Jakarta (SIB)- Tanpa mengabaikan masalah pembangunan bidang lainnya, sektor pendidikan, agribisnis dan ekonomi kreatif perlu mendapat perhatian yang serius di daerahTapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Provinsi Sumatera Utara ( Sumut). Sebab, ketiga hal tersebut, sekarang ini mengalami permasalahan yang pelik bahkan kalut. Tingkat kwalitas pendidikan misalnya, khususnya penerimaan siswa di Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) terbaik sudah sangat menurun. Gerak pembangunan sektor pertanian dan pengembangan bisnis pertanian sangat lambat, sedangkan produk-produk unggulan telah lama kalah bersaing, sementara produk yang dapat diandalkan masih belum teridentifikasi dengan baik.
Hal ini mengemuka dalam Lokakarya bertema: Pendidikan, Agribisnis dan Ekonomi Kreatif Tabagsel, hari Senin ( 2/11) di IPB International Convention Centre, Botani Square, Baranang siang, Bogor.
Dalam lokakarya sehari itu, tampil sebagai pembicara Prof Dr Hermanto Siregar (Wakil Rektor IPB), MM Azhar Lubis (Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal), Dr Mulya E.Siregar (Deputy Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan), Ir H Darmadi Harahap SPd MM MP (Rektor Universitas Graha Nasional/UGN) dan Akhir Matua Harahap (Peneliti dan Pengajar Ilmu Kependudukan, Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia).
Ketua Panitia Dr.Kiman Siregar, STP, MSc menyatakan, Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) , meliputi 4 kabupaten dan 1 kota, yakni: Mandailing Natal ( Madina), Tapanuli Selatan ( Tapsel), Padang Lawas Utara ( Paluta), Padang Lawas dan Kota Padang Sidempuan.
Kelima daerah ini, meskipun saat ini berbeda secara administratif, namun dari sudut pandang apapun, memiliki karakteristik yang sama, baik mengenai bahasa, budaya, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu, kelima wilayah tetap terikat dalam satu kesatuan sosial dan ekonomi, yang disebut Tabagsel.
Kiman Siregar, yang juga Dosen IPB-Bogor ini mengemukakan, pelaksanaan lokakarya dilatarbelakangi rasa keprihatinan atas ketertinggalan pembangunan di daerah Tabagsel.
Melalui forum lokakarya, diharapkan terjadi pendekatan pembangunan satu untuk semua dan semua untuk satu, terutama di bidang pendidikan, agribisnis dan ekonomi kreatif.
Meskipun agak kecewa, karena tidakhadir dalam Lokakarya, Kiman Siregar mengharapkan, agar ke depan, Pemkab Tabagsel senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan anak rantau, terutama yang peduli akan pembangunan daerah Tabagsel.
"Program kita masih berlanjut. Sekitar bulan Juni atau Juli tahun depan, kita akan melakukan kegiatan di daerahTabagsel. Kita berharap, supaya Pemkab merespon kegiatan itu" ujar Kiman Siregar.
Deputi Kepala BKPM Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal MM Azhar Lubis berpendapat, sesungguhnya untuk mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, porsi paling besar adalah peran atau partisipasi masyarakat, termasuk pengusaha. Sedangkan, peran pemerintah hanya 8 sampai 9 %, komsumsi 53- 54 %, dan investasi antara 33 s/d 35 %.
Memang, kata Azhar Lubis, untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya meningkatkan produksi sangat memerlukan investasi.
Kalau hanya sekedar beli barang, bisa jadi impor, kalau ada uang. Tetapi, kalau menyangkut produksi, sangat membutuhkan investasi (modal).
Jadi, kata Azhar, di daerah Tabagsel, harus dilihat apa saja produk yang bisa digali dan dikembangkan, sehingga memperoleh nilai tambah, seperti, tambang, panasbumi (di Madina), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan kelapa sawit (terutama hilirisasi).
Saat ini belum ada di Tabagsel CPO kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng misalnya. Padahal, komsumsinya kalau ada satu kesatuan, Tabagsel saja cukup besar.
Memang, kata Azhar, pembangunan produk apapun memerlukan perizinan, tetapi jangan dianggap bahwa perizinan itu adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sumber PAD sesungguhnya adalah dari pertumbuhan ekonomi. Kalau banyak perusahaan berinvestasi dan melakukan produksi, maka akan ada kewajiban, dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak penjualan.
Selain itu, lapangan pekerjaan terbuka. Sebab, kalau sudah bekerja berarti ada penghasilan (pendapatan), yang kemudian membeli barang.
Akhirnya, dari belanjaan, tersebut pemerintah daerah mendapatkan pajak penjualan sebesar 10 %. Inilah yang seharusnya perlu didorong.
Menurut Azhar, BPKM saat ini sudah mencanangkan pengurusan izin harus selesai dalam waktu 3 jam.
"Tidak usah 3 jam, dalam waktu 3 hari saja pengurusan izin bisa rampung sudah bagus" ujar Azhar sembari menyebutkan, bahwa pengusaha hanya membutuhkan tiga hal utama.
Pertama, apa persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, waktu pengurusannya berapa lama, dan ketiga berapa biayanya. Tentang biaya ini, Azhar mengingatkan, setiap daerah ada Perda yang mengaturnya.
"Tidak zamannya lagi, ada biaya yang tidak resmi" ujar Azhar seraya mengharapkan, supaya pemerintah daerah memperhatikan masalah perizinan ini.
Azhar berpendapat, demi kepentingan dan kemajuan bangsa, pembangunan pendidikan di Tabagsel juga penting. Dengan cara ini, para siswa bisa mendapat akses yang lebih luas dan lebih murah, namun tetap berkwalitas. (G01/c)
 |
| Desainer Yunita Harun (Harahap) menampilkan koleksinya di tengah acara Lokakarya Tabagsel |
Batik
Sipirok ditampilkan dalam Acara Lokakarya Pendidikan, Agribisnis, dan Ekonomi
Kreatif Tapanuli Bagian Selatan baru-baru ini di International Convention
Center Botani Square Building Bogor 2015 yang dipertunjukkan putra - putri
Tapanuli Bagian Selatan. Seperti yang kita harapkan saat ini, ekonomi kreatif
Tabagsel sangat perlu dikembangkan, apalagi mengingat sumber daya yang ada di
Tapanuli Bagian Selatan seperti kerajinan-kerajinan khas Tabagsel sudah dari
dulu adanya, tak beda dengan hasil alam Tabagsel yang sudah ada yg lebih dulu
dikenal Seperti Kopi Mandailing, dan kopi Sipirok sudah merahmbah keluar
negeri. #exploretabagsel
Photo by : @anisaanasti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar