. Demikian juga di Angkola seperti sungai Batang Angkola, Saroematinggi, Pijorkolonging, gunung Malea, dolok Simardona dan sebagainya.. 
Dinamika populasi Padang Lawas: marga dominan dan persebaran marga


Nama sebelumnya Padang Lawas adalah Padang Bolak. Pada awal tahun 1840an (pasca Perang Pertibie) jumlah penduduk Padang Lawas diperkirakan sebanyak 28.000 jiwa (berdasarkan laporan Willer di dalam Jurnal Hindia Belanda, 1846: lihat artikel Bag-1. Sejarah Padang Lawas). Secara geografi terdiri dari enam lanskap: Padang Lawas (4 distrik 23 kampung. 805 keluarga); Dollok (4 distrik, 44 kampung, 1.235 keluarga); Boeroemon (3 distrik, 16 kampung, 620 keluarga); Tamboeseij (3 distrik, 32 kampung, 1.660 keluarga); Paneh (hampir seluruhnya berpenghuni oleh emigrasi); Biela (di mulut Batang Paneh di sebelah timur). Ibukota Padang Lawas adalah Portibie (setidaknya merujuk pada Portibie sebagai pusat atau benteng utama dalam fase pembebasan Padang Lawas dari pengaruh Padri). Populasi penduduk dan jumlah kampong di Padang Lawas ini tampaknya telah jauh bekurang: akibat perang dan migrasi.


Paneh yang dulunya dihuni banyak orang Batak dari Tambuse  dan Padang Bolak (laporan Anderson, 1824) kini hampir seluruhnya berpenghuni oleh emigrasi dari Minangkabau. Ketika tekanan Padri meningkat, banyak penduduk Padang Bolak migrasi menuju tempat yang lebih aman di Mandailing dan Angkola.


Gelombang penduduk yang masuk ke Padang Lawas pada fase berikutnya karena situasi yang baru di Mandailing dan Angkola (koffiecultuur). Sebagian penduduk tidak senang dengan Koffiestelsel lalu migrasi ke Padang Lawas dan Semenanjung. Penduduk masuk juga diduga karena tekanan perang di Silindoeng dan Toba menyebabkan sebagian penduduk yang berada di selatan Silindoeng (termasuk Sibolga) dan di Sipirok juga terindikasi melakukan migrasi ke Padang Lawas.


Persebaran marga menurut Topographisch Bureau (1886)
Berdasarkan peta marga yang diterbitkan oleh Topographisch Bureau (1886), lanskap marga terluas (marga dominan) ada tiga: Harahap, Hasibuan dan Nasution. Marga Harahap Padang Lawas secara territorial masih terhubung dengan marga Harahap di Angkola. Sementara  marga Nasution berada di sekitar muara sungai Baromoen yang mana asalnya (marga dominan) berada di Mandailing Godang (Groote Mandheling). Marga Nasution ini diduga migrasi pada fase padri dan kemudian disusul pada fase koffiestelsel (Belanda). Sedangkan Hasibuan secara genealogis disebutkan berasal dari Silindoeng.





Struktur marga Hasibuan (Het rechtsleven der Toba-Bataks,1933)
Dalam buku Het rechtsleven der Toba-Bataks,1933 menyebut marga Hoeta Galoeng juga menyebar ke Padang Lawas, yaitu di daerah sungai Baroemoen dan Sosa di mana daerah ini berada dibawah nama Hasiboean, subdivisi Harajan dan Botoeng. Hasiboean-Handang Kopo, terletak di lanskap Hoeristak, dari Hoeta Galoeng atau Hoeta Barat. Dalam silsilah marga Hasibuan di Huristak (Oristak=Orissa di India?) ditemukan nama Kali Umar. Nama Kali Umar mirip dengan nama Hali Bonar yang dilaporkan oleh Ida Pheiffer yang pernah berkunjung ke Silindoeng tahun 1852. Pada masa itu di Silindoeng dan Toba kerap terjadi perang antar huta (dan misionaris Nommensen belum ada). Ida Pheiffer melaporkan ia dicegat oleh pasukan bersenjata dan dibawa kepada pimpinannya bernama Hali Bonar. Oleh karena Ida Pheiffer beritikad baik lalu diterima dan diberi penghormatan dengan menyembelih kerbau dan malamnya diadakan hiburan tradisi. Lokasi kejadian ini setelah wilayah Sipirok tetapi masih jauh dari Silindoeng. Laporan Ida Pheiffer ini terbilang laporan terawal secara public tentang Silindoeng. Joustra dalam bukunya Batak Spiegel (1926) berdasarkan bukti yang dimilikinya manganggap bahwa marga Hasiboean di Padang Lawas terbilang marga yang relatif muda dibanding marga-marga utama lainnya.



Selama ketidakhadiran Belanda di Padang Lawas, pasca perjanjian tahun 1840 antara pemerintah Belanda (Willer) dengan para pemimpin penduduk (kepala loehat) hingga awal pembentukan pemerintahan di Belanda (1879) telah banyak yang terjadi di Padang Lawas. Selama proses pembentukan pemerintahan di Padang Lawas antara tahun 1879 hingga 1905, jumlah penduduk Padang Lawas diperkirakan sebanyak 64.800 jiwa. Selama ketidakhadiran Belanda tersebut, perwira JC Vergouwen terus meneliti hokum adat yang berlaku di Padang Lawas. Laporan ini menjadi sumber utama dalam laporan Haga yang dimuat dalam Mededeelingen vd dept. Bestuursverz. Serie B, No. 6.Berikut ringkasan berita seputar Padang Lawas antara 1843-1879:



Nederlandsche staatscourant, 01-05-1855: ‘..kabar terakhir berjalan sampai tanggal 12 Februari tahun ini. Sisanya tetap tidak terganggu. Hanya kampong-kampong antara Padang Lawas dan Sossak, milik Battaklanden, punya gangguan tempat...’

Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws-en advertentieblad, 27-02-1860: ‘…di afdeling pedalaman Padang Lawas dilaporkan tidak ada perubahan nyata…’

Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 12-12-1863: ‘lebih utara terletak lanskap Padang Lawas, Šosák en Adjoran…. mendekati perbatasan..sangat dekat kampung indah Oetannopan (Kotanopan) di lanskap district Broemoen…(tidak jelas dan tidak terbaca teksnya, pen)’.

Java-bode: nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 19-10-1867: ‘…garam melalui Singapoera dan Pulu Pinang…didatangkan dari Siam, Chocin China, Madras dan Bombay.. garam dari Madras dan Bombay yang lebih gelap umumnya dibeli oleh Battaks… Di Panei, Bila dan Kotta Pinang garam adalah monopoli perdagangan para pangeran, yang dipasok oleh pedagang asing dan kemudian diperdagangkan...transit Kota Pinang ke Padang Lawas dengan harga relative lebih rendah.. di dalam Assahan perdagangan garam sepenuhnya di tangan seorang Cina yang harus membayar uang sewa kepada  Yang di Pertoean.. transportasi ke pedalaman, di mana Battaks Toba itu sendiri dengan harga garam sangat mahal..
 


Pembentukan pemerintahan
 
Pada saat Belanda memulai kembali pemerintahan 1879 penduduk Padang Lawas semuanya beragama Islam. Lanskap ini pernah ditata pada 1839-1843 lalu ditinggalkan oleh pemerintah kolonial selama 36 tahun. Kini dalam pembentukan pemerintahan lokal di Padang Lawas sebagaimana di lanskap lain didasarkan pada basis marga yang disebut loehat (bahasa lokal: loeat). Sistem harajaon yang lama tidak diakui lagi dan diganti dengan sistem yang baru berdasarkan pangkat (dan diberi gaji), yang dalam hal ini pangkat tertinggi koeriahoofd atau loehathoofd.


Di Mandheling en Ankola sendiri tidak mempergunakan loeat tetapi diperkenalkan istilah baru yang disebut koeria. Untuk Silindoeng en Toba disebut negeri (sebelumnya hoendoelan). Sedikit lebih mudah pembentukan pemerintahan lokal di Mandailing dan Angkola. Bahkan tidak hanya penerapannya pada level koeria, tetapi juga pada level yang lebih tinggi (federasi koeria) masing-masing di Angkola, Mandailing dan Sipirok. Federasi dibedakan antara federasi tunggal dan federasi campuran. Sebagai contoh: federasi Siregar di Sipirok dan federasi Harahap di Angkola (dan juga ada federasi campuran di Angkola). Federasi ini juga disebut sebagai loehat (bedakan dengan penerapan terminologi loehat di Padang Lawas).


Loehat yang pertama dibentuk di Padang Lawas sebanyak lima loehat, yakni: Tanah Rambei en Oeloe Bila, 2. Dollok, 3. Padang Bolak, 4. Baroemoen, 5. Sosa (lihat De locomotief: Samarangsch handels-en advertentie-blad, 05-07-1880). Dalam perkembangan selanjutnya, di Padang Lawas tidak mudah menyusun, membentuk dan menyepakati loehat baru karena sudah berbeda situasinya jika dibanding dulu sebelum bertambahnya huta-huta yang sekarang (lihat Haga, 1930. Mededeelingen Serie B No. 6). Suatu loehat pada prinsipnya dibentuk dari satu huta induk (pamungka huta) ditambah beberapa huta kahanggi dan ditambah satu huta atau lebih dari huta marga tradisi (bayo-bayo atau mora-mora) lalu ditambah satu huta atau lebih huta pendatang (imigran) muda. Susunan ini bersifat proporsional misalnya pembagian ‘toulan’. Proses ini sedikit terkendala karena banyak huta-huta yang ditinggal sejak adanya padri. Sebagai contoh Pinarik, dimana penguasa marga hanya satu huta kecil sebagai loehathoofd sementara semua huta-huta lainnya belum lama ada migrasi dari Mandailing.


Proses serupa ini agak longgar di Padang Bolak Djulu, karena banyak huta-huta tidak terhubung dalam pengertian hubungan kekerabatan (ada sebanyak 43 huta) sehingga tidak bisa dibentuk loeat (namun masih dimungkinkan dengan pendekatan lain: lingkungan alam). Jumlah penduduk huta yang relatif kecil juga menjadi masalah, seperti pembentukan loeat Hadjoran sehingga huta mereka harus diperintah oleh salah satu dari huta orang asing. Hal ini juga terjadi pada huta Haroeaja (loeat Hasahatan) dan huta Sipangaboe (loeat Aek Nabara, marga Lubis). Hal yang khusus adalah loehat Sosa Julu. Dan lain sebagainya seperti penggabungan dua marga yang berbeda dan penggabungan satu marga yang sama tetapi berbeda asal-usul setelah 300 tahun berpisah.



Pengaturan loehat di Padang Lawas merupakan hal sedikit rumit, namun pengaturan ini harus dilakukan dengan perjanjian baru yang dengan demikian akan mengakhiri perselisihan. Untuk rapat antar kepala loehat, pemerintah menunjuk Huristak dan diperlakukan  sebagai tempat rapat besar (groote rapat). Oleh karenanya Huristak berhak mendapat toelan yang lebih besar (seperti halnya di Mandailing).



Makan radja-radja di Siaboe (1846)
Pembentukan pemerintahan lokal sejauh ini pemerintah kolonial tetap mengacu pada konsep haradjaon tetapi fungsi haradjaon sendiri telah dihilangkan. Dalam konsep haradjaon dibentuk dari konsep huta dalam konteks marga. Setiap huta dikepalai oleh seorang radja huta. Tingkatan tertinggi dari radja-radja huta ini adalah radja panoesoenan (pamungka huta). Tingkatan di bawahnya disebut radja pamoesoek yakni radja dari huta-huta turunannya dan yang paling rendah disebut ripe. Setiap huta adalah sebuah komunitas hokum yang kecil. Namun di dalam suatu huta, tidak hanya pamungka huta dan turunannya yang ada tetapi juga kahanggi dan juga dimungkinkan bayo-bayo atau anakboru dan bahkan mora. Juga terdapat hatobangon yakni dari marga yang sama tetapi pertaliannya sudah sangat jauh, Dapat ditambahkan keluarga yang tinggal juga dari orang lain yang dan keluarga budak. Namun dalam situasi tertentu dimungkinkan terjadinya perselisihan dari marga lain, maka federasi huta-huta semarga terbentuk yang dikepalai oleh radja panoesoenan. Federasi huta-huta yang bersifat genealogis ini adakalanya diartikulasikan sebagai haradjaon (kerajaan).


Bagas godang (istana) Hutaimbaroe di Angkola, 1888

Haradjaon ini cukup banyak di Mandailing, Angkola dan Padang Lawas. Dalam pemerintahan lokal bentukan pemerintahan kolonial ini umumnya radja panoesoenan juga menjadi koeriahoofd atau loehathoofd. Federasi huta yang besar dalam pembentukan pemerintahan lokal ada juga yang dibagi menjadi beberapa koeria, seperti di Mandailing, Angkola dan Sipirok. Juga terjadi kemungkinan huta bayo-bayo karena berkembang dalam populasi besar konsep haradjaon muncul yakni radja panoesoenan, radja pamoesoek dan kepala ripe. Dari pihak bayo-bayo ini juga ada yang dijadikan sebagai koeria. Sebab konsep koeria pada dasarnya mengacu pada kepangkatan (bukan haradjaon) dimana setiap koeria atau loehat dibentuk selalu mempertimbangkan besarnya populasi dan sumberdaya lainnya. Ini semua dimaksudkan agar pengeluaran dan pendapatan beriringan dalam satu kesatuan pemerintahan lokal.



Federasi besar seakan radja panoesoenan terkesan sebagai radja besar seperti halnya dalam tradisi Islam (khususnya Melayu) yang disebut Sultan. Terbentuknya kesultanan-kesultanan di Sumatra’s Oostkust seperti di Siak, Bengkalis, Laboehanbatoe, Asahaan, Batoebara dan Deli sesungguhnya kurang lebih sama dengan konsep haradjaon di Tanah Batak. Sebagaimana antar haradjaon terjadi persaingan dan bahkan perselisihan juga terjadi antar kesultanan. Pemerintah colonial dalam membentuk pemerintahan local juga memiliki prinsip yang sama dengan pembentukan koeria atau loehat. Hanya saja prinsip pembentukan pemerintahan di kesultanan tidak mengacu pada marga (karena Melayu memang tidak memiliki konsep marga). Pemerintah kolonial cenderung memperkuat satu kesultanan di suatu lanskap dibandingkan dengan pemerataan koeria atau loehat. Akibatnya merger kesultanan dimungkinkan tetapi juga menghilangkan kesultanan yang lemah juga dimungkinkan.


Istana Kota Pinang, 1934
Kesultanan-kesultanan yang muncul kemudian di hilir sungai Baroemoen besar kemungkinan adalah haradjaon-haradjaon di masa lampau. Namun karena sudah berinteraksi dengan dunia luar, konsep haradjaon mengalami modifikasi. Dalam era kolonial Belanda, haradjaon-haradjaon ini dimasukkan dalam kesatuan wilayah ekonomi yang dekat dengan kesultanan-kesultanan Melayu sehingga dalam perkembangannya haradjaon yang berubah kesultanan itu seakan ciri-cirinya menjadi kerajaan Melayu. Perkembangan industri perkebenunan di Sumatra’s Oostkust kesultanan-kesultanan ini menjadi lebih kaya dari berkah hasil konsesi-konsesi perkebunan yang memungkinkan kesultanan-kesultanan ini mampu membangun istana-istana yang megah, termasuk kesultanan eks haradjaon di Kota Pinang, Panai, Bila, dan Koealoe (dan Merbau).
.

Introduksi terminologi demang

Penerapan koeria dan loehat dalam pemerintahan lokal yang dibentuk berdasarkan marga adalah strategi awal yang digunakan pemerintah colonial. Ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi; di satu sisi ingin merangkul penduduk melalui para pemimpinnya (dengan memberi gaji) dan di sisi lain penduduk agar bisa diberdayakan untuk produksi dan mendukung tujuan colonial dalam pendapatan kas pemerintah (pajak dan retribusi) dan manfaat perdagangan ekspor.


Namun metode pembentukan pemerintahan ini lambat laun dirasakan pemerintah colonial tidak efektif lagi. Para pemimpin local dalam kualitas kepemipinan sangat berbeda-beda dan tidak sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan. Adakalanya pesan atau instruksi pemerintah tidak terlaksana dengan baik karena sulit dikontrol, karena pemimpin lokal (koeriahoofd dan loehathoofd) selain bersifat aristocrat (primus interpares) juga para pemimpin memiliki kedekatan dengan penduduk karena bersifat kekerabatan (marga). Para koeriahoofd  dan loehathoofd umumnya radja panoesoenan maka struktur haradjaon lebih berkembang dalam perilaku dibanding fungsi seseorang pejabat pemerintahan local (yang digaji). Akibatnya banyak koeriahoofd dan loehathoodf merasa radja daripada wakil pemerintah. Ini terindikasi dari pengakuan secara terbuka dari dua radja dari haradjaon yakni Portibie dan Hadjoran.   


Sementara itu situasi dan kondisi telah berubah dimana semakin banyak individu yang semakin terpelajar dan memiliki kapabilitas yang baik karena pengalaman maupun karena pendidikan. Konsekunsinya memungkinkan diterapkannya sistem kepemimpinan baru yang disebut districthoofd yang diberi nama ‘demang’. Pada tahun 1916 demangstelsel mulai diperkenalkan (tentu maksudnya untuk menghilangkan secara bertahap koeriaschaps atau loehatschaps). Para ‘radja’ akan digantikan oleh para ambtenaar.


Para demang terbukti sebagai petugas lebih baik daripada semua pemimpin yang bersifat turun-temurun. Bahkan para demang ini banyak yang muda-muda dan sebagian masih canggung. Namun hal itu masih bisa dikendalikan dengan cara memindahkan (mutasi) ke daerah lain yang sesuai. Sebaliknya dengan demang ini para koeria atau loehat menganggap posisi mereka telah dirampas dan dianggap tidak menghargai adat yang turun temurun. Ada perlawanan dari pihak koeria atau loehat bahkan secara frontal terjadi di Jambi. Konsekuensinya para demang tidak bisa bekerja dan pembangunan tidak berjalan lancar (lihat De Sumatra post, 08-01-1920: De Bataksche volksbeweging).



Di satu sisi peran para kepala koeria atau loehat semakin disingkirkan dan muncul kamponghoofd dan di sisi lain peran demang juga diterima sebagian masyarakat karena lebih demokratis. Situasi dan kondisi cepat berubah, para koeriahoofd dan loehathoofd tiba-tiba melihat demang sebagai wajah-wajah baru, mereka sekan dipermalukan padahal  mereka sendiri menganggap dirinya ‘Raja’. Dari sisi pemerintah colonial dapat menilai para demang, jika tidak cocok dapat dipindahkan. Warga kebanyakan yang bukan turunan radja malah lebih membela para demang. Dalam fase transisi ini di Tapanoeli khususnya seakan kepemimpinan bersifat dua partai. Dua media yang terbit di Padang Sidempuan, Poestaha dan Sinar Merdeka malahan membela para demang. Para kaum ‘bangsawan’ membela bahwa koeriaschap dan loehatschap adalah martabat nenek moyang dan menjadi warisan nasional. Kepala koeria tahu bahwa adat dan dasanya memerintah selalu berdasarkan adat, sementara kontras dengan demang yang asing baginya adat dan memang tidak peduli apa yang diatur adat, para demang hanya mengikuti perintah dari Controleur atau Asisten Residen. De Sumatra post, 08-01-1920 juga bertanya belum tentu semua koeriahoofd atau loehathoofd buruk tetapi mengapa harus demangstelsel menghukum semua. Lantas apakah para demang tidak ada yang buruk? Bukankah koeriahoofd dan loehathoofd adalah volkshoofd yang nyata sementara demang adalah orang-orang yang dipaksa sebagai ambtenaar. Akan tetapi masyarakat umum lebih melihat bahwa demangstelsel lebih mencerminkan kebebasan dan menganggap Batakvolks sudah usang dan kesadaran berdemokrasi lebih penting untuk kemajuan bersama.



Masa transisi demangstelsel cepat berlalu. Ternyata kemudian dalam tempo yang singkat pemerintah kolonial justru menemukan banyak sekali kandidat demang di afdeeling Mandheling en Ankola. Para demang dari dua lanskap ini tidak hanya mengisi kebutuhan demang di seluruh Tapanoeli tetapi juga di Sumatra’s Oostkust dan Jambi. Ini ibarat pepatah ‘membuang kambing dapat sapi’ bagi putra-putra terbaik dari Tapanoeli khususnya dari Mandailing dan Angkola.



Sebaliknya introduksi Demangstelsel haruslah dipandang sebagai kearifan yang baru. Sebab kenyataannya sistem pemerintahan local berdasarkan aristocrat radja-radja lebih banyak pengeluaran dari pada pendapatan, Para radja-radja tampaknya cenderung lebih mempraktekkan pesta atau hordja adat yang membutuhkan biaya yang sangat besar dan kerbau-kerbau yang potensial untuk angkutan dan pertanian harus dikorbankan dalam banyak horja. Para ‘bangsawan’ Tapanoeli sesungguhnya melepaskan jabatannya adalah berkorban untuk kemajuan bangsanya sendiri. Memang modernisasi pemerintahan local telah menggilas habis kearifan local tapi itulah pilihan yang harus dibuat ketika era sudah berubah.
 

Memulai baru pemerintahan di Padang Lawas

Setelah pembebasan Padang Lawas (1837/1838) pemerintah sipil sudah langsung mulai bekerja pada tahun 1840. Pada tahun ini (1840) dibentuk Residentie Tapanoeli dengan ibukota di Sibolga dan pada saat yang bersamaan Afdeeling Mandheling en Ankola dipisahkan dari Residentie Airjer Bangies dimana ibukota dipindahkan dari Kotanopan ke Panyaboengan (Afdeeling Natal baru menyusul kemudian). Lanskap Padang Lawas saat itu dijadikan satu afdeeling dengan nama Afdeeling Pertibie dengan ibukota di Pertibie.



Residen Tapanoeli adalah Happe. Di Tapanoeli ditempatkan satu asisten residen di afdeeling Mandheling en Ankola, TJ Willer. Asisten residen dibantu dua controleur, satu ditempatkan di Pijorkoling (Angkola) dan satu lagi di Pakantan (Mandheling). Di Afdeeling Pertibie diangkat seorang petugas pemerintah. Petugas tersebut bernama Jung Huhn, yang secara defacto tugas utamanya untuk pemetaan geologi di Tapanoeli dan kebetulan Jung Huhn tengah bekerja di Padang Lawas. Oleh karenanya Jung Huhn mendapat tugas rangkap (di satu sisi tugas yang diberikan Gubernur Jenderal di Batavia untuk pemetaan dan di satu sisi lain tugas yang diberikan oleh Gubernur Michiel di Padang). Jung Huhn secara defacto dibantu oleh Asisten Residen afdeeling Mandheling en Ankola, Willer. Ini berarti Jung Huhn dan Willer adalah dua orang pertama yang melakukan fungsi pemerintahan di Afdeeling Pertibie. Namun pemerintahan ini hanya berumur singkat (1841-1843).



Besar dugaan pemerintahan sipil ini mundur dari lanskap Padang Lawas karena masih ada beberapa gangguan keamanan di sejumlah titik (memang tokoh Tambusei tidak pernah disebut lagi, tetapi diduga para pengikut padri/Tambusei belum sepenuhnya hilang dan kerap melakukan gangguan keamanan terutama terhadap daerah-daerah yang bersinggungan dengan daerah Rokan di Riaou (Rioau pada saat itu masih wilayah independent). Untuk menuntaskan keamanaan di Padang Lawas, status pemerintahan Tapanoeli tahun 1845 diubah menjadi civiel en militaire dengan mengangkat Alexander van der Hart (pangkatnya dinaikkan dari Luit. Col menjadi Kolonel) menjadi Resident Tapanoeli. A. van der Hart adalah anak buah kesayangan Gubernur Michiel ketika melumpuhkan benteng Bonjol. Alexander van der Hart adalah tentara yang tiada takutnya yang waktu itu masih berpangkat kapten merupakan satu-satu perwira muda yang berani menyusup langsung memasuki benteng Bonjol di perbukitan. Ini berarti van der Hart pahlawan Belanda di Bonjol harus mengambil seragam kembali untuk memasuki benteng Tambusei. Alexander van der Harta adalah sosok tentara yang aneh dan jarang: sangat-sangat pemberani, tidak ada takutnya namun berperilaku baik, tidak pernbah minum, judi dan perempuan tetapi sangat hormat terhadap perempuan dan penduduk (bertolak belakang terhadap musuh-musuhnya di pertempuran). Alexander van der Hart adalah tokoh penting di awal pembangunan pertanian di Tapanoeli.



Setelah tahun 1843 tidak ada fungsi pemerintahan colonial di Afdeeling Pertibie (kemudian berubah namanya menjadi afdeeling Padang Lawas). Dan sejak ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Alexander van der Hart ke Padang Lawas tidak ada lagi informasi yang bersifat jalannya pemerintahan di Padang Lawas. Namun masih ditemukan beberapa informasi, informasi terkait pemerintahan baru muncul menjelang babak kedua pembentukan pemerintahan di afdeeling Padang Lawas.



Pada tahun 1879 Afdeeling Padang Lawas (berubah dari Afdeeling Pertibie) terdiri dari lima wilayah: Tana Rambei en Oeloe Bila, Dollok, Padang Bolak, Baroemoen dan Sosa, Controleur beribukota di Portibie. Langkah pertama yang dilakukan oleh controleur adalah pembangunan sawas dan merintis jalan ke pantai timur Sumatra melalui Padang Sidempuan dari pantai barat Sumatra. Hal lain yang diprioritaskan adalah mengkalibrasi pemerintahan local yang sudah lama ditinggalkan, Controleur sebagai wakil pemerintah colonial mendapat tugas berat untuk mengejar ketertinggalan dari afdeeling Padang Lawas dibanding dengan lanskap-lanskap sekitarnya (Afdeling Mandheling en Ankola di barat dan afdeeling Laboehan Batoe di timur (lihat De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 05-07-1880: correspondentie uit Padang Sidempoean).



Ibukota Padang Lawas pindah dari Portibi ke Gunung Tua
Setelah beberapa tahun ibukota afdeeling Padang Lawas akan dipindahkan ke Goenoengtoea (lihat Bataviaasch handelsblad, 07-02-1883). Kemudian controleur VL de Lannoij diganti dengan E van Assen (Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, 15-01-1885). Pada tahun 1886 wakil inspektur Pos dan Telekomunikasi (Mr. Jansen) melakukan ekspedisi dengan menunggang kuda dari Tanbjong Balei ke Padang Sidempuan via Padang Lawas (Bataviaasch nieuwsblad, 02-04-1886). Ini mengindikasikan pemerintah akan membuka isolasi Padang Lawas dengan membuat rute dan kabel pos dan telekomunikasi antara pantai barat dan pantai timur. Selama ini pos dari Padang Sidempuan ke Deli hanya melalui laut sedangkan telegraf hanya ada jalur ke Padang dan Sibolga. Dengan adanya jalur via Padang Lawas maka antara Padang Sidempuan dan Medan akan tersambung hubungan komunikasi telegraf.



Masih pada tahun 1886, Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, 17-06-1886 melaporkan seorang pejabat Mahkamah Agung dari Batavia melakukan perjalanan ke Padang Sidempuan dan Padang Lawas untuk tugas penilai dewan. Pejabat ini pulang ke Batavia melalui timur lalu berlayar ke Singapore dan seterus ke Batavia. Juga di dalam koran yang terbit di Padang ini melaporkan Rapat dari para pimpinan (Rapat der hoofden) di Padang Lawas telah melalukan rapat untuk memutuskan perkara yang dijatuhkan kepada Dja Manoesoen alias Dja Badoar (tetapi tidak disebutkan dalam kasus apa, pen). Sementara itu, Bataviaasch nieuwsblad, 23-06-1886 melaporkan bahwa CE van Kerckhoff ditunjuk oleh Gubernur sebagai contoleur di Padang Lawas untuk menggantikan pejabat sebelumnya. Ini berarti Padang Lawas sejauh ini sejak 1879 sudah tiga controleur yang bertugas. Kemudian pada tahun 1889 dilakukan lagi penggantian controleur yang baru WD Helderman (Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 28-03-1889). Kerckhoff sendiri diberikan cuti karena sakit dan kini sedang di Moearasipongi dan akan diberangkat ke Eropa (Bataviaasch nieuwsblad, 17-04-1889).
.
Controleur Padang Lawas menulis di surat kabar
Pada tahun 1891 controleur WD Helderman ditransfer ke Batang Toroe (masih menjadi bagian afd. Sibolga) untuk menggantikan controller AH. Breij Mann. Untuk controleur di Padang Lawas ditempati oleh RC va den Bor (Bataviaasch nieuwsblad, 25-09-1891). WD Helderman sebelum pindah masih sempat menulis sebuah artikel di koran Bataviaasch nieuwsblad edisi 06-11-1890 yang ditulisnya di Goenoengtoea tanggal 20 April 1890. Artikel WD Helderman menceritakan tradisi penduduk dalam hal memperlakukan harimau setelah berhasil ditangkap karena sebelumnya kerap memangsa orang dan ternak.




CE van Kerckhoff, mantan controleur Padang Lawas cuti karena sakit pulang ke Eropa (dan tidak kembali lagi) tetapi masih berhasil menemukan tulisannya tentang perbudakan yang dimuat dalam Indisch Gid yang dikutip Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, 16-10-1891. Kerckhoff dalam tulisannya menceritakan seluk beluk perbudakan di Padang Lawas yang dikaitkan dengan padri dan kepemilikan budak oleh para radja-radja di Padang Lawas. Selama padre di Minangkabau dan Tanah Batak banyak yang dijadikan budak karena tidak mau tunduk. Para budak ini setelah padri banyak dimiliki oleh para radja-radja dan sebagai diperdagangkan ke Sumatra Timr. Ketika Belanda menebus para budak ini. Radja Djanji Lobi di Oeloe Baroemoen dalam pembebasan memberikan gratis terhadap budak-budaknya. Dari total 1630 budak yang dibebaskan di Padang Lawas, sebagian besar pindah ke Sumatra Timur (lihat Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, 16-10-1891). Jumlah budak di Padang Lawas juga sesuai laporan pemerintah bahwa tahun 1892 hanya tinggal 979 budak dari 1221 pada tahun 1820. Jumlah ini berkurang signifikan karena banyak yang melarikan diri (De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 30-11-1892).



Tugas para controleur di Padang Lawas tentu tidak mudah. Batas-batas geografi yang sangat luas juga menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas. Sejak tahun 1892 controleur Padang Lawas mendapat insentif biaya perjalanan dinas sebesar f 100 per bulan yang sudah tidak sesuai berdasarkan Staatsblad No. 226 tanggal 14 Desember 1872 (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 13-01-1892). Juga terjadi kenaikan remunerasi bagi Inlandschen Schryver di kantor Controlur di Padang Lawas dari f20 menjadi f30 (Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 21-01-1893).

Beberapa pegawai pribumi yang diangkat diantaranya adalah Si Sati (Willem Iskander) ketika ibukota afdeeling Mandheling en Ankola masih di Pajaboengan (1854), kemudian Si Ephraim (Soetan Goenoeng Toea) di Padang Sidempoean (kakek dari Amir Sjarifoedin dan Soetan Goenoeng Moelia). Siapa nama petugas pribumi di Padang Lawas ini tidak diketahui. Inlandschen Schryver adalah jabatan pribum tertinggi waktu itu di kantor pemerintah.

Controleur RC van den Bor yang ditempatkan di Padang Lawas sejak 1891 terbilang cukup lama berada di Padang Lawas (dibanding dengan rekan-rekannya sebelumnya). Pada awal tahun 1896 van den Bor diberi cuti oleh pemerintah selama dua bulan ke Patjet di Preanger (Bataviaasch nieuwsblad, 24-01-1896). Rupanya cuti ini dapat dianggap reses untuk mengakhir tugas van der Bor yang telah lima tahun bertugas di Padang Lawas. Penggantinya adalah Controleur Klein Mnadheling, Oeloe en Pakanten RH van Lannoij. Nama controleur baru ini semarga dengan controleur pertama Padang Lawas, VL de Lannoij (1879-1883).



De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad, 08-10-1897: ‘pekerjaan perbaikan dua bagian di jalan Padang Sidempoean ke Si Boehoewan, afd. Padang Lawas, Res. Tapanoeli, Gov. Sumatra’s Westkust  meliputi biaya diperkirakan f1058 untuk membangun jembatan batu lengkung di atas jurang’. Siapa buruh yang dipekerjakan untuk pembangunan ini diduga pemerintah colonial mempekerjakan paksa narapidana. Asisten Residen mengatakan narapidana yang banyak ditahan di Sibolga umumnya dari Jawa dan sebagian telah dipekerjakan dibeberapa tempat seperti Silindoeng, Mandailing, Sipirok dan Padang Lawas (Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad, 13-04-1898).



RC van den Bor menggantikan kembali Lannoij sebagai controleur Padang Lawas. Pada awal tahun 1900 RC van den Bor kembali mendapat cuti dua bulan. Dalam tahun ini terjadi mutasi di Padang Lawas sebagaimana dilaporkan Sumatra-courant: nieuws- en advertentieblad edisi 06-02-1900. Diangkat sebagai inlandschen schrijver (penulis pribumi) di Kantor Pengawas Keuangan Padang Lawas, Si Rochoem gelar Dja Hamsah, sekarang sebagai pengawas penjara di Siboga. Diangkat mantri kelas 3 ditempatkan di Sajocrmatinggi (Padang I.awas), Si Bangoen gelar  Soetan Brahim, sekarang sebagai penulis peribumi di Kantor Pengawas Keuangan Padang Lawas. Ditransfer dari Sajoermatinggie, afd. Padang Lawas untuk Si Galangan onderafd. Angkola, mantrie kelas 3, Si Moetiha gelar Dja Dibata. Juga terjadi mutasi vaccinaters yang mana ditransfer dari Siboga ke Goenoeng Toea, afd. Padang Lawas, Si Soeal gelar Sutan Koemala dan sebaliknya, Si Tmbang gelar Sutan Saidi (tukar tempat). J. Stin, pengawas jalan Siboehoean, afd. Padang Lawas ditugaskan untuk pengawasan  antara 8 Juni - 7 Agustus 1900 yang bersama-sama dengan fungsi-fungsinya berkaitan dengan controleur (Algemeen Handelsblad, 13-06-1902).
RC van den Bor adalah controleur terlama di Padang Lawas. Biasanya seorang pejabat kolonial Belanda cukup lama di suatu lanskap karena tingkat penerimaan masyarakat cukup baik dan juga karena alasan prestasinya masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk memimpin daerah itu. Hal ini juga pernah dialami oleh AP Godon sebagai Asisten Residen Mandheling en Ankola di Panjaboengan selama delapan tahun (1849-1857). Demikian juga yang pernah dialami oleh controleur WA Hennij di Angkola (1860an). Mr. Hennij yang seorang sarjana ini uniknya mulai sebagai pangkat controleur terendah (kelas-3). Prestasi terbaiknya adalah berhasil mengubah Ankola menjadi sentra utama kopi di Angkola. Atas prestasi ini Hennij dipromosikan menjadi Asisten Residen Mandheling en Ankola. Karirnya terus naik, dari Padang Sidempuan diangkat menjadi sekretaris gubernur di Padang.


Pada tahun 1903 Controller Afd. Sipirok,  LR Wentholt dibebankan dengan administrasi untuk afd. Padang Lawas bersama-sama dengan fungsi sendiri (Bataviaasch nieuwsblad,  01-04-1903). Kekosongan ini karena controleur baru, Hoedt mendapat ketidaksetujuan oleh penduduk dan segera ditempatkan di tempat lain (Bataviaasch nieuwsblad, 28-04-1903). Kejadian ini bukan yang pertama, penolakan penduduk juga pernah terjadi sebelumnya di Angkola. Kekosongan jabatan ini lalu di isi oleh Ypes. Pada tahun 1904 controleur Ypes dipindahkan ke Singkel dan penggantinya adalah seorang aspiran controleur di Loeboek Sikaping, Stap (Soerabaijasch handelsblad, 19-07-1904).
  

Padang Lawas menjadi bagian dari Afdeeling Padang Sidempuan



Pada tahun 1905 Residentie Tapanoeli dipisahkan dengan Province Sumatra’s Westkust. Pemisahan ini dimaksudkan untuk lebih memungkinkan pembangunan berjalan lebih efektif dan pengaturannya langsung dari Batavia. Dengan demikian, status residentie Tapanoeli ditingkatkan menjadi setingkat province. Dalam hubungan penataan administrasi juga dengan sendirinya terjadi. Oleh karena keamanan sudah mulai kondusif (meski masih ada perlawanan Sisingamagaradja dan Singamangaraja XII sendiri gugur pada 17 Juni 1907 dan system transportasi sudah lebih memadai maka residentie Tapanoeli diringkas menjadi empat afdeeling: Padang Sidempuan, Sibolga en Batangtoru, Bataklanden dan Nias eiland.

Lanskap Padang Lawas
Bataviaasch nieuwsblad, 23-08-1906: ‘Di Afd. Padang Lawas, controleer melakukan kunjungan dari Dolok menemui Partoean Mangaraja Pontas, Raja Garoga, lanskap independen yang terletak N.W. dari Tolang (Padang Lawas) dengan selusin kampoenghoofden. Radja meminta datang controleur untuk membantu lanskap Garoga, mengingat usia yang sudah lanjut dari pemohon (radja). Dari Taroetoeng pernah lanskap ini diusulkan untuk dimasukkan ke dalam afd. Bataklanden  pada tahun 1884 atau 1885, namun banyak kamponghoofden yang menentang. Dalam kunjungan ini menurut keterangan ada di pedesaan ± 30 kampoengs dengan 400 penduduk laki-laki, sementara radja ditemani hanya 10 kampoenghoofden. Dia meminta controleur datang melakukan kunjangan lagi ke lanskap Garoga. Controleur Padang Lawas menyampaikan kepada Partoean Manga Raja Pontas bahwa Garoga sedang dalam proses proposal oleh Resident mengenai manajemen dibawah administrasi dataran tinggi Habinsaran’.

Afdeeling Padang Sidempuan dalam perkembangannya juga mengalami perubahan (pemisahan dan pengintegrasian) yang kemudian dibagi menjadi empat onderafdeeling, yakni: Angkola en Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing en Natal.  Asisten Residen berkedudukan di Padang Sidempuan, tiga controleur masing-masing berkedudukan di Goenoengtoea, Panyabungan dan Padang Sidempuan.
Dalam penataan baru ini lanskap Batangtoru masih menjadi bagian dari afdeeling Sibolga. Ketika awal pembentukan pemerintahan di Angkola (1840an) Angkola bahkan sampai batas sungai Lumut. Ibukota Angkola yang awalnya di Pijorkoling lalu pindah ke Padang Sidempuan. Kemudian ibukota Angkola sempat beberapa tahun berada di Lumut (waktu itu masih pelabuhan kopi sebelum pindah pelabuhan kopi ke Djaga-Djaga). Dalam perkembangan selanjutnya luas Angkola dikurangi dan Batangtoru menjadi bagian dari afd. Sibolga. Kelak, Batangtoru kembali menjadi bagian dari Angkola.Demikian juga, pada awal pembentukan pemerintahan di Padang Lawas (1840an), Bila dan Kota Pinang masuk dalam afd. Padang Lawas, tetapi dalam perkembangannya Bila dan Kota Pinang serta Tambusei dikeluarkan dari Afd. Padang Lawas.

Binanga: pertemuan suangai Pane dan sungai Baroemoen
Controleur berikutnya di Padang Lawas diproyeksikan adalah C. Poortman, yang kini adalah controleur di onderafd. Sipirok (Bataviaasch nieuwsblad, 04-01-1907). Namun sebelum bertugas di Padang Lawas, setelah beberapa tahu Poortman bertugas di Sipirok karena alasan prestasi memuaskan diberikan cuti dua bulan ke Batavia (Bataviaasch nieuwsblad, 11-01-1907). Juga dikabarkan bahwa Si Loemoet gelar Raja Partomoean diangkat menjadi mantri kelas l koffiecultuur di distrik Binanga, onderafdeeling Padang Lawas (Bataviaasch nieuwsblad, 01-09-1908).



Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 12-11-1908: ‘Beberapa sengketa perbatasan muncul antara penduduk Padang Lawas dengan penduduk Kota Pinang (Laboean Batoe). Hal ini harus ditangani oleh Civiel Gezaghebber van Padang Lawas agar tidak muncul bentrokan lebih lanjut. Hal yang sama juga terjadi di lanskap Sosa Djae (Padang Lawas) terutama sengketa perbatasan dengan Daloe-Daloe van Rokan’. Berita lainnya terdapat di Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 13-11-1908 terjadi kasus demam dan perut di distrik Oloe Baroemoen, onderafdeeling Padang Lawas, Afdeeling Padang Sidempoean. Koran ini juga melaporkan adanya hama babi di distrik Hasahatan, onderafd. Padang Lawas, afd. Padang Sidempuan’.
 

Situasi politik di Residentie Tapanoeli khususnya di Afdeeling Padang Sidempuan terbilang kondusif. Namun masih ditemukan masalah di onderfad. Padang Lawas dimana penduduk menentan pajak baru yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini juga ditemukan di beberapa distrik di Afdeeling Sibolga en Batangtoru (Algemeen Handelsblad, 15-03-1909). Petugas kesehatan di Padang Sidempoean berangkat ke Padang Lawas dan telah mencatat penyakit menular, yang membuat banyak korban di kalangan anak-anak (Bataviaasch nieuwsblad, 25-07-1913).



Controleur Padang Lawas C Poortman dipindahkan ke daerah lain. Untuk mengisi kekosongan itu diangkat adspirant controleur W. Middendorp dan akan bertanggung jawab atas administrasi di onderafd. Padang Lawas (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 24-04-1911). Kemudian Controleur AM Ballot dibebankan untuk tugas administrasi di Padang Lawas (De Sumatra post, 01-05-1912). Selanjutnya pada tahun 1914 civiel gezaghebber APH van der Beek akan bertanggung jawab untuk administrasi di onderafd. Padang Lawas (Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie, 21-01-1914).



Sisi lain perkembangan pemerintahan di Padang Lawas yang kini telah menjadi bagian dari afdeeling Padang Sidempuan, tampaknya masih ada suatu lanskap yang tersisa dan independent yang berada di muara sungai sungai Bila (tetangga lanskap Padang Lawas).



Lanskap ini menjadi bersifat marginal yang mana sudah tertutup ke utara (Asahan) ke timur (Laboehan Batoe) sebagai sultanslandschap, ke barat (Bataklanden) negerischap dan ke selatan (afd. Padang Sidempuan) sebagai loehatschap. Dua federasi kerajaan ini adalah Kerajaan X dan Kerajaan IX yang keduanya berada di lanskap Bila (lihat De Sumatra post, 12-05-1915). Wakil dari kedua federasi kerajaan yang jumlahnya kerajaan berkeinginan menempatkan diri di bawah pemerintah. Persoalan muncul ketika dilakukan pembentukan pemerintahan dari dua federasi ini dimana pemerintah menganggap radja tidak berbeda dengan kepala kampong (kamponghoofd). Proses yang agak sedikit rumit di lanskap ini sudah pernah terjadi di beberapa loehat di Padang Lawas. Dalam kasus ini, pemerintah melalui Gubernur Sumatra’s Oostkust, AJ Pels Rijeken diharapkan akan melakukan penilaian hubungan antara penduduk dengan para pemimpimpinya dan mengajukan proposal. Gubernur telah bertemu dengan semua Batakhoofden dari dua federasi tersebut. Lanskap ini telah memiliki sawah-sawah yang baik yang sebagian diusahakan oleh orang-orang yang migrasi dari tetangga mereka di Padang Lawas (lihat kembali De Sumatra post, 12-05-1915: Onderwerping van Batakkers)



Jika diperhatikan kembali ke awal (1840an) lanskap Bila, seperti dilaporkan oleh Willer bahwa penduduk yang mendiami umumnya adalah orang-orang emigrasi Mangedar Alam dari Minangkabaoe (eksodus pada fase padri?). Lanskap ini menurut laporan Anderson (1823) terdiri dari orang-orang Batak. Lalu dalam perkembangannya lanskap ini boleh jadi penghuni awal kembali lagi dan kemudian munculnya dua federasi tersebut yang secara fedactoe merupakan lanskap yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Batak. Lantas, di satu sisi apa alasan dua federasi ini tidak dimasukkan ke afdeeling Padang Lawas tidak diketahui sementara di sisi lain  mengapa dua federasi ini telat bergabung dengan Sumatra’s Oostkust juga tidak diketahui (sebagaimana nantinya lanskap dua federasi ini menjadi bagian dari afdeeling Laboehan Batoe).



Algemeen Handelsblad, 02-11-1918: ‘Dalam rangka untuk melindungi  peninggalam peradaban Hindu di onderafd. Padang Lawas agar jangan muncul vandalisme dan pencurian lebih lanjut asisten residen dari Padang Sidempoean, diperintahkan, jika mungkin, menyusun program yang dipusatkan di Goenoeng Toea (kantor administrasi) untuk melakukan registrasi agar lebih terencana dengan baik’.  Berita lainnya dalam De Sumatra post, 17-07-1920 harga beras turun di onderdislrict Dolok, onderafd. Padang Lawas. Sawah di loehat-loehat Sipiongot, Tapoeas dan Tolang cukup menggembirakan’.

Pada tahun 1919 controleur Fanoy akan mengakhiri tugasnya di Padang Lawas dan akan menjadi aspirant-controleur di Baligé (De Sumatra post, 08-11-1919).

De Sumatra post, 23-07-1923: ‘…ditemukan di dinding di sana-sini angka dan garis dalam warna merah terpasang, tetapi mereka tidak membuat kesan menulis, bukan orang modern, yang sulit dijangkau dan tempat tinggal hampir tidak bisa dilacak di sini …terletak di selatan seperti halnya dengan Biara di Padang Lawas dan baru ditemukan controleur de Velde kehancuran candi di Sintang di sungai Rokan. Rumah diukir ke dalam massa batuan sangat curam di tepi kiri sungai, saya 15 kaki di atas permukaan air ini, benar-benar tak terlihat dari sisi lain (kebun karet) oleh pohon-pohon lebat dan semak-semak. Temuan ini tidak bisa tidak memperkuat keyakinan bahwa kita memang lakukan di sini dengan tempat tinggal tebing umat manusia pada masa berabad-abad lampau dan diharapkan penemuan lebih lanjut membawa titik terang dalam investigasi…’.
 


Setelah akses menuju Padang Lawas dari Padang Sidempuan dan Sipirok terbuka sejak awal pemerintahan (1879) pada tahap berikutnya adalah membuka akses dari Padang Lawas ke daerah-daerah lain di sebelah utara (Kota Pinang) dan timur (Pasir Pangaraijan). Pada tahun 1925 diperoleh kabar bahwa telah mulai terhubung antara Padang Lawas dengan lanskap Rokan (Riaou). Memang sejak dari doeloe sudah ada rute Fort de Kock, Rao ke Pasir Pangaraiyan dan rute dari Pijorkoling, Batang Onang ke Sosa hingga Pasir Pangaraiyan. Dua rute ini pada awalnya berpusat di Daloe-Daloe di hulu dan Pasir Pangaraiyan di hilir (tempat para pedagang-pedagang bertransaksi yang datang dari Malaka atau Singapoera. Lokasi ini juga diduga menjadi check point lalu lintas di era peradaban Hindu antara tempat-tempat candi Padang Lawas dengan tempat dimana candi Muara Takus berada.



Namun sekarang akses menuju Pasir Pangaraiyan di Rokan dari Padang Lawas sudah lebih popular dari akses dari Rao. Pembangunan jalan dari Padang Sidempoean ke Pasir Pengarajan (tempat dimana controleur Rokan, afd, Bengkalis berada) sudah beberapa decade sebelum ini telah dirintis melalui Sosopan dan Siboehoean. Akses baru ini juga memunginkan terhubungnya Goenoeng Toea (Padang Lawas), Namun, bagian terakhir dari masing-masing arah hal yang luar biasa adalah bahwa seluruh jalan dibangun oleh penduduk sendiri dan dengan biaya sendiri Pasir Pangaraijan (Rokan) dengan Kota Pinang (Laboehan Batoe). Kini rute ini sudah sibuk. Memang moda trasportasi mobil belum memungkinkan tetapi paling tidak dengan gerobak sapi atau pedati (kerbau). Sebagaimana dilaporkan De Sumatra post, 14-10-1925, pedati pertama sudah tiba di Pasir Pangarajan, jumlah tersebut telah berkembang menjadi sekitar 30 per minggu.



De Sumatra post, 19-02-1924: ‘..Pasir Pangaraiyan berada di tepi sungai Rokankanan yang menjadi ibukota Rokanlanden tempat dimana controleur berada. Hanya melalui akses sungai dari ibukota Residentie di Bengkalis. Pasir Pangarajan adalah sebuah kota kecil dengan 500 penduduk dan terletak di sungai Rokankanan. Ini adalah ibukota dari lanskap Rambah. Rokanlanden, salah satu dari lima onderafd. Dari afd. Bengkalis, dibatasi di utara oleh Tapanoeli (Padang Lawas), di barat dan selatan Loeboek Sikaping dan di Timur oleh Afd. Siak. Onder afd. Ini luas sekitar 6-7000 kilometer persedi dengan populasi 20.000 jiwa dan dibentuk oleh lima pemerintahan sendiri: lanskap Rambah, Kepanoehan, Tamboesai, Kanto Dar es Salaam dan Kota Rokan IV. Lanskap Rambah lokasi pusat dan ada populasi sekitar 8.500 jiwa...’



Mobil menyeberangi sungai Batang Pane, 1935
Dengan ada akses Padang Lawas dan Pasir Pangaraijan sesungguhnya lanskap ini terisolasi (karena tidak akses yang memadai ke ibukotanya Bengkalis dan Riau). Ini seakan gambaran awal yang pernah dialami oleh Padang Lawas pada masa lampau. Fakta ini sangat didasari oleh pemerintah di Rokanlanden, Bengkalis atau Riau bahwa lanskap mereka terisolasi apalagi setelah mengetahui berita tentang pemerintah onderafdeeling Padang Lawas (Residence Tapanoeli) di Goenoeng Tuva telah membuka poros perdagangan Rokan pada April lalu (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-05-1929). Bahkan pemerintah Padang Lawas (Controleur Rijsdijk) bulan ini membeli empat mobil untuk melayani Rokan-Padang Lawas (pp). Anehnya, pemerintah di Pasir Pangaraijan juga membuat akses melalui rute Pasir Pangaraijan, Siboehoean, Goenoeng Toea dan Kota Pinang dengan membeli mobil. Menurut pemerintah Rokan karena inilah rute terpendek orang-orang Eropa di Rokanlanden dengan pusat eropa di Medan. Hanya inilah satu-satunya cara dimana orang Eropa di Rokan membebaskan diri dari isolasi..hmm.


De Sumatra post, 01-08-1924 (Kots Pinang uit de isolatie): ‘Pada 22 Juli di Laboehan Bilik di kantor Controller Laboehan Batoe diadakan pertemuan pengurus perusahaan yang tertarik dalam pembangunan jalan baru (landschapsweg)  ke Kota Pinang. Asisten Residen Asahan, Mr. Hammer Star yang memimpin pertemuan itu dibantu oleh Controller Laboean Batu, Mr. Deijs. Hasil pertemuan ini bahwa semua perusahaan telah berjanji mendukung untuk mengeluarkan dana pembangunan jalan baru yang akan dibangun sekitar 25 Km. Semua kegiatan itu sudah benar-benar selesai dalam empat bulan agar bisa dilalui untuk mobil Ford, sehingga ke Kota Pinang dari Kota Tanjungbalai dapat dicapai dalam beberapa jam. Kota Pinang akan dengan sendirinya keluar dari isolasi. Jalan ini pada tahap berikutnya akan diaspal sehubungan dengan daerah itu cukup tersedia pasir dan kerikil. Bersamaan dengan pembangunan jalan tersebut perusahaan diminta dukungannya untuk membantu pengerjaan pembuatan jaringan telepon. Pemerintah akan membangun benar-benar baru kota Kota Pinang di tepi sungai Baroemoen  dan menyediakan berbagai fasilitas sehingga sesuai dengan pembentukan klub dengan ketersediaan fasiltas olahraga. Pemerintah juga sudah menyediakan lahan untuk pembangunan rumah sakit yang diperlukan’.

Jalan di Padang Lawas, 1935
Padang Lawas terus tumbuh dan berkembang meski di fase awal pembentukan pemerintahan di Padang Lawas dianggap terlambat. Kini posisi strategis Padang Lawas tiada duanya mungkin Padang Lawas telah menemukan jati dirinya yang sebenarnya  sebagaimana dilaporkan De Sumatra post, 24-08-1935. Baru-baru ini, Gubernur Sumatra’s Oostkust mengunjungi Padang Lawas terkait ruas jalan yang baru dibangun Oostkust-Westkut van Sumatra. Juga dilaporkan bahwa Asisten Residen Afd. Padang Sidempuan, Bavinck dan Controleur dan Demang di Padang Lawas tengah melakukan perjalanan dari Sipirok ke Sibuhuan dengan mengendarai kuda,


Penduduk Padang Lawas telah meningkat dalam tiga tahun terakhir dari 60.000 sampai 80.000 orang (De Sumatra post, 24-08-1935). Gezaghebber Padang Lawas, Mr. Drenth menginforpmasikan bahwa sudah waktunya Padang Lawas memiliki dokter sendiri, juga sudah waktunya memiliki dokter hewan mengingat populasi ternak yang banyak. Padang Lawas sudah tidak terisolasi lagi. Saat ini hasil-hasil bumi seperti karet sudah diangkut ke pantai timur. Dalam hubungan perdagangan tersebut KPM telah merintis pengadaan kapal kargo yang bisa memasuki pedalaman sungai Bila dan Bareomoen (sejauh ini masih terbatas di Laboehan Bilik, ibukota afd. Laboehan Batoe). Juga BPM sudah melakukan eksplorasi tambang minyak di Aek Nabara dan Sibuhoean. Hal karena menurut penduduk terindikasi air sungai berbau minyak. Sementara itu perkembangan politik praktis juga pesat akhir-akhir ini di Padang Lawas terutama di Goenoeng Toea Batang Onang dan Siboehoean yang cenderung menentang otoritas pemerintah (De Sumatra post, 09-09-1935).


Bersambung: Bag-4. Sejarah PADANG LAWAS: Perkembangan Sosial, Ekonomi dan Politik di Padang Lawas


*Dikompilasi oleh Akhir Matua Harahap berdasarkan sumber-sumber tempo doeloe.

Tidak ada komentar: